Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, Jawa Barat akan mengucurkan dana Rp349 miliar untuk 349 desa melalui program satu miliar satu desa (Sami Sade) pada tahun anggaran 2021.
"Sekarang tiap tahun Rp1 miliar per desa paling sedikit dapat Rp200 juta untuk percepatan pembangunan, sehingga totalnya Rp319 miliar," ungkap Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor Muhammad Romli saat konferensi pers di Media Center DPRD, Cibinong, Bogor, Selasa.
Baca juga: Bansos pandemi Kabupaten Bogor pada 2021 tidak lagi dianggarkan
Baca juga: Bupati Bogor bagikan hewan ternak di Pamijahan untuk dongkrak produksi daging
Menurutnya, hanya 349 pihak desa yang mengajukan anggaran melalui program Sami Sade. Padahal, jumlah desa di wilayahnya ada sebanyak 416 wilayah.
"Harusnya ada 416 desa, tapi yang lolos 349 desa mendapat bantuan. Artinya ada yang tidak mendapatkan, mungkin karena tidak mengajukan proposal," kata Romli.
Baca juga: Warga Bogor kena PHK dapat bantuan Rp2,5 juta
Politisi PPP itu menyebutkan bahwa anggaran yang diajukan oleh pemerintah desa harus berupa perbaikan infrastruktur di wilayahnya masing-masing, sehingga memperkecil pekerjaan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
"Kegiatan infrastruktur yang tidak bisa dilakukan oleh PUPR, maka yang melakukan adalah desa, sehingga desa bisa berinovasi," tuturnya.
Ia berharap, di tahun anggaran 2022 semua desa di wilayah Kabupaten Bogor dapat memanfaatkan program Sami Sade agar pembangunan infrastruktur di wilayah dapat berlangsung merata.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2020
"Sekarang tiap tahun Rp1 miliar per desa paling sedikit dapat Rp200 juta untuk percepatan pembangunan, sehingga totalnya Rp319 miliar," ungkap Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor Muhammad Romli saat konferensi pers di Media Center DPRD, Cibinong, Bogor, Selasa.
Baca juga: Bansos pandemi Kabupaten Bogor pada 2021 tidak lagi dianggarkan
Baca juga: Bupati Bogor bagikan hewan ternak di Pamijahan untuk dongkrak produksi daging
Menurutnya, hanya 349 pihak desa yang mengajukan anggaran melalui program Sami Sade. Padahal, jumlah desa di wilayahnya ada sebanyak 416 wilayah.
"Harusnya ada 416 desa, tapi yang lolos 349 desa mendapat bantuan. Artinya ada yang tidak mendapatkan, mungkin karena tidak mengajukan proposal," kata Romli.
Baca juga: Warga Bogor kena PHK dapat bantuan Rp2,5 juta
Politisi PPP itu menyebutkan bahwa anggaran yang diajukan oleh pemerintah desa harus berupa perbaikan infrastruktur di wilayahnya masing-masing, sehingga memperkecil pekerjaan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
"Kegiatan infrastruktur yang tidak bisa dilakukan oleh PUPR, maka yang melakukan adalah desa, sehingga desa bisa berinovasi," tuturnya.
Ia berharap, di tahun anggaran 2022 semua desa di wilayah Kabupaten Bogor dapat memanfaatkan program Sami Sade agar pembangunan infrastruktur di wilayah dapat berlangsung merata.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2020