#LISTRIK

Kami memiliki 6298 berita tentang listrik

Dedi Mulyadi bakal buat jalan provinsi berbayar di Jabar

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dalam rapat paripurna DPRD Jawa Barat di Bandung, Senin, menyatakan akan membuat jalan provinsi ...

Danantara dan Pemda tandatangani MoU percepat pembangunan PSEL di 6 lokasi

Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) melalui PT Danantara Investment Management menandatangani ...

Menkeu Purbaya batal aktifkan BSF dan pilih andalkan kas dan SAL untuk stabilkan pasar obligasi

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengurungkan rencananya untuk mengaktifkan dana stabilisasi obligasi atau bond ...

APCASI dorong BPDP beri insentif biomassa cangkang sawit

Asosiasi Pengusaha Cangkang Sawit Indonesia (APCASI) mendorong Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP) memberikan ...

Menekan impor LPG dengan pemanfaatan DME di dapur rumah tangga

Ketika sebagian besar rumah tangga di Indonesia menyalakan kompor setiap pagi, sedikit orang benar-benar memikirkan dari mana gas ...

Wali Kota Bogor dijadwalkan hadiri penandatanganan MoU PSEL dengan Danantara

Wali Kota Bogor Dedie A Rachim dijadwalkan menghadiri penandatanganan MoU tentang Pengelolaan Sampah Menjadi Energi Listrik ...

Unhas dan IKN jajaki implementasi kendaraan listrik hasil riset kampus

Universitas Hasanuddin dan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) penjajakan implementasi produk riset kampus, khususnya pengembangan ...

Tangani darurat sampan Bandung Rya KLH percepat pembangunan pengolahan sampah jadi energi

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menyiapkan percepatan pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi (waste to energy) ...

Cikarang melesat, The Hive Yutaka @ OAZE Boulevard bidik peluang investasi komersial baru

Dalam satu dekade terakhir, Cikarang telah bertransformasi dari kawasan industri menjadi pusat pertumbuhan ekonomi terpadu di ...

Menkeu bebaskan pungutan pajak penataan ulang BUMN selama 3 tahun

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membebaskan pungutan pajak selama tiga tahun untuk penataan ulang badan usaha milik negara ...