Tunggakan BPJS Kesehatan di Jabar lunas akhir 2026

Bandung (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), menyebut bahwa tunggakan provinsi pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, ditargetkan lunas di akhir tahun 2026.

"Kami berharap, paling lambat tahun depan sudah tuntas. Enggak di awal tahun, tapi di akhir tahun setelah perubahan APBD tahun 2026," kata Kepala Bappeda Jawa Barat Dedi Mulyadi di Bandung, Rabu.

Untuk cara pembayarannya, Dedi mengatakan akan dilakukan dengan cara bertahap dimulai dari periode penggunaan APBD Perubahan Jabar tahun 2025 ini.

"Jadi belum full, tapi kami mulai dicicil," ujar Dedi Mulyadi.

Sebelumnya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jawa Barat mengungkapkan nilai tunggakan Pemprov Jabar untuk iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan kini di posisi sekitar Rp335 miliar.
Utang Jabar pada BPJS Kesehatan ini adalah dari sisa pembayaran atau kurang salur untuk tagihan peserta yang diusulkan oleh kabupaten/kota pada 2023 dan 2024. Sementara untuk 2025 dipastikan tidak ada tunggakan karena telah dianggarkan sejak awal.