Perdamaian selalu terkait erat dengan keadilan. Ini seperti dikatakan Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) Pdt. Gomar Gultom, M.Th dalam Ceramah Umum bertajuk "Membangun Perdamaian dalam Kehidupan Bermasyarakat" yang ia berikan di Christian School of Culture, Politics, and Philosopy (CHRISPOL), Senin 8/6/2020.
Gomar mengatakan, "Perdamaian akan terjadi bila ada keadilan. Kata adil dua kali disebutkan dalam Pancasila, sila ke-2 dan sila ke-5, ini menunjukkan betapa pentingnya keadilan dalam kehidupan bermasyarakat."
Ketua Umum PGI menambahkan, untuk mewujudkan keadilan, maka ikhtiar yang mendesak dilakukan ialah mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan. "Salah satu tugas gereja sejogyanya meningkatkan kesejahteraan umat melalui ekonomi keumatan atau ekonomi kerakyatan, ini seperti yang dilakukan oleh gereja di Jerman yang memberdayakan perekonomian umat, sehingga hasilnya dapat bermanfaat bagi umat, bahkan masyarakat Eropa kini," ujarnya.
Pemikiran Gomar itu selaras dengan konsep pemikiran pakar ekonomi kerakyatan Sahala Panggabean. Menurutnya, perdamaian hanya bisa dicapai jika ada keadilan sosial. Dalam rangka itu, gereja diundang berpartisipasi membantu pemerintah memberdayakan ekonomi umat Kristiani agar sejahtera. "Gereja perlu berperan meningkatkan kesejahteraan melalui ekonomi kerakyatan, yaitu suatu sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan ekonomi rakyat. Ini demi mewujudkan kedaulatan rakyat dalam bidang ekonomi, sesuai pada Pasal 33 UUD 1945," ujar Sahala.
Ia mengatakan, sejatinya gereja berada dalam posisi strategis dalam ikhtiar membangun keadilan sosial dan menguatkan kedaulatan rakyat dalam bidang ekonomi. Sahala mengatakan, "Gereja sebenarnya punya tanggungjawab mandat budaya, salah satunya berperan lebih aktif dalam menggiatkan ekonomi rakyat, seperti mendorong umat menjalankan Usaha Kecil dan Menegah (UKM) dan Usaha Mikro Kecil dan menengah (UMKM). Apa lagi gereja-gereja besar dan mega-church, mereka punya sumber daya, sudah layak dan sepantasnya gereja memodali umat yang bertalenta dagang untuk menjalankan UMKM atau UKM."
Kaitan gereja dengan aktivitas UKM ini ditujukan untuk meningkatkan perekonomian umat di negeri ini, kata Sahala. Untuk melibatkan partisipasi gereja dalam sistem ekonomi negara tentunya dibutuhkan hikmat, keberanian, dan niat yang tulus dari pihak gereja sendiri.
"Jika merujuk pada sejarahnya, para misionaris yang datang ke tanah air semuanya memberdayakan ekonomi umat yang dilayaninya. Padahal mereka dulu sangat minim dananya. Nah sekarang sudah banyak gereja mapan, saya kira gereja perlu merespons mandat budaya dari Tuhan dengan memberdayakan ekonomi umat, mendukung mereka berusaha UMKM atau UKM. Tentu dengan sikap prudens," terang Ketua Umum Asosiasi Koperasi Simpan Pinjam Indonesia (Askopindo) itu.
Sahala mengaku bahwa gereja memang bukan lembaga keuangan atau konsultan bisnis, sehingga secara teknis dalam pemberdayaan ekonomi umat membutuhkan sinergi dari pihak lain yang terpercaya dan ahli dalam bidang itu, misalnya koperasi.
Ia mengatakan gereja sudah saatnya memikirkan dan melangkah dengan menggandeng koperasi dalam memberdayakan perekonomian umat. "Koperasi dibangun oleh anggota dan ditujukan untuk anggota. Jika bersinergi dengan gereja, maka koperasi niscaya bisa menyejahterakan umat. Koperasi itu bukan untuk mencari laba sebesar-besarnya, maka sebuah koperasi tak perlu bersaing dengan koperasi lainnya. Tidak seperti badan usaha lain terbiasa dengan persaingan," kata Sahala dalam ceramah umum CHRISPOL.
