){kind=link}
Bupati Bogor Ade Yasin mengajak Anggota DPR RI, Mulyadi meninjau lokasi calon Jalur Puncak II di Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sekaligus meminta bantuan dari APBN untuk pendanaan pembangunan jalur tersebut.
"Ini adalah ikhtiar atau upaya kita merealisasikan Puncak II, dan Alhamdulillah hari ini juga hadir Anggota DPR RI dari Komisi V. Mudah-mudahan terus menyemangati warga Kabupaten Bogor untuk mendapatkan fasilitas infrastruktur yang memadai dari pemerintah pusat," kata Ade Yasin saat meninjau Jalur Sukamakmur, yang selama ini menjadi jalan alternatif menuju Cipanas Cianjur, Sabtu.
Ia mengaku telah melakukan berbagai cara untuk pembangunan jalur yang juga disebut Poros Tengah Timur (PTT), mulai dari mengajukannya ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat, hingga ke Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Tapi, usaha tersebut tak kunjung membuahkan hasil.
Baca juga: Pembebasan lahan jalur Puncak II tinggal 1,5 hektare lagi
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor terpaksa melangkah perlahan dengan melakukan pembebasan lahan hingga pembukaan jalur. Tahun lalu, Pemkab Bogor menggunakan anggaran daerah senilai Rp5 miliar untuk melakukan pembukaan sebagian jalur dengan menggandeng TNI.
Ia menyebutkan, Pemkab Bogor tak sanggup untuk mendanai pekerjaan fisik pembangunan jalan sepanjang 48,7 kilometer yang ditaksir membutuhkan biaya sekitar Rp5 triliun. Jalan tersebut menghubungkan Sentul Bogor dengan Istana Cipanas di Cianjur.
"Kalau secara nasional memang angka segitu kecil, saya kira perkiraan Rp5 triliun itu termasuk jembatan-jembatan yang melalui sungai, perkiraan segitu tuntas seluruhnya," katanya.
Baca juga: Bupati Bogor-Cianjur desak Kementerian PUPR segera bangun Jalur Puncak II
Sementara, Mulyadi yang juga merupakan Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI mengaku sempat memperjuangkan pembangunan Jalur Puncak II dalam APBN tahun 2021. Tapi upaya tersebut tak berhasil ketika sudah melakukan pembahasan dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Ia menyebutkan, jika ke depan proses pengajuannya mengalami hal serupa, Politisi Partai Gerindra itu akan mencicil pembangunan Jalan Puncak II menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) setiap tahunnya.
"Kalau hari ini negara masih belum juga hadir dalam konteks APBN, kebetulan saya oleh fraksi ditugaskan di Badan Anggaran juga, dan dapatkan kesempatan untuk Dana Alokasi Khusus," kata Mulyadi.
Baca juga: Bupati Bogor sedang cari cara lain danai pembangunan Jalur Puncak II
Legislator asal Kabupaten Bogor itu mengaku akan mengawali pengalokasian DAK untuk Jalur Puncak II dengan cara menata jembatan di perbatasan Desa Sukawangi Bogor dengan Desa Batulawang Cianjur.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2021
"Ini adalah ikhtiar atau upaya kita merealisasikan Puncak II, dan Alhamdulillah hari ini juga hadir Anggota DPR RI dari Komisi V. Mudah-mudahan terus menyemangati warga Kabupaten Bogor untuk mendapatkan fasilitas infrastruktur yang memadai dari pemerintah pusat," kata Ade Yasin saat meninjau Jalur Sukamakmur, yang selama ini menjadi jalan alternatif menuju Cipanas Cianjur, Sabtu.
Ia mengaku telah melakukan berbagai cara untuk pembangunan jalur yang juga disebut Poros Tengah Timur (PTT), mulai dari mengajukannya ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat, hingga ke Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Tapi, usaha tersebut tak kunjung membuahkan hasil.
Baca juga: Pembebasan lahan jalur Puncak II tinggal 1,5 hektare lagi
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor terpaksa melangkah perlahan dengan melakukan pembebasan lahan hingga pembukaan jalur. Tahun lalu, Pemkab Bogor menggunakan anggaran daerah senilai Rp5 miliar untuk melakukan pembukaan sebagian jalur dengan menggandeng TNI.
Ia menyebutkan, Pemkab Bogor tak sanggup untuk mendanai pekerjaan fisik pembangunan jalan sepanjang 48,7 kilometer yang ditaksir membutuhkan biaya sekitar Rp5 triliun. Jalan tersebut menghubungkan Sentul Bogor dengan Istana Cipanas di Cianjur.
"Kalau secara nasional memang angka segitu kecil, saya kira perkiraan Rp5 triliun itu termasuk jembatan-jembatan yang melalui sungai, perkiraan segitu tuntas seluruhnya," katanya.
Baca juga: Bupati Bogor-Cianjur desak Kementerian PUPR segera bangun Jalur Puncak II
Sementara, Mulyadi yang juga merupakan Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI mengaku sempat memperjuangkan pembangunan Jalur Puncak II dalam APBN tahun 2021. Tapi upaya tersebut tak berhasil ketika sudah melakukan pembahasan dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Ia menyebutkan, jika ke depan proses pengajuannya mengalami hal serupa, Politisi Partai Gerindra itu akan mencicil pembangunan Jalan Puncak II menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) setiap tahunnya.
"Kalau hari ini negara masih belum juga hadir dalam konteks APBN, kebetulan saya oleh fraksi ditugaskan di Badan Anggaran juga, dan dapatkan kesempatan untuk Dana Alokasi Khusus," kata Mulyadi.
Baca juga: Bupati Bogor sedang cari cara lain danai pembangunan Jalur Puncak II
Legislator asal Kabupaten Bogor itu mengaku akan mengawali pengalokasian DAK untuk Jalur Puncak II dengan cara menata jembatan di perbatasan Desa Sukawangi Bogor dengan Desa Batulawang Cianjur.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2021