Sukabumi, (Antara Megapolitan) - Wali Kota Sukabumi, Jawa Barat, M Muraz mengatakan, progam swasembada pangan di wilayah yang dipimpinnya akan sulit terlaksana karena minimnya ketersediaan lahan pertanian.
"Tidak hanya lahan pertanian yang berkurang, jumlah produsen pangan seperti petani pun ikut berkurang sehingga progam swasembada pangan mungkin sulit tercapai di Kota Sukabumi," katanya kepada Antara di Sukabumi, Jumat.
Menurut dia, perubahan fungsi lahan pertanian menjadi nonpertanian tidak dapat dihindari. Namun demikian, angka penyusutan lahan pertanian harus tetap dikendalikan yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
Dalam jangka dua tahun terakhir rata-rata penyusutan lahan pertanian sawah mencapai angka 75 hektare atau sekitar 4,75 persen dari luas keseluruhan lahan peretanian sawah 1.578 hektare. Selain itu apabila dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya penyusutan lahan pertanian sawah ini hanya 37,6 hektare atau hanya 2,38 persen dari luas keseluruhan lahan pertanian.
"Penyelenggaraan dan pengelolaan pangan memerlukan langkah-langkah serta upaya yang serius dan cermat sebab memiliki dampak yang luas dan memerlukan keutuhan sistem dari berbagai faktor yang menentukannya," katanya.
Untuk itu, pihaknya mengimbau kepada seluruh elemen masyarakat khususnya generasi penerus untuk bersama-sama ikut serta memikirkan dan berpartisipasi mencermati aspek ketersediaan lahan pertanian produktif bagi keberlangsungan produksi pangan.
Hal itu dampak dari penyusutan lahan pertanian akan menimpa kepada semua pihak serta berpengaruh terhadap produksi dan ketersediaan pangan.
"Penyesalan tidak terjadi pada saat awal tetapi akan dirasakan kelak setelah kejadian, karena akan dirasakan nanti maka manusia yang akan mengalaminya adalah anak-anak generasi penerus bukan manusia yang sudah berusia lanjut saat ini," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2015
"Tidak hanya lahan pertanian yang berkurang, jumlah produsen pangan seperti petani pun ikut berkurang sehingga progam swasembada pangan mungkin sulit tercapai di Kota Sukabumi," katanya kepada Antara di Sukabumi, Jumat.
Menurut dia, perubahan fungsi lahan pertanian menjadi nonpertanian tidak dapat dihindari. Namun demikian, angka penyusutan lahan pertanian harus tetap dikendalikan yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
Dalam jangka dua tahun terakhir rata-rata penyusutan lahan pertanian sawah mencapai angka 75 hektare atau sekitar 4,75 persen dari luas keseluruhan lahan peretanian sawah 1.578 hektare. Selain itu apabila dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya penyusutan lahan pertanian sawah ini hanya 37,6 hektare atau hanya 2,38 persen dari luas keseluruhan lahan pertanian.
"Penyelenggaraan dan pengelolaan pangan memerlukan langkah-langkah serta upaya yang serius dan cermat sebab memiliki dampak yang luas dan memerlukan keutuhan sistem dari berbagai faktor yang menentukannya," katanya.
Untuk itu, pihaknya mengimbau kepada seluruh elemen masyarakat khususnya generasi penerus untuk bersama-sama ikut serta memikirkan dan berpartisipasi mencermati aspek ketersediaan lahan pertanian produktif bagi keberlangsungan produksi pangan.
Hal itu dampak dari penyusutan lahan pertanian akan menimpa kepada semua pihak serta berpengaruh terhadap produksi dan ketersediaan pangan.
"Penyesalan tidak terjadi pada saat awal tetapi akan dirasakan kelak setelah kejadian, karena akan dirasakan nanti maka manusia yang akan mengalaminya adalah anak-anak generasi penerus bukan manusia yang sudah berusia lanjut saat ini," katanya.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2015