"Saya pikir prinsip koperasi selaras dengan semangat karya pelayanan gerejawi selama ribuan tahun, yaitu tidak berorientasi pada laba sebesar-besarnya. Berbeda dengan banyak jenis usaha lain yang memang didirikan untuk mencari laba tinggi, koperasi didirikan untuk menyejahterakan anggotanya. Oleh karena itu, dalam usaha apa pun koperasi tak memberikan beban administrasi tinggi.
Koperasi membuka pintu lebar-lebar bagi gereja untuk bekerja sama memberdayakan warganya yang membutuhkan pinjaman modal usaha untuk membuat UMKM. Gereja, koperasi, dan negara bisa bersinergi membangkitkan ekonomi kerakyatan, dan pada akhirnya menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jika dimulai sekarang juga, saya prediksi tiga atau empat tahun lagi ekonomi Indonesia akan 'booming' dan masuk dalam 5 besar negara terkuat ekonominya dunia," pungkas Sahala Panggabean dalam Kuliah Umum CHRISPOL.
Kuliah umum itu juga dihadiri oleh beberapa tokoh, antara lain Guru Besar Ilmu Politik Prof. Dr. Tjipta Lesmana, M.A., Ketua Yayasan Visi Indonesia Unggul Horas Sinaga, S.H., Artis Joy Destiny Tobing, Tokoh Pengusaha Sutjipto Joe Angga, Sekjen Komunitas Milenial Peduli Indonesia (Kompii) Dedy Mahendra, S.T., M.Bus, dan lainnya.
CHRISPOL sendiri merupakan lembaga kajian yang memfokuskan diri dalam membina warga gereja dalam bidang budaya, ilmu politik, dan filsafat. Lembaga ini menyelenggarakan kelas Pengantar Ilmu Politik bagi warga gereja secara interdenominasi melalu Zoom Meeting yang akan dilaksanakan pada 22 Juni hingga 10 Agustus 2020 mendatang.(Rls/Ind/8).
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2020
Gomar mengatakan, "Perdamaian akan terjadi bila ada keadilan. Kata adil dua kali disebutkan dalam Pancasila, sila ke-2 dan sila ke-5, ini menunjukkan betapa pentingnya keadilan dalam kehidupan bermasyarakat."
Ketua Umum PGI menambahkan, untuk mewujudkan keadilan, maka ikhtiar yang mendesak dilakukan ialah mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan. "Salah satu tugas gereja sejogyanya meningkatkan kesejahteraan umat melalui ekonomi keumatan atau ekonomi kerakyatan, ini seperti yang dilakukan oleh gereja di Jerman yang memberdayakan perekonomian umat, sehingga hasilnya dapat bermanfaat bagi umat, bahkan masyarakat Eropa kini," ujarnya.
Pemikiran Gomar itu selaras dengan konsep pemikiran pakar ekonomi kerakyatan Sahala Panggabean. Menurutnya, perdamaian hanya bisa dicapai jika ada keadilan sosial. Dalam rangka itu, gereja diundang berpartisipasi membantu pemerintah memberdayakan ekonomi umat Kristiani agar sejahtera. "Gereja perlu berperan meningkatkan kesejahteraan melalui ekonomi kerakyatan, yaitu suatu sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan ekonomi rakyat. Ini demi mewujudkan kedaulatan rakyat dalam bidang ekonomi, sesuai pada Pasal 33 UUD 1945," ujar Sahala.
Ia mengatakan, sejatinya gereja berada dalam posisi strategis dalam ikhtiar membangun keadilan sosial dan menguatkan kedaulatan rakyat dalam bidang ekonomi. Sahala mengatakan, "Gereja sebenarnya punya tanggungjawab mandat budaya, salah satunya berperan lebih aktif dalam menggiatkan ekonomi rakyat, seperti mendorong umat menjalankan Usaha Kecil dan Menegah (UKM) dan Usaha Mikro Kecil dan menengah (UMKM). Apa lagi gereja-gereja besar dan mega-church, mereka punya sumber daya, sudah layak dan sepantasnya gereja memodali umat yang bertalenta dagang untuk menjalankan UMKM atau UKM."
