Pelaku industri di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat antusias menyambut vaksinasi mandiri Gotong Royong yang dilaksanakan perdana dunia usaha di Kawasan Industri Jababeka Cikarang dan disaksikan langsung Presiden Joko Widodo.
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kabupaten Bekasi Sutomo dii Cikarang, Kamis mengatakan melalui vaksinasi Gotong Royong, para pekerja industri dapat bekerja dengan tenang sekaligus menciptakan iklim kerja yang semakin dinamis.
"Harapannya, setelah vaksinasi tidak ada lagi klaster penyebaran COVID-19 di sektor industri yang dapat berujung penutupan sementara pabrik," katanya.
Baca juga: Bupati Eka dorong perusahaan di Bekasi ikut vaksinasi gotong royong
Sutomo mengaku semakin cepat pelaksanaan vaksinasi Gotong Royong akan berdampak pada kestabilan roda perekonomian. Dengan begitu geliat perekonomian khususnya di kawasan industri Kabupaten Bekasi juga akan semakin cepat tumbuh dan berkembang kembali.
"Percepatan pertumbuhan ekonomi di kawasan industri selanjutnya juga otomatis akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi secara nasional," katanya.
Pihaknya juga meminta pemerintah dapat menekan kembali harga vaksin Gotong Royong yang dibebankan kepada pengusaha mengingat saat ini perusahaan masih dalam tahap pemulihan.
"Jika dibolehkan bisa diturunkan lagi karena perusahaan sedang recovery sehingga secara finansial juga belum stabil," kata Sutomo.
Baca juga: Presiden Jokowi tinjau pelaksanaan vaksinasi Gotong Royong pada pekerja di Bekasi
Wakil Juru Bicara Satgas COVID-19 Kabupaten Bekasi Masrikoh mengatakan sejauh ini sudah ada beberapa perusahaan yang berminat melaksanakan vaksinasi Gotong Royong bagi para karyawannya.
"Yang sudah bersurat kurang lebih 10 perusahaan. Kemarin saat di Unilever ada 320 pekerja yang sudah menerima dosis vaksin Gotong Royong," katanya.
Ia mengaku teknis daftar vaksinasi pekerja ini di bawah koordinasi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) selaku inisiator program.
"Kalau untuk VGR (Vaksinasi Gotong Royong) itu di Kadin, lebih banyak di sana," kata Masrikoh.
Sementara Ketua Kadin Kabupaten Bekasi Heri Noviar mengatakan Kadin pusat membuka pendaftaran vaksinasi Gotong Royong bagi perusahaan untuk mendukung program akselerasi vaksinasi agar krisis pandemi COVID-19 dapat segera diakhiri.
Baca juga: Menkes: Pekerja swasta peserta program Vaksinasi Gotong Royong tidak akan dikenai biaya
"Kalau ditanya berapa jumlah perusahaan yang sudah mendaftar tentunya datanya ada di Kadin pusat selaku inisiator. Kami tentunya juga selalu bersinergi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi selaku representasi Kadin di daerah," katanya.
Dia mengatakan penyelenggaraan vaksinasi gotong royong merujuk pada Permenkes 10/2021 serta Permenkes 16/2021 tentang pelaksanaan vaksinasi dan pengadaan vaksin dalam rangka penanggulangan COVID-19 sedangkan berkenaan dengan harga vaksin berikut jasa vaksinator telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4643/2021.
"Karena ini ranah swasta murni sebagai pesertanya maka sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri, kami mempunyai fungsi representasi dan advokasi terkait hal-hal yang berkaitan antara perusahaan dengan pemerintah," demikian Heri Noviar.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2021
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kabupaten Bekasi Sutomo dii Cikarang, Kamis mengatakan melalui vaksinasi Gotong Royong, para pekerja industri dapat bekerja dengan tenang sekaligus menciptakan iklim kerja yang semakin dinamis.
"Harapannya, setelah vaksinasi tidak ada lagi klaster penyebaran COVID-19 di sektor industri yang dapat berujung penutupan sementara pabrik," katanya.
Baca juga: Bupati Eka dorong perusahaan di Bekasi ikut vaksinasi gotong royong
Sutomo mengaku semakin cepat pelaksanaan vaksinasi Gotong Royong akan berdampak pada kestabilan roda perekonomian. Dengan begitu geliat perekonomian khususnya di kawasan industri Kabupaten Bekasi juga akan semakin cepat tumbuh dan berkembang kembali.
"Percepatan pertumbuhan ekonomi di kawasan industri selanjutnya juga otomatis akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi secara nasional," katanya.
Pihaknya juga meminta pemerintah dapat menekan kembali harga vaksin Gotong Royong yang dibebankan kepada pengusaha mengingat saat ini perusahaan masih dalam tahap pemulihan.
"Jika dibolehkan bisa diturunkan lagi karena perusahaan sedang recovery sehingga secara finansial juga belum stabil," kata Sutomo.
Baca juga: Presiden Jokowi tinjau pelaksanaan vaksinasi Gotong Royong pada pekerja di Bekasi
Wakil Juru Bicara Satgas COVID-19 Kabupaten Bekasi Masrikoh mengatakan sejauh ini sudah ada beberapa perusahaan yang berminat melaksanakan vaksinasi Gotong Royong bagi para karyawannya.
"Yang sudah bersurat kurang lebih 10 perusahaan. Kemarin saat di Unilever ada 320 pekerja yang sudah menerima dosis vaksin Gotong Royong," katanya.
Ia mengaku teknis daftar vaksinasi pekerja ini di bawah koordinasi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) selaku inisiator program.
"Kalau untuk VGR (Vaksinasi Gotong Royong) itu di Kadin, lebih banyak di sana," kata Masrikoh.
Sementara Ketua Kadin Kabupaten Bekasi Heri Noviar mengatakan Kadin pusat membuka pendaftaran vaksinasi Gotong Royong bagi perusahaan untuk mendukung program akselerasi vaksinasi agar krisis pandemi COVID-19 dapat segera diakhiri.
Baca juga: Menkes: Pekerja swasta peserta program Vaksinasi Gotong Royong tidak akan dikenai biaya
"Kalau ditanya berapa jumlah perusahaan yang sudah mendaftar tentunya datanya ada di Kadin pusat selaku inisiator. Kami tentunya juga selalu bersinergi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi selaku representasi Kadin di daerah," katanya.
Dia mengatakan penyelenggaraan vaksinasi gotong royong merujuk pada Permenkes 10/2021 serta Permenkes 16/2021 tentang pelaksanaan vaksinasi dan pengadaan vaksin dalam rangka penanggulangan COVID-19 sedangkan berkenaan dengan harga vaksin berikut jasa vaksinator telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4643/2021.
"Karena ini ranah swasta murni sebagai pesertanya maka sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri, kami mempunyai fungsi representasi dan advokasi terkait hal-hal yang berkaitan antara perusahaan dengan pemerintah," demikian Heri Noviar.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2021