Jakarta (ANTARA) - Gerakan Nurani Bangsa (GNB) terdiri atas tokoh-tokoh bangsa dan sejumlah pemimpin lintas agama meminta pemerintah segera turun tangan membantu membebaskan aktivis, mahasiswa, dan pelajar yang ditahan kepolisian terkait dengan unjuk rasa belum lama ini.
"Pembebasan semua teman-teman mahasiswa, aktivis, bahkan pelajar yang masih di bawah usia yang sampai sekarang masih ditahan. Itu mengganggu masa depan mereka semua. Anak-anak kita semua. Padahal, mereka nggak tahu apa-apa (soal kerusuhan), sebenarnya banyak yang tidak tahu apa-apa. Jadi, itu yang kami desakkan agar pemerintah segera menindaklanjuti," kata Lukman Hakim, mantan Menteri Agama yang saat ini tergabung dalam GNB, ditemui setelah pertemuan GNB dengan Presiden Prabowo di Jakarta, Kamis (11/9) malam.
Data dihimpun GNB, 3.921 orang ditahan kepolisian karena dituduh terlibat dalam rangkaian kerusuhan pada pekan terakhir Agustus 2025, sedangkan sebagian besar dari mereka merupakan demonstran yang berunjuk rasa.
Ia menyebut pembebasan para aktivis, mahasiswa, dan pelajar yang saat ini mendekam di tahanan-tahanan kepolisian, salah satu tuntutan utama disampaikan GNB kepada Presiden Prabowo dalam pertemuan di Istana Kepresidenan RI.
Pada sesi jumpa pers setelah pertemuan itu, ia menjelaskan, selama mendekam di tahanan, anak-anak pelajar dan mahasiswa itu pun tidak dapat mengikuti pelajaran di sekolah dan kampus.
"Kami berharap sesegera mungkin bisa dibebaskan, karena pada dasarnya mereka adalah anak-anak kita, yang mestinya mereka tidak ada dalam posisi (ditahan) seperti itu, karena dengan ditahan, lalu kemudian mereka menjadi terganggu bahkan terputus proses pendidikannya, yang itu adalah harapan kita semua akan masa depan mereka," ujar dia.
Pertemuan antara GNB dengan Presiden Prabowo berlangsung pada Kamis (11/9) sore sampai dengan malam hari. Kedua belah pihak berdialog selama kurang lebih tiga jam.
Dalam pertemuan itu, Lukman menyebut Presiden Prabowo merespons satu per satu tuntutan GNB, termasuk terkait dengan pembebasan para aktivis, mahasiswa, dan pelajar yang saat ini masih ditahan kepolisian.
"Bapak Presiden tidak hanya menerima, tetapi juga memahami bahkan membahasnya secara detail," kata Lukman Hakim Saifuddin.
Gerakan Nurani Bangsa yang diterima Presiden, terdiri atas Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, Romo Franz Magnis-Suseno SJ, Prof M Quraish Shihab, KH Ahmad Mustofa Bisri, Mgr Ignatius Kardinal Suharyo, Omi Komariah Nurcholish Madjid, Prof Dr Amin Abdullah, Bhikkhu Pannyavaro Mahathera, Alissa Q Wahid, Lukman Hakim Saifuddin, Karlina Rohima Supelli, Pendeta Jacky Manuputty, Pendeta Gomar Gultom, Romo A Setyo Wibowo SJ, Erry Riyana Hardjapamekas, Eri Seda, Laode Moh Syarif, Makarim Wibisono, Komaruddin Hidayat, dan Slamet Rahardjo.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen menjaga supremasi sipil saat merespons pertanyaan mengenai isu darurat militer dari Gerakan Nurani Bangsa (GNB) dalam pertemuan di Istana Kepresidenan di Jakarta, Kamis (11/9).
Isu mengenai darurat militer menjadi salah satu topik yang dibahas dalam pertemuan selama tiga jam antara Presiden Prabowo dan sejumlah tokoh tergabung dalam GNB.
“Itu salah satu poin yang kami sampaikan (terkait isu darurat militer), bahwa supremasi sipil harus ditegakkan, dan Presiden berkali-kali menyatakan bahwa komitmennya untuk itu, bahwa Presiden berkomitmen untuk menegakkan supremasi sipil,” kata Lukman Hakim Saifuddin, anggota GNB yang juga mantan Menteri Agama ditemui di Istana Kepresidenan setelah pertemuan GNB dengan Presiden Prabowo, Kamis (11/9) malam.
Ia mengajak masyarakat untuk melihat langsung komitmen dan janji Presiden untuk terus menjaga supremasi sipil.
“Kita lihat saja ke depan seperti apa, mudah-mudahan apa yang Beliau sampaikan, yang Beliau janjikan itu terealisasikan dalam tataran implementasi,” katanya.
