Depok (ANTARA) - Transformasi digital pemerintahan perlu diiringi implementasi layanan publik digital yang efektif, transparan, dan terintegrasi agar mampu mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan secara nyata sehingga menjadi senjata ampuh menekan angka korupsi.
Hal itu terungkap dalam tesis mahasiswa Program Magister S2 Manajemen Telekomunikasi Fakultas Teknik Universitas Indonesia (FTUI), Alexander Widyastanto Utomo,Kamis.
Dalam penelitiannya, Alexander menganalisis hubungan antara transformasi digital pemerintahan dan pengendalian korupsi melalui analisis ekonometrika berbasis data global.
Penelitian tersebut menggunakan data panel dari lebih dari 200 negara dan wilayah selama periode 2003–2024.
Penelitian ini menggunakan sejumlah indikator, seperti E-Government Development Index (EGDI), tingkat pengendalian korupsi, penggunaan internet, hingga langganan telepon tetap untuk melihat hubungan antara pembangunan infrastruktur digital dan kualitas tata kelola pemerintahan.
Baca juga: UI dan UM Sorong sinergi pendidikan & riset guna kemajuan wilayah timur RI
Baca juga: Kemitraan UI dan UC Berkeley semakin erat dorong riset lintas negara
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan e-government berkontribusi positif terhadap pengendalian korupsi dan perbaikan tata kelola pemerintahan.
Penelitian ini menunjukkan bahwa digitalisasi layanan publik tidak hanya menjadi bagian dari modernisasi teknologi, tetapi juga berperan dalam menciptakan sistem pemerintahan yang lebih transparan, efektif, dan akuntabel.
Di sisi lain, penelitian ini menemukan pembangunan infrastruktur TIK, seperti peningkatan penggunaan internet dan telepon, tidak secara langsung berdampak pada kualitas pengendalian korupsi.
Baca juga: UI perkuat kapasitas riset unggulan dengan hadirkan teknologi XPS
Infrastruktur digital dinilai lebih berfungsi sebagai faktor pendukung, sementara implementasi e-government menjadi aspek utama yang menentukan efektivitas tata kelola dan transparansi layanan publik.
“Transformasi digital tidak hanya soal menghadirkan teknologi, tetapi bagaimana teknologi tersebut mampu memperbaiki proses layanan publik agar lebih transparan, akuntabel, dan minim peluang penyalahgunaan,” ujar Alexander.
Pewarta: Feru LantaraUploader : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA 2026
