Jakarta, 21/4 (ANTARA) - Pemerintah harus mendorong pelaku usaha untuk adil dalam mendistribusikan keuntungan perusahaan kepada pekerjanya karena kondisi itu akan memaksimalkan pendapatan negara dari pajak gaji buruh, kata Presiden Aspek Indonesia Muhamad Hakim.
Keberpihakan pemerintah pada kesejahteraan para pekerja itu juga akan meningkatkan dana jaminan sosial, katanya di depan ratusan peserta dan peninjau Kongres V Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia di Jakarta, Sabtu.
"Karena itu, pemerintah hendaknya dapat memfasilitasi demokrasi ekonomi dalam dunia industri kita dan keberpihakan negara atas upah yang layak bagi pekerja sebagai parameter pokok kesejahteraan pekerja benar-benar dibuktikan dengan kebijakan yang nyata," kata Muhamad Hakim.
Ia mengatakan, jika menghitung dana yang terkumpul dari jaminan sosial yang telah difasilitasi oleh UU No.40 Tahun 2004 tentang Jaminan Sosial Nasional dan UU No.24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminal Sosial itu, pemerintah memiliki dua sumber dana untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat.
"Dua sumber dana itu adalah APBN dan dana 'social security' (jaminan sosial) yang dihimpun dari para pekerja swasta maupun pegawai negeri sipil yang tersimpan dalam program dana pensiun," katanya.
Menurut Muhamad Hakim, penerapan demokrasi ekonomi di dunia industri itu sebenarnya telah diamanatkan kepada pemerintah, pemilik modal dan pekerja oleh konvensi Organisasi Buruh Internasional (ILO), UU No.21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
"Konsep ketahanan ekonomi nasional berbasis demokrasi ekonomi industri ini pula hendaknya menjadi cara pandang baru bagi kita dalam upaya kita mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur," katanya.
Kongres V Aspek Indonesia yang berlangsung di aula gedung PT Pos Indonesia, Pasar Baru, Jakarta, hingga Minggu (22/4) ini diikuti 105 anggota delegasi dan 108 orang pengamat dari unsur pengurus federasi dan 52 serikat pekerja afiliasi.
Terkait dengan kongres itu, Menakertrans A.Muhaimin Iskandar dalam sambutan tertulisnya meminta Aspek Indonesia yang kini beranggota 71 ribu pekerja sektor jasa untuk membantu pemerintah mewujudkan hubungan industrial yang harmonis.
"Kongres ini diharapkan mampu membahas permasalahan ketenagakerjaan dan sekaligus memberikan solusi-solusi terbaik. Dari kongres ini, diharapkan pula timbul pemikiran-pemikiran baru yang nantinya dapat membantu pemerintah merumuskan kebijakan di bidang hubungan industrial khususnya sektor jasa," kata Muhaimin Iskandar.
Dalam kongres dua hari ini, para peserta tidak hanya mengikuti sidang-sidang Komisi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Garis Besar Haluan Organisasi dan Rekomendasi tetapi juga memilih presiden Aspek Indonesia periode 2012-2016. Dua nama yang meramaikan pemilihan presiden baru Aspek Indonesia menggantikan Muhamad Hakim yang habis masa kepengurusannya di kongres ini adalah Jaya Santoso (Serikat Pekerja PT Pos Indonesia) dan Rusdi Salam (Serikat Pekerja Hero Supermarket).
Aspek Indonesia kini beranggotakan 71 ribu anggota dari 63 serikat pekerja tingkat perusahaan sektor jasa di Tanah Air. Di antara serikat pekerja yang berafiliasi itu adalah United Tractors, Perum LKBN ANTARA, Bank Danamon, Indofood, Indosat IM2, Indosat, Perumnas, Ramayana, dan Lintas Arta. (RN)
Editor :
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2012