Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Prabowo Subianto menargetkan akan membangun desa nelayan hingga 2.000 lokasi, serta mencetak sawah baru seluas 480 ribu hektare guna meningkatkan ekonomi rakyat, khususnya petani dan nelayan.
Presiden mengatakan 100 desa nelayan yang saat ini sedang berjalan, akan ditambah menjadi minimal 1.000 desa nelayan pada 2026, bahkan total mencapai 2.000 desa nelayan yang memiliki gudang penyimpanan untuk hasil produksi perikanan.
"Satu desa nelayan terdiri dari 2.000 nelayan. Kalau 2.000 desa nelayan, artinya 4 juta nelayan dengan istri dan anak-anak berarti 16 juta saudara-saudara kita penghasilannya akan meningkat," kata Presiden Prabowo saat memberikan sambutan dalam acara musyawarah nasional salah satu partai politik di Jakarta, Senin.
Baca juga: Desa Cemaga Utara di Natuna berpotensi jadi Kampung Nelayan Merah Putih
Baca juga: Pakar UMY sebut 1.100 Desa Nelayan berpeluang wujudkan kemandirian warga pesisir
Presiden menjelaskan melalui desa nelayan, nelayan sekitar akan difasilitasi gudang penyimpanan (cold storage) dan dermaga untuk meningkatkan hasil produksi dan memaksimalkan pendapatan.
Berdasarkan hasil percontohan desa nelayan di Biak, Papua, penghasilan para nelayan mengalami peningkatan sebesar 60-100 persen.
Presiden juga akan membangun 20 ribu hektare tambak di pantai utara (Pantura) Jawa Barat sebagai tahap awal yang diproyeksi membuka 130 ribu lapangan kerja baru.
Selain budidaya dan perikanan, Kepala Negara juga akan memperluas program cetak sawah baru mencapai 480 ribu hektare. Saat ini, cetak sawah yang telah berhasil mencapai 280 ribu hektare yang berdampak pada peningkatan produksi beras tertinggi sepanjang sejarah.
Baca juga: Malahing, bermula dari kampung nelayan menjadi desa wisata kebanggaan Kaltim
Berdasarkan catatan, Badan Pusat Statistik (BPS) memproyeksikan peningkatan produksi beras total sebesar 14,49 persen pada Januari–Juli 2025, yakni mencapai 21,76 juta ton, dengan rekor tertinggi 13,95 juta ton pada Januari–April 2025.
Di sisi lain, produksi beras yang tinggi tersebut membuat Bulog kekurangan gudang penyimpanan. Oleh karenanya, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp5 triliun agar Bulog dapat membangun 100 gudang baru.
"Bulog akan bangun 100 gudang baru masing-masing di tanah 5 hektare, gudang modern, dan itu mereka hanya butuh Rp5 triliun, karena penghematan dari macam-macam kebocoran dan korupsi," kata Presiden.
