Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara Kunta Wibawa Dasa Nugraha mengatakan anggaran untuk pembiayaan korporasi sebesar Rp53,57 triliun belum terserap karena pemerintah masih fokus pada bidang perlindungan sosial dan kesehatan.
“Masih nol persen karena prioritas kita waktu itu yang pertama adalah mengenai social safety net termasuk kesehatan,” katanya dalam diskusi daring di Jakarta, Jumat.
Kunta menuturkan pemerintah fokus pada bidang perlindungan sosial dalam rangka mendorong daya beli masyarakat yang menurun akibat diterapkannya PSBB pada kuartal II sehingga menekan aktivitas perekonomian.
Baca juga: Rupiah tertekan terus naiknya kasus positif Corona pada akhir pekan
“Itu untuk menjaga daya beli masyarakat makanya yang lebih banyak kita lakukan adalah bantuan sosialnya. Termasuk kesehatan,” ujarnya.
Tak hanya itu, Kunta menyatakan pemerintah juga saat itu masih menyelesaikan skema dukungan dan regulasi serta infrastruktur pendukung untuk operasionalisasi.
Di sisi lain, ia memastikan seluruh persiapan baik dari sisi regulasi maupun sistem sudah siap sehingga diharapkan pada kuartal III atau mulai Juli 2020 sudah dapat dilakukan penyerapan anggaran korporasi.
Sementara itu, Kunta mengatakan untuk realisasi penyerapan anggaran perlindungan sosial Rp203,9 triliun telah mencapai 34,06 persen per 24 Juni 2020 karena beberapa program sudah berjalan seperti sembako, PKH, dan bansos tunai.
Meski demikian, ia mengatakan masih terdapat beberapa permasalahan di lapangan seperti target error dan overlaping sehingga perlu perbaikan dalam penyaluran bulan depan.
“Diskon tarif listrik sudah dilaksanakan dengan pembayaran ke PLN Juni 2020 dan yang perlu kita dorong adalah realisasi BLT dana desa,” katanya.
Baca juga: Emas kembali stabil karena kekhawatiran virus diimbangi kenaikan ekuitas
Kunta melanjutkan, untuk realisasi penyerapan anggaran bidang kesehatan baru mencapai 4,68 persen dari Rp87,55 triliun per 24 Juni 2020 karena adanya gap antara realisasi keuangan dan fisik sehingga perlu percepatan proses administrasi dan penagihan.
Ia merinci untuk klaim penggantian biaya perawatan pasien COVID-19 telah terealisasi sebanyak 62,5 persen dari total klaim yang diajukan oleh rumah sakit, sedangkan sisanya masih menunggu kelengkapan dokumen.
“Insentif tenaga medis mencapai 21.080 nakes atau 11,82 persen terutama di rs yang khusus menangani COVID-19,” ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2020
“Masih nol persen karena prioritas kita waktu itu yang pertama adalah mengenai social safety net termasuk kesehatan,” katanya dalam diskusi daring di Jakarta, Jumat.
Kunta menuturkan pemerintah fokus pada bidang perlindungan sosial dalam rangka mendorong daya beli masyarakat yang menurun akibat diterapkannya PSBB pada kuartal II sehingga menekan aktivitas perekonomian.
Baca juga: Rupiah tertekan terus naiknya kasus positif Corona pada akhir pekan
“Itu untuk menjaga daya beli masyarakat makanya yang lebih banyak kita lakukan adalah bantuan sosialnya. Termasuk kesehatan,” ujarnya.
Tak hanya itu, Kunta menyatakan pemerintah juga saat itu masih menyelesaikan skema dukungan dan regulasi serta infrastruktur pendukung untuk operasionalisasi.
Di sisi lain, ia memastikan seluruh persiapan baik dari sisi regulasi maupun sistem sudah siap sehingga diharapkan pada kuartal III atau mulai Juli 2020 sudah dapat dilakukan penyerapan anggaran korporasi.
Sementara itu, Kunta mengatakan untuk realisasi penyerapan anggaran perlindungan sosial Rp203,9 triliun telah mencapai 34,06 persen per 24 Juni 2020 karena beberapa program sudah berjalan seperti sembako, PKH, dan bansos tunai.
Meski demikian, ia mengatakan masih terdapat beberapa permasalahan di lapangan seperti target error dan overlaping sehingga perlu perbaikan dalam penyaluran bulan depan.
“Diskon tarif listrik sudah dilaksanakan dengan pembayaran ke PLN Juni 2020 dan yang perlu kita dorong adalah realisasi BLT dana desa,” katanya.
Baca juga: Emas kembali stabil karena kekhawatiran virus diimbangi kenaikan ekuitas
Kunta melanjutkan, untuk realisasi penyerapan anggaran bidang kesehatan baru mencapai 4,68 persen dari Rp87,55 triliun per 24 Juni 2020 karena adanya gap antara realisasi keuangan dan fisik sehingga perlu percepatan proses administrasi dan penagihan.
Ia merinci untuk klaim penggantian biaya perawatan pasien COVID-19 telah terealisasi sebanyak 62,5 persen dari total klaim yang diajukan oleh rumah sakit, sedangkan sisanya masih menunggu kelengkapan dokumen.
“Insentif tenaga medis mencapai 21.080 nakes atau 11,82 persen terutama di rs yang khusus menangani COVID-19,” ujarnya.
Editor : M. Tohamaksun
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2020