Jakarta (ANTARA) - Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq mengintensifkan pembinaan pengelolaan sampah dengan menugaskan setiap direktur atau eselon II untuk setidaknya membina 10 kabupaten/kota dari seluruh wilayah demi memastikan perbaikan pengelolaan sampah di tingkat tapak.
Dalam peresmian Waste Crisis Center (WCC) di Jakarta, Kamis, Menteri LH/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Hanif mengatakan telah diberikan sanksi administratif paksaan pemerintah kepada 343 tempat pengelolaan akhir (TPA) untuk menghentikan praktik open dumping atau pembuangan sampah terbuka dan memperbaiki pengelolaan sampah.
"Untuk mengawal sanksi itu, Menteri telah menempatkan staf di masing-masing kabupaten/kota yang melakukan visit setiap bulan sekali. Kemudian untuk memperkuat itu maka 10 sampai 11 kabupaten kota dibina oleh satu direktur yang ada di Kementerian Lingkungan Hidup," katanya.
Baca juga: Menteri LH minta masyarakat laporkan TPA ilegal di daerah ke Waste Crisis Center
Baca juga: Pemkot Depok siap lakukan pengelolaan sampah menjadi energi listrik
Dia menjelaskan bahwa satu pejabat eselon II di KLH/BPLH wajib memantau dan merumuskan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk membantu solusi penyelesaian sampah pada kabupaten/kota yang diampunya.
"Jadi total ada 514 kabupaten/kota seluruhnya tidak terkecuali di dalam koordinasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup," tambah Hanif.
Pembinaan masih berlangsung saat ini, dengan KLH/BPLH memberikan waktu sekitar 6 bulan untuk kabupaten/kota melakukan perbaikan, terutama terhadap 343 kabupaten/kota yang menerima sanksi dari KLH/BPLH.
Baca juga: Menteri LH minta rektor ikut bantu pastikan terwujudnya kampus ramah sampah
Setiap jajaran tersebut akan dikoordinasikan oleh setingkat Deputi untuk memastikan pembinaan berjalan semestinya. Dia juga mendorong pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha serta berbagai pihak untuk memanfaatkan WCC.
Langkah itu diperlukan untuk mencapai target pengelolaan sampah 100 persen pada 2029 seperti yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
Menurut data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), pada 2024 dihasilkan 34,27 juta ton per tahun dari 319 kabupaten/kota. Capaian pengurangan sampah sendiri baru mencapai 1,14 persen atau sekitar 390.278 ton dan 14,46 juta ton sampah berhasil terkelola, dengan sampah tidak terkelola diperkirakan mencapai 19,8 juta ton.
