Wali Kota ingatkan tiga hal ini pada briefing staff

Bogor (ANTARA) - Wali Kota Bogor Bima Arya memimpin briefing staff pertama di bulan Ramadhan yang digelar di ruang Paseban Sri Bima, Balai Kota Bogor, Selasa (7/5/2019). Hadir dalam kesempatan tersebut Wakil Wali Kota Bogor Dedie Rachim dan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor Ade Sarip Hidayat.

Dihadapan Kepala OPD, Dirut BUMD, Camat dan para Lurah, Bima Arya membahas sejumlah hal, mulai dari program ramadhan, pasca kunjungan ke KPK hingga evaluasi penerapan aplikasi SiBadra (Sistem Informasi Berbagi Aduan dan Saran).

Mengawali arahannya, Bima Arya meminta kepada semua ASN terutama yang berada di wilayah yakni lurah dan camat agar fokus bersilaturahmi dengan warga di bulan Ramadhan ini. Pasalnya, Ramadhan merupakan momentum yang tepat untuk membangun kembali kebersamaan setelah Pilpres dan Pileg

“Saya dan Muspida juga akan keliling silaturahmi dengan warga lewat tarawih keliling agar seluruh wilayah Kota Bogor semakin kondusif,” ujarnya.

Terkait pasca kunjungan ke KPK beberapa waktu lalu, Bima menekankan bahwa kegiatan tersebut bukan sekedar kunjungan biasa tetapi lebih substantif yakni terkait perjalanan lima tahun kedepan.

“Ini merupakan tugas yang sangat berat, karena jangan sampai setelah kunjungan Pemerintah Kota Bogor ke KPK ada kejadian yang tidak diinginkan seperti OTT di daerah lain. Batas kita tipis antara istana dan penjara. Jadi kedepan kita harus saling menjaga dan melindungi jangan sampai terjadi hal-hal seperti korupsi,” tegasnya.

Meski begitu, Bima meyakini, satu hal bahwasanya Tuhan maha adil. Jadi, jika di dalam diri tidak ada niat buruk dan tidak melakukan hal yang berlawan hukum, maka tidak perlu takut karena Allah akan melindungi.

“Mengingat korupsi terjadi karena beberapa hal seperti keadaan, keasikan dan menjadi keterusan sehingga tidak bisa dibedakan dan lainnya. Kami akan membangun sistem yang legal. Hal ini agar jangan sampai urusan melayani bercampur dengan kepentingan pribadi. Saya bersama Pak Wakil selalu menjaga itu agar tidak terjebak,” jelasnya.

Sementara itu terkait aplikasi SiBadra, Bima merasa ada dinas yang sudah bergerak merespon dan ada juga dinas yang masih belum mengerti mengenai alur penyelesaian laporan warga. Sehingga, kata Bima, diperlukan staf khusus untuk mengurusi aplikasi ini di setiap OPD agar warga merasa terlayani dan diberikan solusi.

“Semua aduan akan masuk ke pusat aduan, setelah itu disalurkan ke masing-masing dinas. Sehingga yang paling utama terkait respon dari pengaduan tersebut dari masing-masing dinas terkait. SiBadra ini fokus untuk pelayanan publik artinya kesigapan aparat dalam memperbaiki layanan, kalau ada pengaduan harus direspon,” pungkasnya.