Fakultas Hukum Universitas Pancasila bekerjasama dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi telah menyelenggarakan Seminar Internasional tentang “Dampak Perubahan Iklim terhadap Hukum Laut Dalam Perspektif Konvensi Hukum Laut PBB 1982” dalam rangka memperingati Hari Nusantara tanggal 13 Desember 2021.
"Seminar ini untuk mendorong peranan perguruan tinggi, para pakar dan praktisi dalam mengkaji dan mengembangkan hukum laut guna mengatasi tantangan perubahan iklim global," kata Dekan FHUP Prof. Eddy Pratomo di Jakarta, Senin.
Selain itu katanya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang dampak perubahan iklim terhadap hukum laut dalam perspektif Konvensi Hukum Laut PBB tahun 1982, maupun instrumen-instrumen hukum internasional lainnya.
"Kegiatan ini juga untuk memperkuat kerja sama internasional dan diplomasi dalam mitigasi dan mengatasi dampak perubahan iklim," katanya.
Serta bertujuan memberikan masukan kebijakan kepada Pemerintah Indonesia untuk pengaturan masalah-masalah kelautan, khususnya yang terkait dengan dampak perubahan iklim.
Baca juga: UP gelar webinar bahas Permendikbud-Ristek No 30 Tahun 2021
Para pakar yang mewakili PBB, perguruan tinggi dari negara-negara tetangga ASEAN maupun dari Indonesia telah memberikan sumbangan pemikiran dan usulan-usulan serta langkah konkrit dari berbagai perspektif, sesuai dengan kepakaran dan pengalaman mereka yang sangat bermanfaat untuk mencapai maksud dan tujuan seminar tersebut.
Seminar dibuka oleh Rektor Universitas Pancasila, Prof. Dr. Edie Toet Hendratno S.H., Msc., FCBArb dan Sambutan Kunci (Keynote Speech) oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Prof. Dr. Mahfud M.D., diikuti dengan sambutan oleh Wakil Tetap RI untuk PBB, Duta Besar Arrmanatha Christiawan Nasir.
Para narasumber pada Seminar Internasional tersebut adalah Mr. Vladimir Jares, Direktur Divisi Urusan Maritim dan Hukum Laut (DOALOS) PBB New York; Assoc. Prof. Nguyen Thi Lan Anh, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Asia Timur (Laut China Selatan), Lembaga Akademi Dilpomasi Viet Nam; Dr. Antonio La Viña, Direktur Kebijakan Perubahan Iklim dan Hubungan Internasional, Ateneo de Manila University, Manila.
Baca juga: Sikap RI dinilai sudah tepat dan konsisten terkait klaim China soal Natuna
Sedangkan para pakar dari Indonesia yang menjadi narasumber adalah Duta Besar Prof. Dr. Eddy Pratomo S.H., M.A, Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasila; dan Matheus Eko Rudianto, dari Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2021
"Seminar ini untuk mendorong peranan perguruan tinggi, para pakar dan praktisi dalam mengkaji dan mengembangkan hukum laut guna mengatasi tantangan perubahan iklim global," kata Dekan FHUP Prof. Eddy Pratomo di Jakarta, Senin.
Selain itu katanya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang dampak perubahan iklim terhadap hukum laut dalam perspektif Konvensi Hukum Laut PBB tahun 1982, maupun instrumen-instrumen hukum internasional lainnya.
"Kegiatan ini juga untuk memperkuat kerja sama internasional dan diplomasi dalam mitigasi dan mengatasi dampak perubahan iklim," katanya.
Serta bertujuan memberikan masukan kebijakan kepada Pemerintah Indonesia untuk pengaturan masalah-masalah kelautan, khususnya yang terkait dengan dampak perubahan iklim.
Baca juga: UP gelar webinar bahas Permendikbud-Ristek No 30 Tahun 2021
Para pakar yang mewakili PBB, perguruan tinggi dari negara-negara tetangga ASEAN maupun dari Indonesia telah memberikan sumbangan pemikiran dan usulan-usulan serta langkah konkrit dari berbagai perspektif, sesuai dengan kepakaran dan pengalaman mereka yang sangat bermanfaat untuk mencapai maksud dan tujuan seminar tersebut.
Seminar dibuka oleh Rektor Universitas Pancasila, Prof. Dr. Edie Toet Hendratno S.H., Msc., FCBArb dan Sambutan Kunci (Keynote Speech) oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Prof. Dr. Mahfud M.D., diikuti dengan sambutan oleh Wakil Tetap RI untuk PBB, Duta Besar Arrmanatha Christiawan Nasir.
Para narasumber pada Seminar Internasional tersebut adalah Mr. Vladimir Jares, Direktur Divisi Urusan Maritim dan Hukum Laut (DOALOS) PBB New York; Assoc. Prof. Nguyen Thi Lan Anh, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Asia Timur (Laut China Selatan), Lembaga Akademi Dilpomasi Viet Nam; Dr. Antonio La Viña, Direktur Kebijakan Perubahan Iklim dan Hubungan Internasional, Ateneo de Manila University, Manila.
Baca juga: Sikap RI dinilai sudah tepat dan konsisten terkait klaim China soal Natuna
Sedangkan para pakar dari Indonesia yang menjadi narasumber adalah Duta Besar Prof. Dr. Eddy Pratomo S.H., M.A, Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasila; dan Matheus Eko Rudianto, dari Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Editor : Feru Lantara
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2021