Kaitan gereja dengan aktivitas UKM ini ditujukan untuk meningkatkan perekonomian umat di negeri ini, kata Sahala. Untuk melibatkan partisipasi gereja dalam sistem ekonomi negara tentunya dibutuhkan hikmat, keberanian, dan niat yang tulus dari pihak gereja sendiri.
"Jika merujuk pada sejarahnya, para misionaris yang datang ke tanah air semuanya memberdayakan ekonomi umat yang dilayaninya. Padahal mereka dulu sangat minim dananya. Nah sekarang sudah banyak gereja mapan, saya kira gereja perlu merespons mandat budaya dari Tuhan dengan memberdayakan ekonomi umat, mendukung mereka berusaha UMKM atau UKM. Tentu dengan sikap prudens," terang Ketua Umum Asosiasi Koperasi Simpan Pinjam Indonesia (Askopindo) itu.
Sahala mengaku bahwa gereja memang bukan lembaga keuangan atau konsultan bisnis, sehingga secara teknis dalam pemberdayaan ekonomi umat membutuhkan sinergi dari pihak lain yang terpercaya dan ahli dalam bidang itu, misalnya koperasi.
Ia mengatakan gereja sudah saatnya memikirkan dan melangkah dengan menggandeng koperasi dalam memberdayakan perekonomian umat. "Koperasi dibangun oleh anggota dan ditujukan untuk anggota. Jika bersinergi dengan gereja, maka koperasi niscaya bisa menyejahterakan umat. Koperasi itu bukan untuk mencari laba sebesar-besarnya, maka sebuah koperasi tak perlu bersaing dengan koperasi lainnya. Tidak seperti badan usaha lain terbiasa dengan persaingan," kata Sahala dalam ceramah umum CHRISPOL.
"Saya pikir prinsip koperasi selaras dengan semangat karya pelayanan gerejawi selama ribuan tahun, yaitu tidak berorientasi pada laba sebesar-besarnya. Berbeda dengan banyak jenis usaha lain yang memang didirikan untuk mencari laba tinggi, koperasi didirikan untuk menyejahterakan anggotanya. Oleh karena itu, dalam usaha apa pun koperasi tak memberikan beban administrasi tinggi.
Koperasi membuka pintu lebar-lebar bagi gereja untuk bekerja sama memberdayakan warganya yang membutuhkan pinjaman modal usaha untuk membuat UMKM. Gereja, koperasi, dan negara bisa bersinergi membangkitkan ekonomi kerakyatan, dan pada akhirnya menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jika dimulai sekarang juga, saya prediksi tiga atau empat tahun lagi ekonomi Indonesia akan 'booming' dan masuk dalam 5 besar negara terkuat ekonominya dunia," pungkas Sahala Panggabean dalam Kuliah Umum CHRISPOL.
Kuliah umum itu juga dihadiri oleh beberapa tokoh, antara lain Guru Besar Ilmu Politik Prof. Dr. Tjipta Lesmana, M.A., Ketua Yayasan Visi Indonesia Unggul Horas Sinaga, S.H., Artis Joy Destiny Tobing, Tokoh Pengusaha Sutjipto Joe Angga, Sekjen Komunitas Milenial Peduli Indonesia (Kompii) Dedy Mahendra, S.T., M.Bus, dan lainnya.
CHRISPOL sendiri merupakan lembaga kajian yang memfokuskan diri dalam membina warga gereja dalam bidang budaya, ilmu politik, dan filsafat. Lembaga ini menyelenggarakan kelas Pengantar Ilmu Politik bagi warga gereja secara interdenominasi melalu Zoom Meeting yang akan dilaksanakan pada 22 Juni hingga 10 Agustus 2020 mendatang.(Rls/Ind/8).
Editor : M. Tohamaksun
COPYRIGHT © ANTARA News Megapolitan 2020