Bogor, (Antara Megapolitan) - Kementerian Kelautan dan Perikanan menargetkan dalam waktu lima tahun dapat menghasilkan 50 penyuluh perikanan untuk melengkapi kekurangan penyuluh yang masih terjadi saat ini.
"Kita akan mendorong jumlah penyuluh diperbanyak dalam lima tahun ini mencapai 50 ribu, ini tidak hanya penyuluh PNS, termasuk penyuluh swasta, swadaya dan penyuluh kontrak," kata Sekjen Kementerian Kelautan dan Perikanan, Syarief Widjaja, saat menghadiri serah terima alih status penggunaan barang milik negara STP jurusan Penyuluh Perikanan, di Cikaret, Kota Bogor, Jawa Barat, Kamis.
Syarief mengatakan, saat ini jumlah penyuluh perikanan yang ada sebanyak 12 ribu secara nasional, sementara jumlah stakeholder sebanyak 40 juta yang terdiri atas, 2,7 juta nelayan, 3,5 juta pembudidaya, 6 juta pengolahan ikan, ditambah jumlah keluarganya total 40 juta.
"Jumlah penyuluh 12 ribu itu perlu dipercepat," katanya.
Terkait peraturan daerah yang baru yang mengharuskan penyuluh ditarik ke pusat. Menurut Syarief hal itu sifatnya koordiantif, sehingga tidak menjadi kendala dalam penyuluhan.
Ia menjelaskan, penyuluh terbagi tiga jenis yakni penyuluh PNS yang berjumlah tiga ribu penyuluh, jika ditambah dengan penyuluh kontrak, penyuluh swasta dan penyuluh swadaya.
"Idealnya satu penyuluh itu mendampingi 20 kelompok, jadi satu penyuluh mendampingi 40 orang," katanya.
Ia mengatakan, pengalihan aset STP jurusan Penyuluh Perikanan dari Kementerian Pertanian ke Kementerian Kelautan Perikanan menjadi strategis bagi kementerian untuk mendorong sekolah itu menghasilkan penyuluh yang berkualitas.
"Kami berencana akan menaikkan status STP menjadi politeknik, sehingga dapat menjadi pusat sekolah penyuluh perikanan se Asia Tenggara," kata Syarief.
Syarief mengatakan, STP jurusan Penyuluh Perikanan merupakan basis awal untuk mengembangkan perikanan Indonesia. Sejalan dengan kebijakan pemerintah saat ini yang ingin menjadi negara maritim.
"Kita butuh pendamping yang berkualitas, jadi patut ditingkatkan penyuluh baik jumlahnya, maupun kualitas, dan komposisi bidang kajiannya," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2015
"Kita akan mendorong jumlah penyuluh diperbanyak dalam lima tahun ini mencapai 50 ribu, ini tidak hanya penyuluh PNS, termasuk penyuluh swasta, swadaya dan penyuluh kontrak," kata Sekjen Kementerian Kelautan dan Perikanan, Syarief Widjaja, saat menghadiri serah terima alih status penggunaan barang milik negara STP jurusan Penyuluh Perikanan, di Cikaret, Kota Bogor, Jawa Barat, Kamis.
Syarief mengatakan, saat ini jumlah penyuluh perikanan yang ada sebanyak 12 ribu secara nasional, sementara jumlah stakeholder sebanyak 40 juta yang terdiri atas, 2,7 juta nelayan, 3,5 juta pembudidaya, 6 juta pengolahan ikan, ditambah jumlah keluarganya total 40 juta.
"Jumlah penyuluh 12 ribu itu perlu dipercepat," katanya.
Terkait peraturan daerah yang baru yang mengharuskan penyuluh ditarik ke pusat. Menurut Syarief hal itu sifatnya koordiantif, sehingga tidak menjadi kendala dalam penyuluhan.
Ia menjelaskan, penyuluh terbagi tiga jenis yakni penyuluh PNS yang berjumlah tiga ribu penyuluh, jika ditambah dengan penyuluh kontrak, penyuluh swasta dan penyuluh swadaya.
"Idealnya satu penyuluh itu mendampingi 20 kelompok, jadi satu penyuluh mendampingi 40 orang," katanya.
Ia mengatakan, pengalihan aset STP jurusan Penyuluh Perikanan dari Kementerian Pertanian ke Kementerian Kelautan Perikanan menjadi strategis bagi kementerian untuk mendorong sekolah itu menghasilkan penyuluh yang berkualitas.
"Kami berencana akan menaikkan status STP menjadi politeknik, sehingga dapat menjadi pusat sekolah penyuluh perikanan se Asia Tenggara," kata Syarief.
Syarief mengatakan, STP jurusan Penyuluh Perikanan merupakan basis awal untuk mengembangkan perikanan Indonesia. Sejalan dengan kebijakan pemerintah saat ini yang ingin menjadi negara maritim.
"Kita butuh pendamping yang berkualitas, jadi patut ditingkatkan penyuluh baik jumlahnya, maupun kualitas, dan komposisi bidang kajiannya," katanya.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2015