Mataram (ANTARA) - Indonesia sebagai negara maritim dengan tingkat populasi penduduk sebanyak 284 juta jiwa membutuhkan kemandirian alat-alat kesehatan untuk menangani penyakit telinga, hidung, tenggorokan, kepala, dan leher (THT-KL).
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan pemerintah sedang mengupayakan seluruh puskesmas memiliki berbagai peralatan medis modern untuk menunjang pemeriksaan liang telinga dan gendang telinga.
Selama kurun waktu tiga tahun ke depan, Kementerian Kesehatan mengalokasikan anggaran agar semua puskesmas mendapatkan alat otoskop guna membantu dokter dan tenaga kesehatan mendiagnosis kelainan atau penyakit telinga yang dialami penduduk Indonesia.
"Layanan kesehatan yang sudah pasti pemeriksaan dengan otoskop. Sedangkan, layanan yang sedang kami kaji adalah menggunakan OAE terutama untuk bayi baru lahir dan anak-anak kecil," kata Menteri Budi saat membuka Kongres Nasional Perhimpunan Dokter Spesialis THT-KL melalui siaran langsung telekonferensi di Mataram, Nusa Tenggara Barat, pada 30 Oktober 2025.
Badan Kesehatan Dunia memperkirakan ada 466 juta orang di seluruh dunia mengalami gangguan pendengaran pada tahun 2020. Dari angka itu sebanyak 34 juta di antaranya terjadi pada anak-anak dan 60 persen kasus bisa dicegah melalui identifikasi dini.
Indonesia termasuk empat negara di Asia dengan prevalensi gangguan pendengaran yang cukup besar mencapai 4,6 persen. Riset Kesehatan Dasar yang dilakukan Kementerian Kesehatan pada tahun 2018 menemukan sebanyak 0,11 persen anak berusia 24-59 bulan mengalami tuli sejak lahir.
Kementerian Kesehatan sempat ingin mendatangkan alat otoacoustic emission (OAE), namun alat itu tidak jadi didatangkan lantaran biaya penanganan bayi yang mengalami gangguan pendengaran kala itu masih terlalu mahal.
Alat OAE banyak dipakai petugas medis rumah sakit sebagai skrining awal untuk mengetahui apakah bayi baru lahir mengalami tuli atau tidak. Pemerintah pusat ingin semua puskesmas juga memiliki alat medis tersebut guna menangani kasus gangguan pendengaran pada bayi baru lahir.
Rumah Sakit Hasan Sadikin di Bandung, Jawa Barat, kini ditetapkan menjadi pusat pengampu dalam menangani kasus THT-KL. Rumah sakit tipe A itu mendapat tugas dari Kementerian Kesehatan untuk mengadakan peralatan skrining, termasuk melatih tenaga medis puskesmas.
Kementerian Kesehatan ingin setiap rumah sakit yang tersebar pada 514 kabupaten/kota di Indonesia memiliki tiga alat medis modern berupa alat ENT lengkap (ear, nose, and throat); alat OAE; serta implan koklea.
Selama ini banyak rumah sakit daerah masih kesulitan menangani kasus THT-KL yang kompleks akibat terkendala tenaga spesialis, alat medis, pelatihan, hingga pembiayaan. Strategi penguatan rumah sakit daerah bertujuan memecah konsentrasi layanan THT-KL agar tidak lagi terpusat di Pulau Jawa.
Presiden Prabowo Subianto dalam beberapa kesempatan menegaskan pentingnya perluasan akses dan mempercepat pemenuhan tenaga medis serta tenaga kesehatan, terkhusus dokter spesialis dan sub-spesialis guna mewujudkan Asta Cita dan Indonesia Sehat.
Pada 2025, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi bersama Kementerian Kesehatan membentuk Komite Bersama yang berfungsi sebagai forum untuk merancang solusi dan mendorong reformasi sektor pendidikan dan kesehatan nasional.
Sistem Kesehatan Akademik (KSA) rumusan Komite Bersama merupakan pendekatan strategis yang menghubungkan lembaga pendidikan tinggi, fasilitas pelayanan kesehatan, dan pemerintah daerah untuk mewujudkan kemandirian setiap daerah dalam pemenuhan tenaga medis dan tenaga kesehatan.
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Diktisaintek) Brian Yuliarto mengatakan pemerintah pusat mengakselerasi pemenuhan dan distribusi dokter serta dokter spesialis mulai tahun 2025.
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi membentuk satuan tugas untuk menjalankan quick win dalam tiga strategi. Pertama, penambahan produk baru dan peningkatan kuota mahasiswa dokter spesialis dan sub-spesialis dengan model kemitraan perguruan tinggi.
Kedua, penempatan mandiri pada rumah sakit pendidikan prioritas. Adapun strategi ketiga adalah penguatan kemitraan dengan pemerintah daerah, kementerian/lembaga, dan pemangku kepentingan terkait lainnya.
Universitas Mataram (Unram) di Pulau Lombok dapat menjadi fakultas kedokteran pengusung untuk pembukaan empat polis dokter spesialis di Provinsi Nusa Tenggara Barat, yaitu spesialis anestesiologi dan terapi intensif; spesialis jantung dan pembuluh darah; spesialis anak, serta spesialis THT-KL.
