Nusa Dua (Antara Megapolitan) - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, demokrasi politik merupakan sarana atau upaya yang harus sejalan dengan tujuan yang harus dicapai yaitu untuk mencapai kesejahteraan masyarakat seluruhnya.
"Bagi kita semua, demokrasi bukanlah tujuan, tetapi cara untuk mencapai tujuan bagaimana mensejahterakan rakyat," kata Jusuf Kalla saat membuka acara Bali Democracy Forum VIII yang berlangsung di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Kamis.
Wapres dalam kesempatan itu juga mengingatkan bahwa Indonesia pada Rabu (9/12) lalu juga baru saja menyelenggarakan pemilu kepala daerah secara serentak di sekitar 264 daerah yang tersebar di berbagai wilayah di Tanah Air.
Menurut Jusuf Kalla, patut disyukuri bahwa pelaksanaan seluruh pilkada serentak pertama di Indonesia itu berlangsung secara aman, tertib, serta tidak ada masalah.
Wapres juga mengingatkan bahwa kajian Bank Dunia baru-baru ini juga mengumumkan tentang kemiskinan dan ketimpangan perekonomian di dunia, termasuk di Indonesia.
Selain itu, ujar dia, setiap hari juga didengar tentang aktivitas terorisme dan radikalisme, sehingga semakin penting pula bagi demokrasi guna mengatasi beragam hal tersebut.
"Demokrasi dapat mengatasi hal-hal seperti kemiskinan, ketimpangan, terorisme, dan juga masalah pemerintahan yang efektif," katanya.
Wapres memaparkan pengalaman Indonesia, yang sejak tahun 1950-an mengalami demokrasi parlementer yang kemudian dilanjutkan dengan demokrasi terpimpin hingga demokrasi terbuka seperti sekarang ini.
"Pengalaman Indonesia juga menjadi pengalaman masing-masing negara yg hrs diambil manfaat sebak-baiknya. Demokrasi harus memberikan manfaat. Demokrasi ekonomi tidak terpisah dengan demo politik," tuturnya.
Ia mengakui bahwa untuk menyelaraskan demokrasi ekonomi yang sejalan dengan demokrasi politik memiliki sejumlah hal yang menjadi kendala seperti korupsi dan kebijakan keliru yang tidak demokratis.
Untuk itu, ujar dia, demokrasi juga harus memberikan inovasi dan dorongan serta juga bisa memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh warga untuk maju.
Apalagi, lanjutnya, kajian Bank Dunia juga menunjukkan bahwa satu persen dari golongan terkaya di RI ternyata menguasai lebih dari 50 persen kekayaan nasional. "Demokrasi harus menuju kesejahteraan, bukan saja demokrasi untuk demokrasi," tukasnya.
Untuk itu, Jusuf Kalla juga mengajak berbagai pihak untuk tidak hanya membahas "free trade" (perdagangan bebas) tetapi juga "fair trade" (perdagangan adil), sehingga negara yang baru tumbuh kinerja perekonomiannya juga bisa memperoleh kesempatan yang baik untuk mencapai kesejahteraan seperti di negara-negara maju.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2015
"Bagi kita semua, demokrasi bukanlah tujuan, tetapi cara untuk mencapai tujuan bagaimana mensejahterakan rakyat," kata Jusuf Kalla saat membuka acara Bali Democracy Forum VIII yang berlangsung di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Kamis.
Wapres dalam kesempatan itu juga mengingatkan bahwa Indonesia pada Rabu (9/12) lalu juga baru saja menyelenggarakan pemilu kepala daerah secara serentak di sekitar 264 daerah yang tersebar di berbagai wilayah di Tanah Air.
Menurut Jusuf Kalla, patut disyukuri bahwa pelaksanaan seluruh pilkada serentak pertama di Indonesia itu berlangsung secara aman, tertib, serta tidak ada masalah.
Wapres juga mengingatkan bahwa kajian Bank Dunia baru-baru ini juga mengumumkan tentang kemiskinan dan ketimpangan perekonomian di dunia, termasuk di Indonesia.
Selain itu, ujar dia, setiap hari juga didengar tentang aktivitas terorisme dan radikalisme, sehingga semakin penting pula bagi demokrasi guna mengatasi beragam hal tersebut.
"Demokrasi dapat mengatasi hal-hal seperti kemiskinan, ketimpangan, terorisme, dan juga masalah pemerintahan yang efektif," katanya.
Wapres memaparkan pengalaman Indonesia, yang sejak tahun 1950-an mengalami demokrasi parlementer yang kemudian dilanjutkan dengan demokrasi terpimpin hingga demokrasi terbuka seperti sekarang ini.
"Pengalaman Indonesia juga menjadi pengalaman masing-masing negara yg hrs diambil manfaat sebak-baiknya. Demokrasi harus memberikan manfaat. Demokrasi ekonomi tidak terpisah dengan demo politik," tuturnya.
Ia mengakui bahwa untuk menyelaraskan demokrasi ekonomi yang sejalan dengan demokrasi politik memiliki sejumlah hal yang menjadi kendala seperti korupsi dan kebijakan keliru yang tidak demokratis.
Untuk itu, ujar dia, demokrasi juga harus memberikan inovasi dan dorongan serta juga bisa memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh warga untuk maju.
Apalagi, lanjutnya, kajian Bank Dunia juga menunjukkan bahwa satu persen dari golongan terkaya di RI ternyata menguasai lebih dari 50 persen kekayaan nasional. "Demokrasi harus menuju kesejahteraan, bukan saja demokrasi untuk demokrasi," tukasnya.
Untuk itu, Jusuf Kalla juga mengajak berbagai pihak untuk tidak hanya membahas "free trade" (perdagangan bebas) tetapi juga "fair trade" (perdagangan adil), sehingga negara yang baru tumbuh kinerja perekonomiannya juga bisa memperoleh kesempatan yang baik untuk mencapai kesejahteraan seperti di negara-negara maju.
Editor : M. Tohamaksun
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2015