Pemerintah Kota Bogor berupaya mengoptimalkan pengelolaan parkir jalanan yakni kendaraan yang menggunakan badan jalan untuk parkir guna meminimalisasi kebocoran pendapatan dan sekaligus meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
Wakil Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim di Kota Bogor, Selasa, mengatakan upaya tersebut dilakukan melalui optimalisasi manajemen parkir jalanan di sejumlah lokasi yang potensial, melalui perbaikan regulasi.
"Pada prinsipnya, kita berupaya memperbaiki pengelolaan sektor parkir jalanan dan meningkatkan pemasukan dari sektor parkir jalanan ke kas daerah," katanya.
Baca juga: Awas! parkir sembarangan di kawasan SSA Kota Bogor akan kena sanksi
Baca juga: Ojek online usul dibangunkan halte dekat Stasiun Bogor
Pemerintah Kota Bogor melihat sejumlah lokasi parkir jalanan yang pengelolaannya masih tumpang tindih dan belum dikelola secara optimal.
Guna mewujudkan hal tersebut, Pemerintah Kota Bogor membentuk tim untuk mempelajari pengelolaan parkir jalanan di sejumlah lokasi yang dinilai belum optimal itu.
"Tim akan meninjau langsung ke sejumlah lokasi parkir jalanan, mempelajari persoalannya, dan kemudian menyusun rancangan aturan yang akan diterapkan melalui peraturan daerah atau peraturan wali kota, untuk parkir jalanan," katanya.
Baca juga: DPRD Kota Bogor usul bentuk BUMD perparkiran
Sebelumnya, Pemerintah Kota Bogor telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2008 tentang Retribusi di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Pada Pasal 2 Perda Nomor 6 Tahun 2008 tersebut, berbunyi, "Dengan nama retribusi pemakaian kekayaan daerah, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemakaian barang milik daerah".
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2020
Wakil Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim di Kota Bogor, Selasa, mengatakan upaya tersebut dilakukan melalui optimalisasi manajemen parkir jalanan di sejumlah lokasi yang potensial, melalui perbaikan regulasi.
"Pada prinsipnya, kita berupaya memperbaiki pengelolaan sektor parkir jalanan dan meningkatkan pemasukan dari sektor parkir jalanan ke kas daerah," katanya.
Baca juga: Awas! parkir sembarangan di kawasan SSA Kota Bogor akan kena sanksi
Baca juga: Ojek online usul dibangunkan halte dekat Stasiun Bogor
Pemerintah Kota Bogor melihat sejumlah lokasi parkir jalanan yang pengelolaannya masih tumpang tindih dan belum dikelola secara optimal.
Guna mewujudkan hal tersebut, Pemerintah Kota Bogor membentuk tim untuk mempelajari pengelolaan parkir jalanan di sejumlah lokasi yang dinilai belum optimal itu.
"Tim akan meninjau langsung ke sejumlah lokasi parkir jalanan, mempelajari persoalannya, dan kemudian menyusun rancangan aturan yang akan diterapkan melalui peraturan daerah atau peraturan wali kota, untuk parkir jalanan," katanya.
Baca juga: DPRD Kota Bogor usul bentuk BUMD perparkiran
Sebelumnya, Pemerintah Kota Bogor telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2008 tentang Retribusi di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Pada Pasal 2 Perda Nomor 6 Tahun 2008 tersebut, berbunyi, "Dengan nama retribusi pemakaian kekayaan daerah, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemakaian barang milik daerah".
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2020