Jakarta (ANTARA) - Ikatan Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (Iluni FEB UI) dan Fraksi Partai NasDem DPR RI bersinergi membahas tantangan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2026 sebagai bagian dari kontribusi untuk kebijakan nasional.
Ketua Umum Iluni FEB UI Ubaidillah Nugraha mengatakan pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari Breakfast Forum Iluni FEB UI “APBN 2026, Bagaimana Mencermatinya?” pada Agustus lalu yang mengulas ruang kebijakan fiskal Indonesia di tengah tekanan global dan keterbatasan APBN.
“Diskusi ini adalah bagian dari tanggung jawab moral alumni dalam mengawal kebijakan fiskal agar disusun untuk kesejahteraan rakyat dan berpihak pada kepentingan jangka panjang bangsa,” ujarnya dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Kamis.
Baca juga: Ubaidillah Nugraha: Aspirasi lintas generasi untuk Iluni FEB UI
Sementara itu, Kepala Public Policy Unit Iluni FEB UI Rizki Nauli Siregar menjelaskan pertemuan yang berlangsung di Jakarta, Kamis, tersebut mengulas APBN yang disusun oleh pemerintah dan DPR sebagai alat mencapai kesejahteraan sosial masyarakat.
“Masyarakat memberi pemerintah dan DPR amanah yang sakral untuk dapat menyusun anggaran yang berasal dari uang rakyat untuk dapat digunakan sebagai instrumen alokasi secara adil, instrumen distribusi yang memberdayakan terutama yang lemah, dan instrumen stabilisasi menghadapi guncangan dalam dan luar negeri,” katanya.
Terkait tantangan yang dihadapi Indonesia saat ini, Rizki menyampaikan kembali intisari diskusi Breakfast Forum Iluni FEB UI yang lalu.
“Iluni FEB UI bersama masyarakat menuntut DPR untuk mengedepankan keberpihakan yang nyata bagi kesejahteraan rakyat dengan desain dan implementasi kebijakan yang berbasis bukti dan asas teknokratis yang belum terwujud secara menyeluruh saat ini,” ucapnya.
Baca juga: Iluni FK UI gelar kedokteRun bangun Puskesmas
Lebih lanjut, Rizki menyoroti kecenderungan peralihan program prioritas dari daerah ke pusat. Alih-alih menciptakan nilai tambah, dia menyebut pola ini lebih mencerminkan pergeseran ruang fiskal yang justru mengurangi peran daerah.
“Ke depan, penting memastikan agar desain kebijakan pusat bukan mengkooptasi daya saing lokal, melainkan memperluas kapasitas dan ruang gerak daerah dalam mendorong pembangunan yang berkeadilan,” jelasnya.
Rizki pun mengingatkan kembali peran DPR untuk secara nyata mengawal kebijakan fiskal yang mampu menggerakkan partisipasi masyarakat dan usaha swasta serta memperluas kesempatan bagi setiap segmen masyarakat untuk berdaya.
Di sisi lain, Tim Kajian Strategis Iluni FEB UI, Teuku Riefky, selaku narasumber utama dalam diskusi tersebut membahas tantangan APBN 2026.
Dia mengatakan ruang fiskal Indonesia kian terhimpit oleh dominasi belanja wajib sehingga ruang discretionary spending hanya tersisa 11,5 persen dari total belanja negara per 2024.
Baca juga: Audit Independen didorong sebelum penetapan hasil pemilihan Ketua Umum ILUNI UI 2025
Struktur APBN 2026, tambah Riefky, juga memperlihatkan hampir 37 persen anggaran terserap untuk program populis, yang membuat APBN kehilangan perannya sebagai instrumen countercyclical dan melemahkan fungsi stabilisasi dan distribusi.
Lebih jauh, Riefky menekankan bahwa strategi pertumbuhan berbasis utang (debt-led growth) selama ini gagal menciptakan fiscal capture yang memadai.
“Bukannya memperluas basis penerimaan, strategi pertumbuhan berbasis utang justru mengunci ruang fiskal. APBN harus kembali diarahkan pada fungsi produktif: memperkuat institusi, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi ketimpangan,” kata Riefky.
Untuk itu, Iluni FEB UI menegaskan pentingnya membuka ruang dialog yang lebih luas dan lintas pemangku kepentingan. Ajakan ini ditujukan bukan hanya kepada Fraksi NasDem, melainkan juga kepada seluruh elemen politik, pemerintah, akademisi, maupun masyarakat sipil.
