Pemerintah Kota Bogor menargetkan dapat mencapai 10 besar tingkat nasional pada pencegahan korupsi di lingkungan kerja pada penilaian monitoring center for prevention (MCP).
"Pemerintah Kota Bogor pada dua pekan lalu, berhasil meraih peringkat kedua tingkat Jawa Barat dan peringkat ke-46 tingkat nasional pada penilaian indeks MCP dari KPK," kata Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim di Kota Bogor, Rabu, usai mengikuti webinar "Praktik Baik Aksi Nasional Pencegahan Korupsi" yang selenggarakan KPK secara daring dari Jakarta.
Baca juga: Bima Arya: Tantangan pemberantasan korupsi di Indonesia semakin berat
Baca juga: Kepala Sekolah se-Kota Bogor mendapat arahan pendidikan anti korupsi
Dedie A Rachim yang didampingi Kepala Inspektorat Pemerintah Kota Bogor Pupung Purnama mengikuti webinar tersebut dari Sekretariat Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) COVID-19 Kota Bogor.
Menurut Dedie, kegiatan pencegahan korupsi yang dilakukan Pemerintah Kota Bogor maupun pencegahan yang dilakukan KPK adalah upaya merespon positif strategi nasional pencegahan korupsi berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
"Pemerintah Kota Bogor akan terus berupaya meningkatkan capaiannya dan mendapatkan penilaian yang lebih baik lagi," kata mantan Direktur Pembinaan Jaringan dan Kerja Sama Antar Komisi dan Instansi (PJKAKI) KPK ini.
Baca juga: Pendidikan antikorupsi masuk mata pelajaran SD dan SMP di Kota Bogor
Menurut Dedie, ada beberapa kriteria dan persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan penilaian MCP ini, mulai dari pengelolaan aset, manajemen pengelolaan manusia, keterbukaan informasi publik dan sebagainya.
"Kami berusaha agar setiap tahun nilai MCP terus meningkat sehingga bisa menjadi yang terbaik tingkat nasional," katanya.
Dedie menegaskan langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah Kota Bogor tidak hanya berupaya meningkatkan nilai MCP tapi juga mempertahankan penilaian wajar tanpa perkecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Upaya tersebut, kata dia, dilakukan dengan perbaikan sistem, pencegahan korupsi, peningkatan kompetensi, serta upaya peningkatan pendapatan ASN (aparat sipil negara) agar kesejahteraannya membaik.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2020
"Pemerintah Kota Bogor pada dua pekan lalu, berhasil meraih peringkat kedua tingkat Jawa Barat dan peringkat ke-46 tingkat nasional pada penilaian indeks MCP dari KPK," kata Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim di Kota Bogor, Rabu, usai mengikuti webinar "Praktik Baik Aksi Nasional Pencegahan Korupsi" yang selenggarakan KPK secara daring dari Jakarta.
Baca juga: Bima Arya: Tantangan pemberantasan korupsi di Indonesia semakin berat
Baca juga: Kepala Sekolah se-Kota Bogor mendapat arahan pendidikan anti korupsi
Dedie A Rachim yang didampingi Kepala Inspektorat Pemerintah Kota Bogor Pupung Purnama mengikuti webinar tersebut dari Sekretariat Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) COVID-19 Kota Bogor.
Menurut Dedie, kegiatan pencegahan korupsi yang dilakukan Pemerintah Kota Bogor maupun pencegahan yang dilakukan KPK adalah upaya merespon positif strategi nasional pencegahan korupsi berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
"Pemerintah Kota Bogor akan terus berupaya meningkatkan capaiannya dan mendapatkan penilaian yang lebih baik lagi," kata mantan Direktur Pembinaan Jaringan dan Kerja Sama Antar Komisi dan Instansi (PJKAKI) KPK ini.
Baca juga: Pendidikan antikorupsi masuk mata pelajaran SD dan SMP di Kota Bogor
Menurut Dedie, ada beberapa kriteria dan persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan penilaian MCP ini, mulai dari pengelolaan aset, manajemen pengelolaan manusia, keterbukaan informasi publik dan sebagainya.
"Kami berusaha agar setiap tahun nilai MCP terus meningkat sehingga bisa menjadi yang terbaik tingkat nasional," katanya.
Dedie menegaskan langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah Kota Bogor tidak hanya berupaya meningkatkan nilai MCP tapi juga mempertahankan penilaian wajar tanpa perkecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Upaya tersebut, kata dia, dilakukan dengan perbaikan sistem, pencegahan korupsi, peningkatan kompetensi, serta upaya peningkatan pendapatan ASN (aparat sipil negara) agar kesejahteraannya membaik.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2020