Simpang Empat (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat bersinergi dengan Tanoto Foundation untuk pendampingan upaya penurunan angka stunting di daerah itu.
"Angka stunting saat ini di Pasaman Barat berada di angka 26,60 persen. Melalui pendampingan Tanato Foundation maka angka stunting bisa terus ditekan," kata Sekretaris Daerah Pasaman Barat Doddy San Ismail di Simpang Empat, Rabu (10/9).
Menurutnya laju penurunan angka stunting di Pasaman Barat periode 2007-2023 tercatat lebih baik dibandingkan capaian nasional maupun Provinsi Sumbar.
Pasaman Barat mencatat penurunan angka stunting 3,6 persen per tahun, sementara nasional 3,3 persen dan Sumbar 2,6 persen.
Meski begitu, katanya, prevalensi stunting di Pasaman Barat tahun 2024 masih lebih tinggi yakni 26,60 persen, dibandingkan capaian provinsi 24,9 persen dan nasional 19,8 persen.
Dia mengatakan dengan tren penurunan yang semakin baik, Pemkab Pasaman Barat bersama Tanoto Foundation telah menggelar pertemuan inisiasi Program Stunting 2.0 pada Selasa (9/9).
Dia mengapresiasi dukungan Tanoto Foundation yang telah bersinergi dengan Pemkab Pasaman Barat sejak 2021 dan akan berlanjut hingga 2028.
Efisiensi fiskal nasional berdampak pada daerah, termasuk Pasaman Barat yang mengalami keterbatasan anggaran.
"Kolaborasi dalam penurunan stunting hingga 26,60 persen bukanlah hal mudah. Semoga kerja sama ini dapat menurunkan angka stunting lebih signifikan. Tahun 2025 ini, kita juga telah bekerja sama dengan delapan perusahaan kelapa sawit dengan nilai Rp304 juta dan masih ada perusahaan lain yang akan bergabung," ujarnya.
Pelaksana Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Pasaman Barat Ikhwanri menambahkan kerja sama dengan Tanoto Foundation mencakup penyusunan penyusunan Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku (SKPP)
pendampingan teknis, pelaksanaan delapan aksi konvergensi serta pelatihan tokoh kunci.
Tahun 2025, kerja sama diperkuat dengan penandatanganan kerja sama baru yang menitikberatkan pada perubahan perilaku dan pelaksanaan delapan aksi konvergensi.
"Upaya selama ini difokuskan di tingkat kabupaten. Ke depan akan diperluas hingga nagari (desa) agar lebih tepat sasaran," katanya.
Project Management Unit Coordinator Tanoto Foundation Sumatera Utara Felly Ardan menjelaskan program pendampingan difokuskan untuk mempercepat capaian secara mandiri dan optimal di tujuh kabupaten, termasuk Pasaman Barat.
Pendampingan stunting 2025-2028 merupakan kelanjutan dari tahap sebelumnya. Fokusnya adalah hilirisasi agar keluarga benar-benar menerima dan mengakses layanan. Program stunting 2.0 berorientasi pada peningkatan kapasitas tokoh masyarakat dan pemerintah daerah.
Sekretaris Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN Sulawesi Utara, Lady D Ante mengatakan sinergi lintas sektor dalam mendukung program Bangga Kencana dan percepatan penurunan stunting penting dilakukan.
“Pelayanan KB dan kesehatan reproduksi merupakan salah satu pilar penting dalam membangun keluarga berkualitas," kata Sekper Lady di Bitung, Rabu.
Melalui kegiatan tersebut akan mendorong keterlibatan semua pihak, termasuk pemerintah daerah, tenaga kesehatan, TNI, Polri, dan organisasi profesi, untuk memperluas jangkauan pelayanan di masyarakat, ujarnya.
Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN Provinsi Sulawesi Utara menggelar kegiatan fasilitasi intensifikasi pelayanan KB/KR di wilayah khusus di Kantor Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung.
Kegiatan ini, kata dia, merupakan upaya strategis dalam meningkatkan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi khususnya di wilayah khusus dan sulit dijangkau.
"Melalui kegiatan fasilitasi ini, diharapkan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi di wilayah khusus dapat lebih optimal," ujarnya.
Nantinya, melalui kegiatan seperti ini
mampu memberikan dampak nyata dalam peningkatan kualitas keluarga dan kesehatan masyarakat.
Asisten Administrasi Umum Pemerintah Kota Bitung, Benny Lontoh memberikan apresiasi atas kerja sama antara Kemendukbangga/BKKBN Provinsi Sulawesi Utara dengan pemerintah daerah.
"Terima kasih kepada seluruh mitra kerja dalam mendukung program kependudukan dan keluarga berencana di Kota Bitung," ujarnya.
Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) memfokuskan penggunaan anggaran pada 2026 untuk tiga program prioritas, mulai dari pendamping desa, pencegahan stunting, hingga Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (Tekad).
Dari ketiga program tersebut, Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Wamendes PDT) Ahmad Riza Patria menyampaikan program pendamping desa membutuhkan anggaran Rp1,68 triliun, pencegahan stunting Rp17,86 miliar, dan program Tekad Rp196,26 miliar.
“Pendamping desa dengan target 35.000 orang anggaran sebesar RP1,68 triliun,” ucap pria yang akrab disapa Ariza itu, dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.
Ia mengatakan program Tekad ditargetkan dengan sasaran 1.110 kelompok masyarakat dan pencegahan stunting ditargetkan menyasar 10.000 desa.
Tekad salah satu program prioritas nasional yang bertujuan memberdayakan masyarakat desa agar mampu berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang cepat, berkelanjutan, menciptakan, dan memperluas kesempatan ekonomi, serta memastikan akses yang lebih luas bagi semua lapisan masyarakat (inklusif) di Indonesia timur.
Program TEKAD diharapkan mampu meningkatkan tata kelola desa dan partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan potensi sumber daya alam yang didukung oleh teknologi tepat guna.
Dalam kesempatan yang sama, Wamendes Ariza telah menyampaikan bahwa pagu anggaran Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal sebagaimana dimuat pada Nota Keuangan 2026 menjadi Rp2.504.226.052.000.
Pada Juli 2025, Kemendes diketahui mendapatkan pagu indikatif Rp1.591.750.630.000 dalam RAPBN 2026. Saat ini, kementerian tersebut mendapatkan tambahan anggaran Rp912.475.422.000.
Penambahan anggaran itu untuk sejumlah hal, seperti belanja pegawai, operasional, dan pendamping desa sehingga pagu anggaran dalam Nota Keuangan 2026 menjadi Rp2,504 triliun.
“Penambahan anggaran sebesar Rp912,47 miliar digunakan untuk alokasi belanja gaji sebesar Rp101,79 miliar, belanja operasional perkantoran sebesar Rp54,04 miliar, dan belanja pendamping desa sebesar Rp756,63 miliar,” ucap dia.
