Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukabumi, Jawa Barat, memberdayakan para mantan tenaga kerja Indonesia (TKI) atau pekerja migran untuk meningkatkan kesejahteraannya agar tidak kembali lagi bekerja di luar negeri.
"Berbagai pembinaan terus kami lakukan khususnya dalam pemberdayaan di sektor ekonomi dengan tujuan agar para mantan TKI ini bisa mendapatkan penghasilan agar kesejahteraannya meningkat tanpa harus kembali lagi ke negara tempat bekerja dahulu," kata Wakil Bupati Sukabumi Iyos Somantri di Sukabumi, Selasa.
Menurut mantan Sekda Kabupaten Sukabumi ini, faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab banyak warga Kabupaten Sukabumi memilih untuk bekerja di luar negeri.
Padahal, mereka mengetahui berbagai risikonya mulai dari upah tidak dibayarkan, menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO), kecelakaan kerja, penyiksaan, pelecehan hingga kematian.
Baca juga: SBMI ingatkan warga tidak mencari kerja ke negara di Timur Tengah
Selain diakibatkan karena keterbatasan ekonomi, banyak juga TKI khususnya wanita yang menjadi korban TPPO karena iming-iming dari calo yang bisa memberikan pekerjaan dengan upah besar dan tempat nyaman.
Padahal, setelah berangkat ke luar negeri, mereka malah dipekerjakan secara paksa tanpa upah dan tidak sedikit dilecehkan.
Maka dari itu, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Sukabumi bekerja sama dengan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) setempat berinovasi agar para purna TKI ini tetap bisa mendapatkan penghasilan dan tidak ingin lagi berangkat ke luar negeri.
Baca juga: Bupati Sukabumi meminta moratorium TKI diperpanjang
Salah satu pemberdayaan ekonomi untuk mantan TKI ini dengan cara memberikan pembinaan dan pelatihan wirausaha di bidang usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan mengembangkan potensi yang ada di dalam diri mereka masing-masing baik secara individu maupun kelompok.
Pihaknya pun mengapresiasi masyarakat di Kecamatan Kebonpedes yang dahulu merupakan salah satu lumbung TKI di Kabupaten Sukabumi, tetapi saat ini ketertarikan warganya untuk menjadi pekerja migran menurun drastis.
"Di Kecamatan Kebonpedes, banyak inovasi yang dilakukan para mantan TKI, seperti pembinaan hingga membangun wirausaha serta mereka pun dilibatkan untuk memberikan sosialisasi bagi warga agar tidak mudah terbujuk rayuan untuk menjadi pekerja migran," tambahnya.
Baca juga: Kabupaten Sukabumi jadi daerah terbanyak pengirim TKI
Iyos mengatakan Pemkab Sukabumi pun memiliki program unggulan dalam upaya pemberdayaan ekonomi wanita yakni Perempuan Hebat untuk Keluarga Berkualitas (Perahu Kertas).
Program yang diinisiasi pemerintah ini sebagai intervensi dalam upaya meningkatkan kapasitas dan produktivitas kaum wanita.
Pihaknya pun optimistis dengan program tersebut kaum wanita bisa lebih berkualitas, berkompeten, produktif, dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2021
"Berbagai pembinaan terus kami lakukan khususnya dalam pemberdayaan di sektor ekonomi dengan tujuan agar para mantan TKI ini bisa mendapatkan penghasilan agar kesejahteraannya meningkat tanpa harus kembali lagi ke negara tempat bekerja dahulu," kata Wakil Bupati Sukabumi Iyos Somantri di Sukabumi, Selasa.
Menurut mantan Sekda Kabupaten Sukabumi ini, faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab banyak warga Kabupaten Sukabumi memilih untuk bekerja di luar negeri.
Padahal, mereka mengetahui berbagai risikonya mulai dari upah tidak dibayarkan, menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO), kecelakaan kerja, penyiksaan, pelecehan hingga kematian.
Baca juga: SBMI ingatkan warga tidak mencari kerja ke negara di Timur Tengah
Selain diakibatkan karena keterbatasan ekonomi, banyak juga TKI khususnya wanita yang menjadi korban TPPO karena iming-iming dari calo yang bisa memberikan pekerjaan dengan upah besar dan tempat nyaman.
Padahal, setelah berangkat ke luar negeri, mereka malah dipekerjakan secara paksa tanpa upah dan tidak sedikit dilecehkan.
Maka dari itu, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Sukabumi bekerja sama dengan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) setempat berinovasi agar para purna TKI ini tetap bisa mendapatkan penghasilan dan tidak ingin lagi berangkat ke luar negeri.
Baca juga: Bupati Sukabumi meminta moratorium TKI diperpanjang
Salah satu pemberdayaan ekonomi untuk mantan TKI ini dengan cara memberikan pembinaan dan pelatihan wirausaha di bidang usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan mengembangkan potensi yang ada di dalam diri mereka masing-masing baik secara individu maupun kelompok.
Pihaknya pun mengapresiasi masyarakat di Kecamatan Kebonpedes yang dahulu merupakan salah satu lumbung TKI di Kabupaten Sukabumi, tetapi saat ini ketertarikan warganya untuk menjadi pekerja migran menurun drastis.
"Di Kecamatan Kebonpedes, banyak inovasi yang dilakukan para mantan TKI, seperti pembinaan hingga membangun wirausaha serta mereka pun dilibatkan untuk memberikan sosialisasi bagi warga agar tidak mudah terbujuk rayuan untuk menjadi pekerja migran," tambahnya.
Baca juga: Kabupaten Sukabumi jadi daerah terbanyak pengirim TKI
Iyos mengatakan Pemkab Sukabumi pun memiliki program unggulan dalam upaya pemberdayaan ekonomi wanita yakni Perempuan Hebat untuk Keluarga Berkualitas (Perahu Kertas).
Program yang diinisiasi pemerintah ini sebagai intervensi dalam upaya meningkatkan kapasitas dan produktivitas kaum wanita.
Pihaknya pun optimistis dengan program tersebut kaum wanita bisa lebih berkualitas, berkompeten, produktif, dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2021