Cibinong, (Antara Megapolitan) - Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Bogor Jawa Barat fokus menangani dan menuntaskan masalah kemiskinan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di wiliayah tersebut .

"Dinsosnakertrans telah menggandeng sejumlah Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) untuk bersinergi memberantas masalah PMKS," kata Kepala Dinsosnakertrans Kabupaten Bogor, Nuradi di Cibinong, Kamis.

Ia mengatakan pemberantasan ini harus dilakukan dengan mengoptimalkan pengorganisasian penanggulangan PMKS dengan melakukan rapat koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Sosial.

Kondisi geografis Kabupaten Bogor yang terletak cukup strategis dalam pengembangan wilayah penyangga ibu kota. Membawa dampak semakin berkembang masalah kesejahteraan sosial.

"Maka sinergitas dan kerjasama perlu dilakukan untuk meminimalisir masalah PMKS agar dapat mewujudkan visi misi peningkatkan kesalehan sosial dan kesejahteraan sosial masyarakat," katanya.

Ia juga mengatakan jika permasalahan PMKS cepat ditangani dengan benar dan baik maka bisa meningkatkan daya saing perekonomian masyarakat serta pengembangan usaha berbasis sumber daya alam dan pariwisata.

Terwujudnya pelayanan kesejahteraan sosial berkualitas, tenaga kerja berdaya saing dan profesional transmigrasi produktif bisa menciptakan iklim ketenagakerjaan yang kondusif.

Meningkatkan kapasitas dan porofesionalisme aparatur yang kualitas bisa memperluas jangkauan pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS.

"Partisipasi pelayanan masyarakat melalui PMKS bisa Mengurangi tingkat pengangguran dengan memberikan pelatihan kerja yang berkarakter,"katanya.

Ia mengatakan untuk mengoptimalkan penanggulangan PMKS harus dilakukan melalui trategi penanggulangan PMKS yang terkoordinasi dengan baik.

Dengan meningkatkan perlindungan produktifitas dan pemenuhan hak dasar bagi penduduk kurang mampu. Program keluarga sejahtera juga bisa Membantu penyandang disabilitas dan lansia dalam medapatkan pekerjaan yang layak tanpa ada diskriminasi sosial.

Sinergis pananggulangan kemiskinan antar SKPD atau pemangku kepentingan dengan sasaran intervensi keluarga sangat miskin yang termasuk peserta program keluarga harapan (PKH) yang dikoordinir oleh tim percepatan pengentasan kemiskinan daerah Kabupaten Bogor bisa cepat mengurangi angka kemiskinan.

Sementara itu, Asisten Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bogor, Dadang Irfan menyampaikan pesan Bupati Bogor agar rapat koordinasi ini mengkaji tentang masalah kesejahteraan sosial.

Serta sejauhmana batasan wewenang pemerintah daerah dalam penanggulangan masalah kesejahteraan sosial. Agar tidak timpang tindih dengan program atau kebijakan pemerintah pusat.

"Rakor harus menghasilkan rekomendasi untuk dijadikan pedoman dalam membuat kebijakan khusus di Pemerintah Kabupaten Bogor,"katanya.

Pewarta: Ahmadi

Editor : Naryo


COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2015