Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan sekurangnya akan ada 53 lokasi Sekolah Rakyat yang akan mulai digunakan pada tahun ajaran 2025/2026.
Hal tersebut diungkapkannya saat memimpin rapat koordinasi percepatan penyediaan sarana dan prasarana (sarpras) di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum (PU) di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan Senin (14/4).
"53 ini yang sudah ada bangunan yang existing. Ada aset-aset yang punya Kemensos, kemudian ada yang punya pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, kota yang mau kita optimalkan," kata Prasetyo melalui keterangan di Jakarta, Rabu.
Prasetyo mengatakan sebanyak 53 cikal Sekolah Rakyat tersebut merupakan aset dari Kementerian Sosial, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan juga pemerintah kota yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia.
Baca juga: Kementerian Pekerjaan Umum cek persiapan pembangunan Sekolah Rakyat di Banyumas
Baca juga: Wakil Bupati Solok tinjau lokasi pembangunan sekolah rakyat
Ia menyebutkan penyediaan fasilitas pendidikan berkualitas yang bisa diakses oleh masyarakat miskin ekstrem maupun miskin merupakan upaya untuk memutus mata rantai kemiskinan.
Karenanya, meski mengoptimalkan bangunan yang sudah ada, tetap diperlukan beberapa penyesuaian seperti perbaikan dan renovasi.
"Tetapi tentunya di situ butuh perbaikan, butuh renovasi, butuh penambahan fasilitas supaya bisa dipakai untuk kegiatan belajar-belajar," ujar Prasetyo.
Ia menjelaskan pada tahun 2025 ini rencananya akan dibangun sebanyak 200 Sekolah Rakyat. Selain 53 cikal Sekolah Rakyat yang menggunakan bangunan yang sudah ada atau existing, sebanyak 147 Sekolah Rakyat akan dibangun berupa bangunan baru.
Baca juga: Komisi VIII DPR harap keberadaan Sekolah Rakyat kelak mampu entaskan kemiskinan di Tanah Air
"Untuk tahun ini direncanakan yang baru kurang lebih di paling tidak mencapai 200 titik. Jadi yang dibangun baru kurang lebih di 140-an," lanjutnya.
Diketahui, Sekolah Rakyat akan tersebar di berbagai wilayah Indonesia dengan mengacu kepada data sebaran kantong kemiskinan.
Dengan mempertimbangkan hal tersebut, Sekolah Rakyat akan diprioritaskan pada area berpenduduk besar dengan angka kemiskinan ekstrem yang tinggi.
Selain Prasetyo, rapat koordinasi percepatan penyediaan sarpras tersebut juga dihadiri oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul), Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Menteri Pekerjaan Umum Umum Dody Hanggodo, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti dan perwakilan dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara.
