Bekasi, (Antara Megapolitan) - Perwakilan warga dari tiga kelurahan Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi melaporkan kerusakan lingkungan di sekitar kawasan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Bantargebang kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setempat.
"Selama 27 tahun sejak lingkungan kami dijadikan tempat sampah warga DKI ada sejumlah kerusakan lingkungan yang timbul, tapi selama itu pula kami tutup mata dan tutup hidung," kata perwakilan warga Kelurahan Cikiwul, Wadi, di Bekasi, Senin.
Menurut dia, kerusakan lingkungan tersebut seperti pencemaran air tanah oleh limbah sampah yang mengakibatkan mayoritas warga setempat harus mengkonsumsi air dalam kemasan.
"Radius 200 meter dari tumpukan sampah, airnya sudah terkontaminasi limbah. Tidak perlu tes laboratorium, secara kasat mata saja airnya hitam dan bau," katanya.
Hal itu dibenarkan warga lainnya, Absah, yang mengaku dana kompensasi sampah dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp200 ribu pertiga bulan habis untuk membeli air isi ulang.
"Biasanya satu galon bisa cukup tiga hari buat minum dan mandi. Sebulan Rp150 ribu, kadang bisa Rp200 ribu habis," katanya.
Warga Kelurahan Sumurbatu, Warnadi, mengkritisi pencemaran udara dari bau sampah dan ancaman penyakit yang dialaminya.
"Bau sampahnya masih bisa tercium sampai radius puluhan kilometer. Bahkan bisa menimbulkan penyakit," katannya.
Keluhan tersebut disampaikan perwakilan warga dari Kelurahan Sumurbatu, Kelurahan Ciketing Udik dan Kelurahan Cikiwul kepada Komisi A DPRD Kota Bekasi, Senin (2/11).
Warga menyampaikan keluhan tersebut untuk meminta DPRD mendorong perbaikan lingkungan di sekitar TPST Bantargebang oleh Pemprov DKI.
Ketua Komisi A DPRD Kota Bekasi Ariyanto Hendrata mengaku sepakat dengan kondisi lingkungan Bantargebang saat ini yang mengalami kerusakan.
"Kami menyoroti isi perjanjian kerja sama pengelolaan TPST Bantargebang antara Pemkot Bekasi dan Pemprov DKI. Pelanggaran ini akan menjadi masukan untuk kami," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2015
"Selama 27 tahun sejak lingkungan kami dijadikan tempat sampah warga DKI ada sejumlah kerusakan lingkungan yang timbul, tapi selama itu pula kami tutup mata dan tutup hidung," kata perwakilan warga Kelurahan Cikiwul, Wadi, di Bekasi, Senin.
Menurut dia, kerusakan lingkungan tersebut seperti pencemaran air tanah oleh limbah sampah yang mengakibatkan mayoritas warga setempat harus mengkonsumsi air dalam kemasan.
"Radius 200 meter dari tumpukan sampah, airnya sudah terkontaminasi limbah. Tidak perlu tes laboratorium, secara kasat mata saja airnya hitam dan bau," katanya.
Hal itu dibenarkan warga lainnya, Absah, yang mengaku dana kompensasi sampah dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp200 ribu pertiga bulan habis untuk membeli air isi ulang.
"Biasanya satu galon bisa cukup tiga hari buat minum dan mandi. Sebulan Rp150 ribu, kadang bisa Rp200 ribu habis," katanya.
Warga Kelurahan Sumurbatu, Warnadi, mengkritisi pencemaran udara dari bau sampah dan ancaman penyakit yang dialaminya.
"Bau sampahnya masih bisa tercium sampai radius puluhan kilometer. Bahkan bisa menimbulkan penyakit," katannya.
Keluhan tersebut disampaikan perwakilan warga dari Kelurahan Sumurbatu, Kelurahan Ciketing Udik dan Kelurahan Cikiwul kepada Komisi A DPRD Kota Bekasi, Senin (2/11).
Warga menyampaikan keluhan tersebut untuk meminta DPRD mendorong perbaikan lingkungan di sekitar TPST Bantargebang oleh Pemprov DKI.
Ketua Komisi A DPRD Kota Bekasi Ariyanto Hendrata mengaku sepakat dengan kondisi lingkungan Bantargebang saat ini yang mengalami kerusakan.
"Kami menyoroti isi perjanjian kerja sama pengelolaan TPST Bantargebang antara Pemkot Bekasi dan Pemprov DKI. Pelanggaran ini akan menjadi masukan untuk kami," katanya.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2015