Dewan Smart City Kota Depok Jawa Barat saat ini tengah menyusun langkah untuk program Smart Economy yang bertujuan membangun, mengembangkan pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Depok.
Ketua Dewan Smart City, Prihandoko dalam keterangannya, Jumat mengatakan saat ini jamannya sudah digitalisasi, jadi kita ingin ada upaya kembangkan pelaku ekonomi ke arah sana dengan program Smart Economy ini.
Baca juga: Penurunan kasus COVID-19 jadi momentum geliatkan perekonomian Depok
Baca juga: Pemkot Depok siapkan strategi untuk dorong pemulihan ekonomi
Menurut dia, selain mengembangkan, dalam program Smart Economy ini pihaknya ingin mempermudah sistem dan prosedur bagi pelaku usaha untuk menjalankan usahanya. Misalnya, dalam hal perizinan tempat usaha, operasional dan izin lainnya.
"Inginnya itu dipermudah, dipercepat, diperjelas dan ada integrasi, antara satu Perangkat Daerah (PD) dan PD lainnya dalam kaitan dengan perizinan dan monitoring mereka (pelaku usaha)," katanya.
Kendati demikian, Prihandoko mengaku, masih terkendala banyaknya pelaku usaha yang belum terdata. Pasalnya, pihaknya tidak memiliki peta potensi ekonomi secara real.
Baca juga: Pemkot Depok fasilitasi pemasaran produk kerajinan IKM ke Eropa
Dikatakannya kami akan dorong, agar integrasi data ini bisa dilakukan. Untuk mengintegrasikan, Diskominfo juga berinisiatif menyusun peraturan Wali Kota satu data.
"Ini akan memaksa semua PD ketika bangun sistem, datanya akan terpusat. Kami berharap dengan data terpusat, integrasi bisa dilakukan," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2021
Ketua Dewan Smart City, Prihandoko dalam keterangannya, Jumat mengatakan saat ini jamannya sudah digitalisasi, jadi kita ingin ada upaya kembangkan pelaku ekonomi ke arah sana dengan program Smart Economy ini.
Baca juga: Penurunan kasus COVID-19 jadi momentum geliatkan perekonomian Depok
Baca juga: Pemkot Depok siapkan strategi untuk dorong pemulihan ekonomi
Menurut dia, selain mengembangkan, dalam program Smart Economy ini pihaknya ingin mempermudah sistem dan prosedur bagi pelaku usaha untuk menjalankan usahanya. Misalnya, dalam hal perizinan tempat usaha, operasional dan izin lainnya.
"Inginnya itu dipermudah, dipercepat, diperjelas dan ada integrasi, antara satu Perangkat Daerah (PD) dan PD lainnya dalam kaitan dengan perizinan dan monitoring mereka (pelaku usaha)," katanya.
Kendati demikian, Prihandoko mengaku, masih terkendala banyaknya pelaku usaha yang belum terdata. Pasalnya, pihaknya tidak memiliki peta potensi ekonomi secara real.
Baca juga: Pemkot Depok fasilitasi pemasaran produk kerajinan IKM ke Eropa
Dikatakannya kami akan dorong, agar integrasi data ini bisa dilakukan. Untuk mengintegrasikan, Diskominfo juga berinisiatif menyusun peraturan Wali Kota satu data.
"Ini akan memaksa semua PD ketika bangun sistem, datanya akan terpusat. Kami berharap dengan data terpusat, integrasi bisa dilakukan," katanya.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2021