Terkait dengan supremasi sipil, GNB turut menyoroti keterlibatan militer dalam berbagai ruang sipil. GNB menyampaikan kepada Presiden, bahwa TNI harus ditempatkan sebagai tentara yang profesional yang artinya prajurit-prajurit TNI jangan dibebani dan disibukkan dengan tugas-tugas di luar tugas pokok dan fungsi.
“Untuk menjadikan (prajurit) profesional, dia harus fokus. Kita itu (ingin) TNI ini betul-betul kuat pada diri bangsa ini. Maka, jangan lagi kemudian disibukkan dengan hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan peran dan tugas pokoknya. Jadi, itu hakikatnya adalah manifestasi dari supremasi sipil,” ujar dia.
Gerakan Nurani Bangsa juga meminta Presiden Prabowo segera membentuk komisi untuk reformasi Polri dan membentuk komisi investigasi yang secara independen menyelidiki rangkaian kerusuhan pada Agustus 2025.
Presiden Prabowo, sebagaimana disampaikan Lukman dan anggota GNB lainnya, menyetujui usulan pembentukan komisi untuk reformasi Polri dan komisi investigasi independen untuk menyelidiki rangkaian kerusuhan yang disebut GNB sebagai "Prahara Agustus" itu.
Presiden Prabowo Subianto segera membentuk komisi untuk mengevaluasi dan mereformasi Polri mengingat reformasi kepolisian merupakan salah satu tuntutan masyarakat termasuk juga Gerakan Nurani Bangsa (GNB) yang terdiri sejumlah tokoh bangsa dan tokoh-tokoh lintas agama.
Di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Kamis, Gerakan Nurani Bangsa menyampaikan langsung aspirasi mereka dan tuntutan dari masyarakat sipil langsung kepada Presiden Prabowo dalam sesi dialog, yang juga dihadiri beberapa menteri Kabinet Merah Putih. Pertemuan itu berlangsung selama tiga jam.
"Tadi juga disampaikan oleh Gerakan Nurani Bangsa perlunya evaluasi dan reformasi kepolisian, yang disambut juga oleh Pak Presiden, (yang) akan segera membentuk tim atau komisi reformasi kepolisian. Saya kira ini juga atas tuntutan dari masyarakat yang cukup banyak," kata Pendeta Gomar Gultom, anggota GNB.
Menurut Gultom, aspirasi mengenai reformasi Polri itu juga telah direncanakan dan dirumuskan konsepnya oleh Presiden Prabowo. "Ini gayung bersambut ya, apa yang ada dalam (Gerakan) Nurani Bangsa itu juga dalam nurani saya, kata Bapak Presiden. Jadi, harapan-harapan yang diminta oleh teman-teman itu juga malah sudah dalam konsepnya Bapak Presiden. Jadi, istilahnya tadi itu gayung bersambut ya apa yang dirumuskan teman-teman ini justru itu yang sudah akan dilakukan oleh Bapak Presiden terutama menyangkut masalah reformasi dalam bidang kepolisian," ujar Pdt. Gultom, yang merupakan Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) Periode 2019–2024.
Walaupun demikian, untuk teknis dan detailnya seperti apa, GNB menyerahkan itu kepada Presiden Prabowo untuk menjelaskan kepada publik.
Tidak hanya komisi untuk reformasi Polri, Presiden Prabowo juga setuju terhadap usulan GNB dan masyarakat mengenai pembentukan Komisi Investigasi Independen yang menyelidiki prahara Agustus. Prahara Agustus itu merujuk kepada rangkaian kerusuhan pada 25 Agustus, kemudian 28—30 Agustus 2025 di Jakarta dan kota-kota lainnya.
Lukman Hakim Saifuddin, anggota GNB yang juga eks menteri agama RI, menjelaskan komisi investigasi yang independen itu penting itu dibentuk agar tidak mendiskreditkan unjuk rasa damai yang dilakukan oleh koalisi masyarakat sipil termasuk para aktivis, mahasiswa, dan pelajar.
"Demo itu sebenarnya mahasiswa, para aktivis itu kan secara damai sebagaimana biasa mereka mengekspresikan tuntutannya, itu adalah sesuatu yang dijamin oleh konstitusi. Lalu kan kemudian berubah menjadi tindakan kekerasan, perusakan fasilitas umum, bahkan penjarahan dan lain sebagainya, pembakaran-pembakaran, dan itu kemudian menimbulkan fitnah, tuduhan-tuduhan macam-macam. Itulah kenapa lalu kemudian agar menghilangkan semua fitnah, tuduhan-tuduhan, saling tuduh satu kepada yang lain, maka harus diinvestigasi," kata Lukman.
