Kabupaten Bogor (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, mengoptimalkan pelaksanaan Program Makan Bergizi (MBG) bukan sekadar upaya pemenuhan gizi masyarakat tetapi juga strategi untuk menggerakkan ekonomi lokal dan menciptakan lapangan kerja.
Bupati Bogor, Rudy Susmanto menjelaskan pelaksanaan Program MBG melibatkan banyak tenaga kerja di berbagai sektor. Setiap dapur MBG mampu menyerap sekitar 50 orang tenaga kerja, mulai dari juru masak hingga tenaga kebersihan.
“Jika 570 dapur MBG beroperasi maka akan tercipta 28.500 lapangan kerja di Kabupaten Bogor,” kata Rudy di Cibinong, Kabupaten Bogor, Kamis.
Ia menegaskan keberhasilan Program MBG harus ditopang dengan efisiensi anggaran dan integrasi lintas sektor. Pemerintah daerah dituntut cermat dalam mengelola anggaran, terlebih menghadapi tantangan APBD 2026 yang diproyeksikan mengalami tekanan fiskal.
Baca juga: Pemkab Bogor siapkan infrastruktur dan sertifikasi dapur MBG
Rudy memaparkan empat tantangan utama yang harus diantisipasi dalam penyusunan APBD 2026. Antara lain, pemotongan dana transfer pusat, pengurangan bantuan iuran BPJS dari pemerintah provinsi, peniadaan Dana Alokasi Khusus (DAK), serta pembebanan gaji P3K guru yang kini ditanggung penuh oleh APBD.
“Efisiensi belanja wajib dan integrasi antarperangkat daerah menjadi kunci. Semua program harus saling menguatkan, bukan berjalan sendiri-sendiri,” tegasnya.
Ia mencontohkan Dinas Koperasi dapat melatih masyarakat membuat sepatu, Dinas Perindustrian menyiapkan mesin dan bahan baku, sedangkan Dinas Pendidikan bisa memanfaatkan produk tersebut sebagai seragam sekolah.
“Dengan model integrasi seperti ini, uang daerah tidak habis untuk kegiatan seremonial, tetapi benar-benar berputar di masyarakat,” ujar Rudy.
Baca juga: BGN uji lab dan beri teguran SPPG terkait kasus keracunan Makan Bergizi Gratis di Bogor
Selain menekan pengangguran, Program MBG diharapkan memperkuat ketahanan pangan dan memperluas akses masyarakat terhadap makanan bergizi. Rudy menilai keberlanjutan MBG menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bogor tahun 2026.
Ia juga mengingatkan agar seluruh perangkat daerah memaksimalkan sinergi agar setiap rupiah yang dibelanjakan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
“Ini bukan hanya soal anggaran, tapi soal bagaimana kebijakan publik benar-benar menggerakkan ekonomi warga,” pungkasnya.
