Warga Jatimulya Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menolak rencana penutupan dan pembongkaran Jembatan dua over pass KM 13+800 Jatimulya yang menjadi akses jalan utama warga setempat.
Penutupan jembatan dua ini disebabkan karena PT Adhi Karya (Persero) Tbk akan membangun depo proyek transportasi Mass Rapid Transit (MRT) dan Light Rail Transit (LRT) di area tersebut.
Perwakilan warga setempat Machfudin di Bekasi, Rabu mengatakan sesuai hasil rapat bersama warga dan tokoh masyarakat disepakati pemerintah setempat menolak keras pembongkaran jembatan dua yang merupakan akses menuju beberapa RW tersebut.
Baca juga: Pembangunan Depo LRT Bekasi diharapkan segera selesai
Rapat musyawarah mufakat warga itu melibatkan tokoh masyarakat, Ketua RT/RW, Karang Taruna, Lurah, Babinsa, Bimaspol, dan pemuda setempat namun tidak dihadiri perwakilan pihak pelaksana pembangunan proyek.
"Hasil kesepakatan bersama dalam rapat musyawarah untuk mufakat tersebut telah diputuskan menolak rencana penutupan akses jembatan penyeberangan tol sekitar proyek pembangunan MRT dan LRT yang penutupannya secara permanen," kata Machfudin.
Baca juga: Proses eksekusi lahan Depo LRT Bekasi berjalan lancar
Ia mengatakan jembatan itu menghubungkan jalan warga Jatimulya wilayah Utara dan Selatan tepatnya di over pass KM 18+800. Machfudin juga menyesalkan perwakilan pelaksana proyek tidak menghadiri rapat tersebut.
"Ini artinya, pejabat pemerintah tidak dihormati oleh pihak pengembang dengan tidak hadir pada agenda rapat. Padahal, pihak pengembang sudah diberikan surat undangan secara resmi oleh Lurah Jatimulya. Ini artinya tidak menghormati aturan Undang-Undang Otonomi Daerah," katanya.
Baca juga: BPN Bekasi bayar ganti rugi lahan terdampak Depo LRT
Lurah Jatimulya Charles Mardianus mengatakan jika jembatan itu dibongkar secara permanen maka akses warga akan tertutup mengingat jembatan sisi utara menghubungkan empat Rukun Warga (RW) sedangkan sisi selatan menghubungkan enam RW.
"Warga sekitar tidak menolak program pembangunan strategis pemerintah pusat tapi jangan sampai akses bagi masyarakat sampai dihilangkan. Apalagi jembatan dua ini merupakan akses alternatif, serta akses ketika banjir. Jadi saya harap, perlu duduk bersama dan cari solusinya," kata dia.*
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2020
Penutupan jembatan dua ini disebabkan karena PT Adhi Karya (Persero) Tbk akan membangun depo proyek transportasi Mass Rapid Transit (MRT) dan Light Rail Transit (LRT) di area tersebut.
Perwakilan warga setempat Machfudin di Bekasi, Rabu mengatakan sesuai hasil rapat bersama warga dan tokoh masyarakat disepakati pemerintah setempat menolak keras pembongkaran jembatan dua yang merupakan akses menuju beberapa RW tersebut.
Baca juga: Pembangunan Depo LRT Bekasi diharapkan segera selesai
Rapat musyawarah mufakat warga itu melibatkan tokoh masyarakat, Ketua RT/RW, Karang Taruna, Lurah, Babinsa, Bimaspol, dan pemuda setempat namun tidak dihadiri perwakilan pihak pelaksana pembangunan proyek.
"Hasil kesepakatan bersama dalam rapat musyawarah untuk mufakat tersebut telah diputuskan menolak rencana penutupan akses jembatan penyeberangan tol sekitar proyek pembangunan MRT dan LRT yang penutupannya secara permanen," kata Machfudin.
Baca juga: Proses eksekusi lahan Depo LRT Bekasi berjalan lancar
Ia mengatakan jembatan itu menghubungkan jalan warga Jatimulya wilayah Utara dan Selatan tepatnya di over pass KM 18+800. Machfudin juga menyesalkan perwakilan pelaksana proyek tidak menghadiri rapat tersebut.
"Ini artinya, pejabat pemerintah tidak dihormati oleh pihak pengembang dengan tidak hadir pada agenda rapat. Padahal, pihak pengembang sudah diberikan surat undangan secara resmi oleh Lurah Jatimulya. Ini artinya tidak menghormati aturan Undang-Undang Otonomi Daerah," katanya.
Baca juga: BPN Bekasi bayar ganti rugi lahan terdampak Depo LRT
Lurah Jatimulya Charles Mardianus mengatakan jika jembatan itu dibongkar secara permanen maka akses warga akan tertutup mengingat jembatan sisi utara menghubungkan empat Rukun Warga (RW) sedangkan sisi selatan menghubungkan enam RW.
"Warga sekitar tidak menolak program pembangunan strategis pemerintah pusat tapi jangan sampai akses bagi masyarakat sampai dihilangkan. Apalagi jembatan dua ini merupakan akses alternatif, serta akses ketika banjir. Jadi saya harap, perlu duduk bersama dan cari solusinya," kata dia.*
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2020