Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) mendorong percepatan pembangunan proyek strategis nasional, dimana asosiasi ini telah berperan banyak dalam pembangunan ekonomi dan infrastruktur di Indonesia.
"Namun sayangnya tak sedikit penilai yang bermasalah dengan hukum karena beban penentuan besaran ganti rugi ditugaskan kepada profesi penilai," kata Ketua MAPPI Muhammad Amin dalam keterangannya, Jumat.
Amin mengatakan beberapa Proyek Strategis Nasional yang telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo tidak terlepas dari peran Penilai, yaitu pada tahap awal dalam proses pengadaan tanahnya.
Apalagi menurut Amin, Proyek Strategis Nasional (PSN) tidak terlepas dari Penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan kepentingan umum telah banyak membawa kemajuan pembangunan infrastruktur dalam menunjang ekonomi nasional.
Baca juga: Proyek nasional di Karawang dorong masuknya investasi
Tercatat pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo jumlah proyek dan progress pendanaan pengadaan lahan dari tahun 2016 hingga 2020 yang dikerjakan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP).
Di antaranya, 47 proyek jalan tol senilai Rp76,545 triliun, 28 bendungan Rp8,156 triliun, 8 jalur Kereta Api Rp4,749 triliun, satu pelabuhan senilai Rp900 miliar, 4 irigasi Rp853 miliar.
Sementara itu hingga 2020 KJPP telah menyelesaikan sebanyak 47 ruas tol, 32 bendungan, 1 pelabuhan, dan 7 kereta api. Pencapaian ini senilai total Rp64,783 triliun, dan membebaskan sebanyak 96.460 bidang tanah seluas 150.841.779 meter persegi.
Baca juga: Dishub Bekasi tutup Jembatan 6 Kalimalang
"Ini merupakan suatu kerja untuk pembangunan nasional yang penting. (LMAN, 2020) Namun pada sisi lain, keberhasilan dan kesuksesan ini harus dibayar mahal oleh profesi penilai," katanya.
Untuk itu kata Amin MAPPI akan terus menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan seminar, baik skala nasional maupun skala internasional guna terus meningkatkan kemampuan dan wawasan Penilai di Indonesia.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2021
"Namun sayangnya tak sedikit penilai yang bermasalah dengan hukum karena beban penentuan besaran ganti rugi ditugaskan kepada profesi penilai," kata Ketua MAPPI Muhammad Amin dalam keterangannya, Jumat.
Amin mengatakan beberapa Proyek Strategis Nasional yang telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo tidak terlepas dari peran Penilai, yaitu pada tahap awal dalam proses pengadaan tanahnya.
Apalagi menurut Amin, Proyek Strategis Nasional (PSN) tidak terlepas dari Penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan kepentingan umum telah banyak membawa kemajuan pembangunan infrastruktur dalam menunjang ekonomi nasional.
Baca juga: Proyek nasional di Karawang dorong masuknya investasi
Tercatat pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo jumlah proyek dan progress pendanaan pengadaan lahan dari tahun 2016 hingga 2020 yang dikerjakan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP).
Di antaranya, 47 proyek jalan tol senilai Rp76,545 triliun, 28 bendungan Rp8,156 triliun, 8 jalur Kereta Api Rp4,749 triliun, satu pelabuhan senilai Rp900 miliar, 4 irigasi Rp853 miliar.
Sementara itu hingga 2020 KJPP telah menyelesaikan sebanyak 47 ruas tol, 32 bendungan, 1 pelabuhan, dan 7 kereta api. Pencapaian ini senilai total Rp64,783 triliun, dan membebaskan sebanyak 96.460 bidang tanah seluas 150.841.779 meter persegi.
Baca juga: Dishub Bekasi tutup Jembatan 6 Kalimalang
"Ini merupakan suatu kerja untuk pembangunan nasional yang penting. (LMAN, 2020) Namun pada sisi lain, keberhasilan dan kesuksesan ini harus dibayar mahal oleh profesi penilai," katanya.
Untuk itu kata Amin MAPPI akan terus menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan seminar, baik skala nasional maupun skala internasional guna terus meningkatkan kemampuan dan wawasan Penilai di Indonesia.
Editor : Feru Lantara
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2021