Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi, Jawa Barat, mendorong penguatan aktivitas perempuan dalam berwirausaha melalui sektor koperasi serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi Uju meminta peran koperasi wanita dalam pemberdayaan perempuan lebih ditingkatkan dengan memperbanyak kegiatan yang berdampak positif terhadap pembangunan.
"Kementerian Pemberdayaan Perempuan bersama Kementerian Koperasi dan UMKM sudah memberikan dukungan penuh kegiatan ini, kita harus optimalkan," kata Uju di Cikarang, Rabu.
Baca juga: Dekopinda Bekasi siapkan strategi pemulihan ekonomi koperasi terdampak COVID-19
Baca juga: Kabupaten Bekasi bebas rentenir
Uju menjelaskan saat ini koperasi aktif yang ada di Kabupaten Bekasi berjumlah 810 unit dengan jumlah anggota perempuan mencapao 12.962 orang dan jumlah koperasi khusus wanita sebanyak 10 unit.
"Peran perempuan tidak bisa kita anggap sepele. Karena hampir sebagian besar pelaku usaha mikro atau UMKM adalah wanita. Tidak bisa dipungkiri bahwa UMKM menyumbang sebesar 97 persen perekonomian nasional," katanya.
Pemkab Bekasi sendiri, kata dia, melakukan beberapa kegiatan dan kebijakan untuk mendorong pelaku koperasi dan UMKM agar dapat bertahan melewati pandemi COVID-19.
"Kita akan melakukan berbagai upaya lanjutan seperti pengadaan makanan minuman ataupun kegiatan lain, pembelian masker non-medis maupun peralatan operasional kebencanaan. Kemudian kebijakan penggunaan Batik Bekasi setiap hari Jumat sebagai seragam wajib para ASN," ungkapnya.
Baca juga: 302 koperasi di Kabupaten Bekasi terancam dibubarkan
"Itu semua akan bekerja sama dengan pelaku usaha mikro dan UMKM di Kabupaten Bekasi," imbuh dia.
Uju berharap koperasi di Kabupaten Bekasi dapat membantu pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat dapat lebih ditingkatkan.
Sementara itu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati mengatakan harus ada sinergi antara kementeriannya, Kementerian Koperasi dan UMKM, serta pemerintah daerah agar optimalisasi kewirausahaan bagi kelompok wanita dapat tercapai.
"Apa yang dilaksanakan Kementerian Koperasi dan UMKM itu sejalan dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Dengan adanya FGD ini kita berharap perempuan di Indonesia khususnya di Kabupaten Bekasi dapat menjadi penggerak ekonomi dan mampu mengurangi angka kemiskinan di Indonesia," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2020
Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi Uju meminta peran koperasi wanita dalam pemberdayaan perempuan lebih ditingkatkan dengan memperbanyak kegiatan yang berdampak positif terhadap pembangunan.
"Kementerian Pemberdayaan Perempuan bersama Kementerian Koperasi dan UMKM sudah memberikan dukungan penuh kegiatan ini, kita harus optimalkan," kata Uju di Cikarang, Rabu.
Baca juga: Dekopinda Bekasi siapkan strategi pemulihan ekonomi koperasi terdampak COVID-19
Baca juga: Kabupaten Bekasi bebas rentenir
Uju menjelaskan saat ini koperasi aktif yang ada di Kabupaten Bekasi berjumlah 810 unit dengan jumlah anggota perempuan mencapao 12.962 orang dan jumlah koperasi khusus wanita sebanyak 10 unit.
"Peran perempuan tidak bisa kita anggap sepele. Karena hampir sebagian besar pelaku usaha mikro atau UMKM adalah wanita. Tidak bisa dipungkiri bahwa UMKM menyumbang sebesar 97 persen perekonomian nasional," katanya.
Pemkab Bekasi sendiri, kata dia, melakukan beberapa kegiatan dan kebijakan untuk mendorong pelaku koperasi dan UMKM agar dapat bertahan melewati pandemi COVID-19.
"Kita akan melakukan berbagai upaya lanjutan seperti pengadaan makanan minuman ataupun kegiatan lain, pembelian masker non-medis maupun peralatan operasional kebencanaan. Kemudian kebijakan penggunaan Batik Bekasi setiap hari Jumat sebagai seragam wajib para ASN," ungkapnya.
Baca juga: 302 koperasi di Kabupaten Bekasi terancam dibubarkan
"Itu semua akan bekerja sama dengan pelaku usaha mikro dan UMKM di Kabupaten Bekasi," imbuh dia.
Uju berharap koperasi di Kabupaten Bekasi dapat membantu pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat dapat lebih ditingkatkan.
Sementara itu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati mengatakan harus ada sinergi antara kementeriannya, Kementerian Koperasi dan UMKM, serta pemerintah daerah agar optimalisasi kewirausahaan bagi kelompok wanita dapat tercapai.
"Apa yang dilaksanakan Kementerian Koperasi dan UMKM itu sejalan dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Dengan adanya FGD ini kita berharap perempuan di Indonesia khususnya di Kabupaten Bekasi dapat menjadi penggerak ekonomi dan mampu mengurangi angka kemiskinan di Indonesia," katanya.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2020