Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bakal melibatkan para penyandang disabilitas khususnya yang menggeluti seni budaya untuk tampil dalam program-program di ruang publik.
"Ke depan dengan adanya program-program pembangunan ruang publik dan sebagainya, peserta kan sudah ada datanya akan kami aktifkan, untuk memberikan kesempatan (tampil dan menunjukkan bakat)," kata Kepala Bidang Pembinaan Dinas Kebudayaan DKI Jakarta, Puspla Dirdjadja.
Dia dalam Podcast Budaya Dinas Kebudayaan DKI Jakarta, di Jakarta, Kamis, mengatakan, penyelenggaraan acara seperti festival seni dengan melibatkan penyandang disabilitas merupakan bagian dari program prioritas daerah.
Pemprov DKI telah mengadakan Festival Seni bagi Penyandang Disabilitas Tingkat Provinsi DKI Jakarta 2025 di Gedung Kesenian Jakarta (GKJ), Jakarta Pusat, pada 5-6 Agustus lalu.
Ini menjadi ajang ekspresi seni yang inklusif bagi warga Jakarta, khususnya para penyandang disabilitas.
Selain itu, pelaku seni dari kelompok difabel juga diajak terlibat dalam acara seni non-disabilitas.
"Misalnya saat festival teater, kami tampilkan (pertunjukan dari anak disabilitas), sangat bagus," kata Puspla.
Selain memberikan kesempatan tampil, Pemprov DKI Jakarta juga terus berupaya meningkatkan kompetensi para penyandang disabilitas agar mereka memiliki kualitas hidup yang lebih baik di Ibu Kota.
"Di wilayah itu ada pelatihan kerja seperti kriya, bagi penyandang disabilitas melalui suku dinas. Kami bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial DKI karena kami ambil mereka dari SLB, lalu panti sosial," kata Puspla.
Tahun depan, Pemprov DKI Jakarta akan mengadakan kegiatan semacam seniman masuk sekolah, yakni menghadirkan tenaga-tenaga pengajar bidang seni untuk memberi edukasi pada anak-anak disabilitas di sekolah-sekolah.
"Mereka ini pelaku seni bukan guru umum yang berada di bawah Dinas Kebudayaan DKI, memberikan edukasi kepada anak-anak disabilitas. Kalau di sana kurang guru seni, kami bisa memberikan pengajaran walau dengan jangka waktu terbatas," ujar Puspla.
Dia menambahkan, Pemprov DKI Jakarta memberikan hak yang sama pada masyarakat termasuk difabel untuk mendapatkan pembinaan seni budaya.
Suti KarnoAktris Suti Karno yang akhir-akhir ini aktif di yayasan penyandang disabilitas punya keinginan besar untuk membuka pelatihan kerja bagi mereka.
"Makanya saya juga bekerjasama dengan Pusat Pelatihan Kerja Daerah (PPKD) DKI Jakarta untuk melatih anak-anak disabilitas, misalnya, barista, manajemen dan berbagai bidang lainnya," kata Pembina Yayasan Solidaritas Difabel Indonesia itu.
Dia dalam Podcast Budaya Dinas Kebudayaan DKI Jakarta bertema "Saat Jakarta memberi ruang bagi Seni dan Harapan" di Jakarta, Kamis, mengatakan, ini menjadi upayanya memberikan peluang bagi penyandang disabilitas untuk bisa bekerja.
"Saya bilang ke Dinas Tenaga Kerja, jangan hanya dilatih tapi juga berikan mereka kesempatan bekerja di perusahaan-perusahaan. Memang sudah ada aturannya tapi realisasinya agak kurang," kata Suti.
Adik Wakil Gubernur (Wagub) Jakarta, Rano Karno itu mengatakan, semenjak diamputasi beberapa waktu lalu, dirinya mulai menjatuhkan perhatian lebih kepada para penyandang disabilitas.
Dia pun berkeinginan menyediakan rumah singgah bagi difabel untuk menyalurkan bakat mereka.
Saat ini, Suti melalui yayasan yang dibinanya menyediakan panggung bagi anak-anak disabilitas agar mereka bisa unjuk bakat dan dilihat masyarakat.
"Mereka mampu seperti anak-anak non-disabilitas. Pandai menyanyi, menari, fesyen, segala macam," kata dia.
Kerja sama dengan pemerintah juga dilakukan, salah satunya pada acara "Semarak Kota Jakarta Bersama Penyandang Disabilitas" di Taman Lapangan Banteng pada Juli lalu.
"Mereka sangat senang bisa tampil bukan hanya di lingkungan mereka saja. Tugas saya membuat karya mereka dilihat. PR saya banyak banget," katanya.
Bappenas
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memfasilitasi konsolidasi antara penyandang disabilitas dengan pemerintah untuk berbagi pengalaman, membangun sinergi, serta merumuskan solusi untuk tantangan inklusi di Indonesia.
Upaya tersebut dilakukan Bappenas melalui kerja sama dengan Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) dan INKLUSI.
“Pemerintah terus berusaha agar pembangunan bukan hanya soal pertumbuhan ekonomi, tetapi juga soal keadilan sosial. Kita ingin memastikan semua warga negara, termasuk penyandang disabilitas, bisa menikmati hak dan kesempatan yang sama,” ujar Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas Febrian Alphyanto Ruddyard dalam Temu Inklusi #6: Komitmen, Sinergi, Aksi dan Inovasi Kebhinekaan untuk Indonesia Emas 2045, di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, dari keterangan resmi, di Jakarta, Senin.
Temu Inklusi yang telah diselenggarakan sejak 2014 oleh SIGAB Indonesia bersama organisasi gerakan difabel, organisasi masyarakat sipil, mitra pembangunan, dan pemerintah berlangsung pada 2-4 September 2025.
Kabupaten Cirebon meraih Kategori Khusus Penghargaan Pemerintah Daerah (PPD) Inklusif Disabilitas 2025.
Lima provinsi terbaik penerima PPD Inklusif Disabilitas 2025 adalah Daerah Istimewa Yogyakarta, DKI Jakarta, Kalimantan Selatan, Jawa Tengah, dan Nusa Tenggara Timur.
Menurut Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan, Kementerian PPN/Bappenas Maliki, penghargaan bagi pemerintah daerah inklusif disabilitas bukan sekadar simbolis, namun menjadi instrumen untuk memastikan program pembangunan melibatkan penyandang disabilitas secara bermakna sejak tahap perencanaan hingga evaluasi.
“Salah satu hasil nyata Temu Inklusi ini adalah lahirnya konsep dan indikator Desa Inklusif, yang hingga kini telah diterapkan di lebih dari 157 desa di 10 kabupaten di lima provinsi,” kata Maliki.
Melalui sinergi multipihak, praktik baik pembangunan inklusif diharapkan dapat terus diperluas, sehingga Visi Indonesia Emas 2045 dapat terwujud secara adil dan merata bagi seluruh Warga Negara Indonesia.
“Komitmen pemerintah terhadap pembangunan yang inklusif tercermin dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2025-2029, di mana Prioritas Nasional 4 diarahkan untuk mewujudkan masyarakat yang inklusif bagi lansia dan penyandang disabilitas, serta Prioritas Nasional 6 yang menekankan peningkatan kesejahteraan untuk seluruh masyarakat tanpa kecuali,” kata Febrian Alphyanto.
