Presiden sampaikan pengurangan ketimpangan di KTT APEC

Presiden Joko Widodo dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). (Megapolitan.Antaranews.Com/Humas Kemensos RI)

Kalau kita mau bicara pembangunan yang inklusif jelas kita harus bicara mengenai Usaha Menengah, Kecil dan Mikro (UMKM).

Jakarta (Antaranews Megapolitan) - Presiden Joko Widodo dalam rangakain KTT APEC 2018 menyampaikan pentingnya pengurangan ketimpangan sehingga perlu mendapat prioritas di era globalisasi.

Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin dalam keterangan diterima di Jakarta, Minggu, menyebutkan pengurangan ketimpangan menjadi salah satu poin utama yang disampaikan Presiden Jokowi saat menghadiri Working Lunch: Promoting Inclusive Growth in The Digital Age dalam rangkaian KTT APEC 2018 di Papua Nugini.

Jika ketimpangan ini tidak diatasi dengan baik, maka dikhawatirkan dapat memicu reaksi negatif terhadap globalisasi.

"Kalau kita mau bicara pembangunan yang inklusif jelas kita harus bicara mengenai Usaha Menengah, Kecil dan Mikro (UMKM). UMKM merupakan tulang punggung perekonomian," kata Presiden di APEC Haus Port Moersby, Minggu.

Total UMKM Indonesia saat ini tercatat sebanyak 62,9 juta unit usaha (berdasarkan data 2017). Sebanyak 6 juta UMKM sudah melakukan kegiatannya secara dalam jaringan (daring).

Presiden menuturkan saat ini dunia sudah memasuki era Revolusi Industri 4.0. Siklus baru ini, menurut Presiden membuka peluang untuk menyesuaikan orientasi pembangunan.

"Dalam 30 tahun mendatang, dalam visi APEC Post Bogor, pengurangan ketimpangan harus mendapat prioritas," tuturnya.

Terkait pembangunan manusia, Kepala Negara memandang setiap manusia harus diberdayakan, sehingga dapat ikut berkontribusi dan merasa menjadi bagian dari pembangunan. Untuk itu, Indonesia telah menyusun peta jalan Kebijakan Ekonomi dan Pelatihan Vokasi di Indonesia tahun 2017-2025.

"Untuk memaksimalkan manfaat ekonomi digital, reformasi struktural harus dilakukan. Reformasi ini diperlukan untuk meningkatkan investasi di bidang ekonomi digital, pemberdayaan UMKM, dan mempersiapkan sumber daya manusia yang 'digital ready'," kata Presiden Jokowi.

Di penghujung pernyataannya, Presiden menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia akan melanjutkan investasi untuk sumber daya manusia.