#RUU OMNIBUS LAW

Kami memiliki 107 berita tentang ruu omnibus law

Buruh minta 3 PP turunan Omnibus Law UU Cipta Kerja dicabut saat audiensi di DPR

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal meminta agar tiga Peraturan Pemerintah (PP) yang merupakan ...

Rapat Paripurna DPR RI setujui evaluasi perubahan kedua Prolegnas 2026

Rapat Paripurna DPR RI Ke-15 Masa Sidang V Tahun Persidangan 2025-2026 menyetujui evaluasi Perubahan Kedua Program Legislasi ...

Presiden KSPSI Andi Gani bocorkan soal Satgas PHK yang akan gantikan peran DKBN

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea, membocorkan soal Satuan Tugas Pemutusan ...

Ketua DPR sebut RUU Hak Cipta jawab tantangan era digital

Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang ...

DPD RI bentuk tim evaluasi penggunaan dana otonomi khusus di Tanah Papua

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia membentuk tim untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap penggunaan dan ...

Yusril tegaskan RUU Penanggulangan Disinformasi tak batasi kebebasan berekspresi

Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menegaskan wacana penyusunan RUU Penanggulangan Disinformasi dan Propaganda Asing tidak ...

DPRD Karawang sepakat keluarkan pernyataan sikap tanggapi aksi unjuk rasa

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karawang, Jawa Barat sepakat mengeluarkan pernyataan sikap sebagai respons atas ...

Partai Buruh minta pemerintah menaikan upah 10,5 persen pada 2026

Ketua Umum Partai Buruh Said Iqbal meminta kepada pemerintah untuk menaikkan Upah Minimum Regional (UMR) atau Upah Minimum ...

Partai Buruh ajukan enam tuntutan dalam aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR

Ketua Umum Partai Buruh Said Iqbal mengungkapkan ada enam tuntutan yang diajukan koalisi buruh, gerakan rakyat dan mahasiswa ...

DPR terbitkan surat edaran minta pegawai untuk WFH karena ada aksi buruh

Sekretariat Jenderal DPR RI menerbitkan Surat Edaran Nomor 14/SE-SEKJEN/2025 yang meminta para pegawai untuk menyesuaikan sistem ...