Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Jawa Barat menyerukan delegitimasi kongres luar biasa (KLB) yang yang diinisiasi oleh beberapa pendiri partai berlambang bintang mercy itu.
"Kami, para pengurus Partai Demokrat di Jawa Barat menyerukan kepada seluruh pengurus DPD dan DPC Partai Demokrat di seluruh Indonesia pun melakukan hal yang sama," ungkap Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Jabar Asep Wahyuwijaya alias AW kepada ANTARA, di Bogor, Jumat.
Baca juga: DPD Partai Demokrat Jabar tegas tak beri restu KLB
Menurutnya upaya delegitimasi dari para pemilik suara sah di partai-nya akan memberikan pesan yang kuat kepada negara bahwa KLB yang diselenggarakan tersebut abal-abal.
"Bahwa KLB yang diselenggarakan oleh kelompok politisi liar itu adalah 'abal-abal' dan dagelan yang amat tidak lucu karena tak dihadiri oleh pemilik suara sah yang sesungguhnya," ujar Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPRD Jawa Barat itu.
AW meminta pihak berwenang membubarkan acara yang berlangsung Jumat (5/3) itu. Kemudian, menurutnya Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) tidak boleh mengesahkan hasil dari KLB tersebut.
Baca juga: Demokrat Jabar pastikan kadernya tetap solid meski diterpa isu kudeta
Legislator asal Kabupaten Bogor itu menyebutkan bahwa DPD Partai Demokrat Jawa Barat telah mengeluarkan surat pernyataan resmi bahwa Ketua DPD dan para Ketua DPC se-Jabar sebagai pemilik suara sah tidak memberikan kuasa atau mewakilkan kepada siapa pun untuk hadir dalam KLB.
"Surat pernyataan itu dibuat karena kami mensinyalir bahwa ada upaya dari kelompok politisi liar itu dengan cara menghubungi beberapa Ketua DPC PD di Jabar dengan menanyakan SK Kepengurusan, meminta salinan dan menanyakan siapa-siapa saja nama dan jabatan dalam SK Kepengurusan tersebut," papar AW.
"Jadi, apabila di antara para kelompok politisi liar ada yang mengklaim sebagai utusan dan pemilik suara sah dari Pengurus Demokrat di Jawa Barat dalam forum KLB jadi-jadian itu maka bisa dipastikan bahwa semua itu adalah bohong dan bisa juga diduga mereka melakukan upaya manipulasi yang dapat dituntut secara hukum," ucap-nya menegaskan.
Baca juga: Moeldoko tanggapi isu pengambilalihan paksa kepemimpinan Partai Demokrat
Sebelumnya, Politisi senior Partai Demokrat Max Sopacua menyebutkan KLB Partai Demokrat yang digelar di The Hill Hotel dan Resort Sibolangit, Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara (Sumut), sudah sesuai prosedur.
"Kongres ini aspek legalitas-nya adalah dua per tiga pemilik suara atau hitung-hitungannya lebih rendah lagi adalah 50 persen ditambah satu," kata Max Sopacua, di Sibolangit, Deliserdang, Jumat sebelum dimulainya acara KLB Partai Demokrat.
Menurut dia, dengan terpenuhinya aspek legalitas tersebut, maka tidak ada masalah sama sekali dalam hal pelaksanaan KLB yang akan digelar 5-7 Maret 2021.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2021
"Kami, para pengurus Partai Demokrat di Jawa Barat menyerukan kepada seluruh pengurus DPD dan DPC Partai Demokrat di seluruh Indonesia pun melakukan hal yang sama," ungkap Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Jabar Asep Wahyuwijaya alias AW kepada ANTARA, di Bogor, Jumat.
Baca juga: DPD Partai Demokrat Jabar tegas tak beri restu KLB
Menurutnya upaya delegitimasi dari para pemilik suara sah di partai-nya akan memberikan pesan yang kuat kepada negara bahwa KLB yang diselenggarakan tersebut abal-abal.
"Bahwa KLB yang diselenggarakan oleh kelompok politisi liar itu adalah 'abal-abal' dan dagelan yang amat tidak lucu karena tak dihadiri oleh pemilik suara sah yang sesungguhnya," ujar Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPRD Jawa Barat itu.
AW meminta pihak berwenang membubarkan acara yang berlangsung Jumat (5/3) itu. Kemudian, menurutnya Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) tidak boleh mengesahkan hasil dari KLB tersebut.
Baca juga: Demokrat Jabar pastikan kadernya tetap solid meski diterpa isu kudeta
Legislator asal Kabupaten Bogor itu menyebutkan bahwa DPD Partai Demokrat Jawa Barat telah mengeluarkan surat pernyataan resmi bahwa Ketua DPD dan para Ketua DPC se-Jabar sebagai pemilik suara sah tidak memberikan kuasa atau mewakilkan kepada siapa pun untuk hadir dalam KLB.
"Surat pernyataan itu dibuat karena kami mensinyalir bahwa ada upaya dari kelompok politisi liar itu dengan cara menghubungi beberapa Ketua DPC PD di Jabar dengan menanyakan SK Kepengurusan, meminta salinan dan menanyakan siapa-siapa saja nama dan jabatan dalam SK Kepengurusan tersebut," papar AW.
"Jadi, apabila di antara para kelompok politisi liar ada yang mengklaim sebagai utusan dan pemilik suara sah dari Pengurus Demokrat di Jawa Barat dalam forum KLB jadi-jadian itu maka bisa dipastikan bahwa semua itu adalah bohong dan bisa juga diduga mereka melakukan upaya manipulasi yang dapat dituntut secara hukum," ucap-nya menegaskan.
Baca juga: Moeldoko tanggapi isu pengambilalihan paksa kepemimpinan Partai Demokrat
Sebelumnya, Politisi senior Partai Demokrat Max Sopacua menyebutkan KLB Partai Demokrat yang digelar di The Hill Hotel dan Resort Sibolangit, Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara (Sumut), sudah sesuai prosedur.
"Kongres ini aspek legalitas-nya adalah dua per tiga pemilik suara atau hitung-hitungannya lebih rendah lagi adalah 50 persen ditambah satu," kata Max Sopacua, di Sibolangit, Deliserdang, Jumat sebelum dimulainya acara KLB Partai Demokrat.
Menurut dia, dengan terpenuhinya aspek legalitas tersebut, maka tidak ada masalah sama sekali dalam hal pelaksanaan KLB yang akan digelar 5-7 Maret 2021.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2021