Jakarta (ANTARA) - Pemerintah menargetkan percepatan elektrifikasi di lebih dari 10.000 lokasi wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) dalam 5 tahun untuk memastikan pemerataan akses energi bagi seluruh masyarakat.
Staf Ahli Bidang Perencanaan Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jisman Hutajulu menekankan pentingnya rencana tersebut karena masih terdapat ribuan lokasi yang belum menerima layanan listrik penuh.
“Masih ada ribuan lokasi 3T yang belum menikmati layanan penuh,” kata Jisman dalam acara Electricity Connect 2025 di Jakarta, Rabu.
Ia menjelaskan bahwa rasio elektrifikasi yang dilayani PT PLN (Persero) saat ini mencapai 98,54 persen, namun masih menyisakan pekerjaan besar melistriki 10.068 lokasi prioritas. Lokasi tersebut meliputi sekitar 5.700 desa dan 4.400 dusun, terutama di Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara.
Baca juga: EBT, Kunci pemenuhan rasio elektrifikasi di wilayah 3T
Jisman menjelaskan bahwa berdasarkan data kementerian ESDM, upaya percepatan elektrifikasi 3T akan membutuhkan dukungan anggaran sekitar Rp61 triliun, termasuk Rp2,5 triliun untuk program pemasangan listrik gratis bagi rumah tangga tidak mampu.
Program pemasangan listrik gratis tersebut, lanjutnya, telah menjangkau 155.000 rumah tangga dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun ini, pemerintah menargetkan perluasan bantuan hingga 255 ribu rumah tangga, dengan pelaksanaan teknis oleh PLN.
Ia menambahkan, pemerintah juga mengembangkan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) komunal di 80.000 desa untuk memperkuat pelayanan energi berbasis terbarukan, terutama di wilayah yang belum terhubung jaringan sistem.
Baca juga: Puskep UI sebut rasio elektrifikasi 99,83 persen bukti pemerataan energi
PLTS komunal itu tidak hanya ditujukan untuk penerangan dasar, tetapi juga mendukung kegiatan ekonomi lokal seperti pengawetan ikan dan pengairan pertanian di daerah minim akses energi, kata Jisman menjelaskan.
“Kita ingin memastikan listrik tidak hanya tersedia, tetapi juga terjangkau, berkelanjutan, dan berkeadilan,” ujarnya.
Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari menilai pemerataan listrik menjadi simpul penting pembangunan nasional karena menentukan akses pendidikan, layanan dasar, serta kegiatan ekonomi di wilayah terpencil.
Baca juga: Kemenhub dorong elektrifikasi angkutan umum
Ia menekankan bahwa pemerintah mendorong perluasan layanan listrik yang andal dan bersih sebagai bagian dari penguatan keadilan sosial dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Pemerintah, PLN, dan pelaku industri ketenagalistrikan berkomitmen mempercepat elektrifikasi wilayah 3T, memastikan masyarakat di seluruh Indonesia memperoleh akses energi yang setara dan berkelanjutan.
