Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggandeng Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, dalam pendampingan pengelolaan anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.
"Kami menggandeng Kejari Kabupaten Sukabumi untuk mendapatkan pendampingan khususnya dalam hal pengelolaan anggaran pilkada agar tidak terjadi kesalahan yang bisa berimbas kepada masalah hukum," kata Ketua KPU Kabupaten Sukabumi Ferry Gustaman di Sukabumi, Rabu.
Baca juga: TPS di Pilkada serentak 2020 Kabupaten Sukabumi bertambah 860 unit
Menurut dia, pihaknya menginginkan pelaksanaan pilkada ini bisa berjalan sukses tanpa ada ekses dari tahap awal hingga akhir. Kerja sama antara KPU Kabupaten Sukabumi dengan pihak Kejari ini memang menjadi prioritas dan sudah direncanakan sejak awal.
"Kami berharap dengan adanya pendampingan dari Kejari dalam pengelolaan anggaran pilkada senilai Rp73 miliar bisa termanfaatkan dengan maksimal dan tidak sampai ada salah input atau lain hal," katanya.
Baca juga: KPU Kabupaten Sukabumi pastikan tahapan Pilkada 2020 terlaksana
Menurut dia, masalah anggaran selalu menjadi sorotan sehingga pihaknya menggandeng Kejari sebagai lembaga hukum dan tempat untuk berkonsultasi dalam penggunaan keuangan negara tersebut.
"Target kami penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Sukabumi berjalan sukses hingga akhir dan tidak ada permasalahan yang timbul apalagi sampai menyangkut anggaran," katanya.
Sementara itu, Kepala Kejari Kabupaten Sukabumi Bambang Yunianto mengatakan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan KPU ini sebagai upaya pendampingan khususnya dalam penggunaan anggaran. Selain itu, penerangan hukum untuk memberikan penyuluhan terhadap batasan-batasan agar tidak terjadi pelanggaran.
Baca juga: KPU Kabupaten Sukabumi fokus lakukan pemutakhiran daftar pemilih Pilkada 2020
Menurut dia, tahapan pilkada mulai dari penyerapan anggaran, realisasi dan perselisihan, Kejaksaan selaku pengacara negara tentunya harus hadir dan membantu untuk menyukseskan penyelenggaraan pilkada ini.
"Kami mempunyai kewajiban untuk ikut menyukseskan pelaksanaan pilkada dari sisi hukum, apalagi jika nantinya terjadi persengketaan," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2020
"Kami menggandeng Kejari Kabupaten Sukabumi untuk mendapatkan pendampingan khususnya dalam hal pengelolaan anggaran pilkada agar tidak terjadi kesalahan yang bisa berimbas kepada masalah hukum," kata Ketua KPU Kabupaten Sukabumi Ferry Gustaman di Sukabumi, Rabu.
Baca juga: TPS di Pilkada serentak 2020 Kabupaten Sukabumi bertambah 860 unit
Menurut dia, pihaknya menginginkan pelaksanaan pilkada ini bisa berjalan sukses tanpa ada ekses dari tahap awal hingga akhir. Kerja sama antara KPU Kabupaten Sukabumi dengan pihak Kejari ini memang menjadi prioritas dan sudah direncanakan sejak awal.
"Kami berharap dengan adanya pendampingan dari Kejari dalam pengelolaan anggaran pilkada senilai Rp73 miliar bisa termanfaatkan dengan maksimal dan tidak sampai ada salah input atau lain hal," katanya.
Baca juga: KPU Kabupaten Sukabumi pastikan tahapan Pilkada 2020 terlaksana
Menurut dia, masalah anggaran selalu menjadi sorotan sehingga pihaknya menggandeng Kejari sebagai lembaga hukum dan tempat untuk berkonsultasi dalam penggunaan keuangan negara tersebut.
"Target kami penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Sukabumi berjalan sukses hingga akhir dan tidak ada permasalahan yang timbul apalagi sampai menyangkut anggaran," katanya.
Sementara itu, Kepala Kejari Kabupaten Sukabumi Bambang Yunianto mengatakan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan KPU ini sebagai upaya pendampingan khususnya dalam penggunaan anggaran. Selain itu, penerangan hukum untuk memberikan penyuluhan terhadap batasan-batasan agar tidak terjadi pelanggaran.
Baca juga: KPU Kabupaten Sukabumi fokus lakukan pemutakhiran daftar pemilih Pilkada 2020
Menurut dia, tahapan pilkada mulai dari penyerapan anggaran, realisasi dan perselisihan, Kejaksaan selaku pengacara negara tentunya harus hadir dan membantu untuk menyukseskan penyelenggaraan pilkada ini.
"Kami mempunyai kewajiban untuk ikut menyukseskan pelaksanaan pilkada dari sisi hukum, apalagi jika nantinya terjadi persengketaan," katanya.
Editor : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2020