Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat, menyampaikan rencana pembangunan infrastruktur perlintasan jalan tidak sebidang di tiga lokasi perlintasan kereta api kepada pemerintah pusat melalui Kepala Staf Presiden (KSP) untuk kelancaran arus lalu lintas.
Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bogor, Rudi Mashudi, di Kota Bogor, Rabu, mengatakan, rencana pembangunan perlintasan tidak sebidang itu adalah, pembangunan "underpass" di perlintasan kereta Kebon Pedes, "flyover" di perlintasan kereta Jalan MA Salmun, dan "flyover" perlintasan kereta di Jalan Kapten Muslihat.
Baca juga: Pembangunan `fly over` Marthadinata dimulai
Menurut Rudi, pada dialog secara virtual antara Wali Kota Bogor dengan KSP, Pemerintah Kota Bogor menyampaikan usulan rencana pembangunan perlintasan tidak sebidang di tiga lokasi tersebut. "Harapannya, rencana Pemerintah Kota Bogor, dapat diakomodasi oleh pemerintah pusat," katanya.
Sebelumnya, Pemerintah Kota Bogor menyampaikan rencana pembangunan perlintasan tidak sebidang kepada pemerintah pusat, dan diakomodasi yakni perlintasan tidak sebidang di perlintasan kereta api di Jalan RE Martadinata Kota Bogor. "Perlintasan tidak sebidang sudah dibangun menggunakan anggaran pemerintah pusat, pada 2019," katanya.
Menurut Rudi, Pemerintah Kota Bogor menyampaikan rencana pembangunan infrastruktur kepada pemerintah pusat dengan berbagai pertimbangan.
Baca juga: Memecah kemacetan di RE Martadinata
Pertama, APBD Kota Bogor untuk pembangunan, anggarannya sangat terbatas sehingga tidak bisa memenuhi semua rencananya."Karena itu, kami membuat skema-skema perencanaan anggaran dan menyampaikan usulannya ke pemerintah provinsi dan pemerintah pusat," katanya.
Kedua, Presiden tinggal di Istana Bogor. Pemerintah Kota Bogor mengusulkan kepada pemerintah pusat dengan pertimbangan, Kota Bogor menjadi salah satu etalase negara, karena Presiden tinggal di Istana Bogor. "Karena itu, kami menyampaikan usulannya melalui KSP," katanya.
Rudi menambahkan, kalau Presiden mengundang atau menerima kunjungan kepala negara dari lain dan menyelenggarakan kegiatannya di Kota Bogor maka infrastruktur di Kota Bogor sudah representatif.
Baca juga: Pusat Danai Jalan Layang Martadinata
Menurut Rudi, rencana pembangunan tiga perlintasan tidak sebidang itu, semuanya sudah ada "detil engineering design" (DED)nya di Dinas PUPR Kota Bogor, sehingga perkiraannya anggarannya juga bisa diprediksi.
"Pada dialog tersebut, KSP menyatakan pada kesempatan berikutnya akan mengundang Pemerintah Kota Bogor untuk dipertemukan dengan kementerian terkait," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2020
Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bogor, Rudi Mashudi, di Kota Bogor, Rabu, mengatakan, rencana pembangunan perlintasan tidak sebidang itu adalah, pembangunan "underpass" di perlintasan kereta Kebon Pedes, "flyover" di perlintasan kereta Jalan MA Salmun, dan "flyover" perlintasan kereta di Jalan Kapten Muslihat.
Baca juga: Pembangunan `fly over` Marthadinata dimulai
Menurut Rudi, pada dialog secara virtual antara Wali Kota Bogor dengan KSP, Pemerintah Kota Bogor menyampaikan usulan rencana pembangunan perlintasan tidak sebidang di tiga lokasi tersebut. "Harapannya, rencana Pemerintah Kota Bogor, dapat diakomodasi oleh pemerintah pusat," katanya.
Sebelumnya, Pemerintah Kota Bogor menyampaikan rencana pembangunan perlintasan tidak sebidang kepada pemerintah pusat, dan diakomodasi yakni perlintasan tidak sebidang di perlintasan kereta api di Jalan RE Martadinata Kota Bogor. "Perlintasan tidak sebidang sudah dibangun menggunakan anggaran pemerintah pusat, pada 2019," katanya.
Menurut Rudi, Pemerintah Kota Bogor menyampaikan rencana pembangunan infrastruktur kepada pemerintah pusat dengan berbagai pertimbangan.
Baca juga: Memecah kemacetan di RE Martadinata
Pertama, APBD Kota Bogor untuk pembangunan, anggarannya sangat terbatas sehingga tidak bisa memenuhi semua rencananya."Karena itu, kami membuat skema-skema perencanaan anggaran dan menyampaikan usulannya ke pemerintah provinsi dan pemerintah pusat," katanya.
Kedua, Presiden tinggal di Istana Bogor. Pemerintah Kota Bogor mengusulkan kepada pemerintah pusat dengan pertimbangan, Kota Bogor menjadi salah satu etalase negara, karena Presiden tinggal di Istana Bogor. "Karena itu, kami menyampaikan usulannya melalui KSP," katanya.
Rudi menambahkan, kalau Presiden mengundang atau menerima kunjungan kepala negara dari lain dan menyelenggarakan kegiatannya di Kota Bogor maka infrastruktur di Kota Bogor sudah representatif.
Baca juga: Pusat Danai Jalan Layang Martadinata
Menurut Rudi, rencana pembangunan tiga perlintasan tidak sebidang itu, semuanya sudah ada "detil engineering design" (DED)nya di Dinas PUPR Kota Bogor, sehingga perkiraannya anggarannya juga bisa diprediksi.
"Pada dialog tersebut, KSP menyatakan pada kesempatan berikutnya akan mengundang Pemerintah Kota Bogor untuk dipertemukan dengan kementerian terkait," katanya.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2020