Bekasi, 11/4 (ANTARA) - Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat, tetap melanjutkan kegiatan deklarasi antinarkoba dan antikorupsi di kalangan pelajar dan organisasi masyarakat meski muncul instruksi pemberhentian sementara dari DPRD setempat.
"Untuk kegiatan kali ini, kita tidak melibatkan siswa SMA kelas tiga karena khawatir menganggu jadwal persiapan UN, tapi hanya siswa kelas satu dan dua SMP dan SMA saja," kata Plt Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi, usai memimpin acara deklarasi di SMAN 10, Harapan Indah, Bekasi Utara, Rabu.
Komisi D DPRD Kota Bekasi menilai kegiatan deklarasi itu harus dihentikan karena berpotensi menganggu konsentrasi siswa menghadapi ujian nasional pekan depan.
Pihak penyelenggara dari Badan Narkotika Kota (BNK) Bekasi dan sejumlah pihak terkait dinilai melakukan mobilisasi siswa dan tenaga pengajar yang jumlahnya sekira 1.000 peserta per kegiatan.
Menurut Rahmat Effendi, pihaknya juga mengikutsertakan perwakilan anggota DPRD pada agenda kedua kegiatan tersebut, agar seluruh pihak dapat menilai secara objektif arah dari acara deklarasi itu.
"Kami ajak DPRD agar mereka bisa lihat kegiatannya bahwa ini murni untuk membina generasi muda dari bahaya narkoba dan korupsi, bukan untuk tujuan lainnya," kata politisi Golkar itu.
Menurut Rahmat, deklarasi antinarkoba dan antikorupsi yang sedianya akan dilangsungkan di 12 kecamatan setempat secara bergilir sepekan sekali itu adalah bentuk implementasi dari kegiatan yang berkenaan dengan pakta integritas.
"Kegiatan kita ini adalah untuk mengaplikasikan kesepakatan antara Kementerian Pendidikan Nasional dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rangka membentuk generasi penerus yang berintegritas, bermoral, dan bermartabat," katanya.
Rahmat menambahkan, kegiatan itu tidak akan membebani keuangan daerah karena sumber pendanaannya dilakukan dengan cara patungan antara BNK, Dinas Pendidikan, dan anggaran wakil wali kota untuk bersosialisasi dengan masyarakat.
"Tidak benar bahwa anggarannya tidak jelas," katanya.
Sementara itu, anggota Komisi D DPRD Kota Bekasi Sardi Effendi, mensinyalir adanya kampanye terselubung dalam deklarasi antinarkoba dan antikorupsi yang dipelopori Plt Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi menjelang pelaksanaan Pilkada pada Desember 2012 mendatang.
"Sekolah merupakan bagian dari pendidikan dan harus terlepas dari politik. Saya sedang mendalami dugaan kampaye terselubung dari kegiatan itu," katanya.
Politisi PKS itu mengaku telah mendengar secara langsung pidato Rahmat Effendi kepada 1.000 peserta yang hadir dari siaran langsung salah satu radio lokal setempat.
"Pada kegiatan perdana yang berlangsung pekan lalu memang terdengar ada semacam mobilisasi dan penyampaian kalimat-kalimat yang mengarah pada pencitraan diri Rahmat di hadapan peserta," demikian Sardi.
Andi F
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2012
"Untuk kegiatan kali ini, kita tidak melibatkan siswa SMA kelas tiga karena khawatir menganggu jadwal persiapan UN, tapi hanya siswa kelas satu dan dua SMP dan SMA saja," kata Plt Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi, usai memimpin acara deklarasi di SMAN 10, Harapan Indah, Bekasi Utara, Rabu.
Komisi D DPRD Kota Bekasi menilai kegiatan deklarasi itu harus dihentikan karena berpotensi menganggu konsentrasi siswa menghadapi ujian nasional pekan depan.
Pihak penyelenggara dari Badan Narkotika Kota (BNK) Bekasi dan sejumlah pihak terkait dinilai melakukan mobilisasi siswa dan tenaga pengajar yang jumlahnya sekira 1.000 peserta per kegiatan.
Menurut Rahmat Effendi, pihaknya juga mengikutsertakan perwakilan anggota DPRD pada agenda kedua kegiatan tersebut, agar seluruh pihak dapat menilai secara objektif arah dari acara deklarasi itu.
"Kami ajak DPRD agar mereka bisa lihat kegiatannya bahwa ini murni untuk membina generasi muda dari bahaya narkoba dan korupsi, bukan untuk tujuan lainnya," kata politisi Golkar itu.
Menurut Rahmat, deklarasi antinarkoba dan antikorupsi yang sedianya akan dilangsungkan di 12 kecamatan setempat secara bergilir sepekan sekali itu adalah bentuk implementasi dari kegiatan yang berkenaan dengan pakta integritas.
"Kegiatan kita ini adalah untuk mengaplikasikan kesepakatan antara Kementerian Pendidikan Nasional dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rangka membentuk generasi penerus yang berintegritas, bermoral, dan bermartabat," katanya.
Rahmat menambahkan, kegiatan itu tidak akan membebani keuangan daerah karena sumber pendanaannya dilakukan dengan cara patungan antara BNK, Dinas Pendidikan, dan anggaran wakil wali kota untuk bersosialisasi dengan masyarakat.
"Tidak benar bahwa anggarannya tidak jelas," katanya.
Sementara itu, anggota Komisi D DPRD Kota Bekasi Sardi Effendi, mensinyalir adanya kampanye terselubung dalam deklarasi antinarkoba dan antikorupsi yang dipelopori Plt Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi menjelang pelaksanaan Pilkada pada Desember 2012 mendatang.
"Sekolah merupakan bagian dari pendidikan dan harus terlepas dari politik. Saya sedang mendalami dugaan kampaye terselubung dari kegiatan itu," katanya.
Politisi PKS itu mengaku telah mendengar secara langsung pidato Rahmat Effendi kepada 1.000 peserta yang hadir dari siaran langsung salah satu radio lokal setempat.
"Pada kegiatan perdana yang berlangsung pekan lalu memang terdengar ada semacam mobilisasi dan penyampaian kalimat-kalimat yang mengarah pada pencitraan diri Rahmat di hadapan peserta," demikian Sardi.
Andi F
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2012