Ada 782 mafia pangan diproses hukum

Sukabumi (ANTARA News Megapolitan) - Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman mengatakan selama era Presiden RI Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla ada 782 mafia pangan yang diproses hukum karena mengganggu stabilitas harga pangan.

"Kami sering diancam dan siang malam diganggu mafia pangan. Akan tetapi, tidak menggentarkan kami," katanya saat pidato di depan 10.000 petani Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Kamis.

Bahkan, sebanyak 409 mafia tersebut diantarkan ke penjara oleh Satuan Tugas (Satgas) Pangan.

Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa tidak ada ruang bagi mafia untuk mempermainkan rakyat, khususnya petani Indnesia.

Selain itu, banyak yang bilang kepadanya tindakan tegas dengan memproses hukum mafia pangan tersebut harus berhati-hati.

Akan tetapi, dia tidak surut untuk membantu petani dari cengkeraman mafia sebab dirinya sudah berjanji untuk mewakafkan diri bagi petani dan rakyat Indonesia.

"Tidak ada sedikit pun rasa takut untuk terus memberantas mafia-mafia pangan," ujarnya.

Keberadaan mafia itu, katanya lagi, harus diberantas karena tidak hanya mengganggu petani saja, tetapi hingga konsumen. Mereka mengambil keuntungan dengan cara memainkan harga. Harga di tingkat petani murah tetapi di pasaran mahal.

Dengan cara seperti, hingga saat ini harga terus stabil karena menjadi Mentan tersebut memang berat harga di tingkat petani harus stabil, tetapi harga di pasaran tetap tidak memberatkan.

"Memang sekarang banyak yang sengaja membuat gaduh dan melakukan politisasi terhadap pangan, salah satunya adalah jagung, padahal kami sudah menurunkan jumlah impor jagung," katanya.

Di sisi lain, Amran pun menjelaskan terkait dengan gaduhnya soal impor jagung.

Sebelum pemerintahan Jokowi-JK, Indonesia impor jagung dari Argentina dan Amerika Serikat sebanyak 3.000.000 ton. Akan tetapi, sekarang hanya 180.000 ton, bahkan saat ini Indonesia sudah ekspor jagung 380.000 ton.

"Dengan demikian, jagung sudah surplus," Amran.

Editor berita: D. Kliwantoro