Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto telah memilih strategi kepemimpinan yang kuat, bukan hanya bagi rakyat Indonesia, namun juga selaras dengan persepsi warga dunia.
Persepsi Indonesia juga dicitrakan kuat dalam diplomasi internasional, sehingga semakin mengukuhkan posisi Indonesia dengan kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto sebagai negara yang diperhitungkan di kancah global.
Energi kepemimpinan figur Prabowo Subianto terasa kuat. Sosoknya yang tegas, berkarisma, dan berpengalaman, menjadikannya figur pemimpin yang dihormati, baik di dalam negeri maupun di kancah global.
Kebijakan populis Presiden Prabowo semata-mata untuk kesejahteraan rakyat. Seperti saat berpidato pada HUT Partai Gerindra, pertengahan Februari 2025, Presiden Prabowo, antara lain menyampaikan soal rencana menggunakan sebagian hasil efisiensi anggaran untuk membiayai program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Beberapa waktu sebelumnya, Presiden Prabowo memerintahkan efisiensi penggunaan anggaran kementerian serta lembaga negara.
Sejumlah Rp306 triliun dana APBN akan dialokasi ke program atau sektor lain. Salah satu program yang mendapat tambahan anggaran adalah MBG, yang dikelola Badan Gizi Nasional sebesar Rp100 triliun, sehingga alokasi untuk MBG akan menjadi Rp171 triliun untuk tahun 2025. Hasil perhitungan pemerintah, anggaran itu akan menyumbang pertumbuhan 1,95 – 2 persen.
Dalam asumsi pemerintah, realokasi anggaran untuk makan bergizi, produksi pangan, perbaikan sekolah, kemandirian energi dan bioenergi, serta perbaikan kesehatan melalui pencegahan sakit, diperkirakan akan menciptakan pertumbuhan merata, terutama di perdesaan. Dengan demikian, ujung dari efisiensi anggaran adalah untuk kesejahteraan rakyat.
Penting dipastikan, agar pemerintah benar-benar memanfaatkan hasil efisiensi anggaran itu untuk kepentingan rakyat.
Semua itu ditujukan dalam kerangka Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) menjadi negara sejahtera, ditandai dengan sejumlah indikator, seperti pembangunan inklusif, kesetaraan atas akses dan pemanfaatan sumber daya, dan ramah lingkungan.
Katalis pertumbuhan
Realokasi anggaran idealnya tetap dapat mencapai tujuan untuk melayani masyarakat dan menumbuhkan ekonomi.
Para perencana pembangunan diharapkan dapat refokus pada percepatan pembangunan infrastruktur sosial, ekonomi, dan fisik.
Penguatan infrastruktur ekonomi dapat dilakukan pada penguatan dan pembangunan koperasi tingkat desa dan koperasi primer perkotaan.
Terkait anggaran infrastruktur fisik di kementerian, dapat dimanfaatkan untuk membangun jalan desa dan irigasi tersier yang mendukung ketahanan pangan dan ekonomi desa.
Realokasi anggaran juga menjadi kesempatan mempercepat transisi energi ke bioenergi. Dengan pemanfaatan teknologi transisi ini, selaras dengan penghijauan lahan hutan yang rusak, hulu sungai, serta daerah aliran sungai.
Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 dan 2026 adalah 5,3 persen. Pertumbuhan ini tidak berbeda jauh dengan pertumbuhan 2023 dan 2024, bahkan lebih rendah dari pertumbuhan 2022 yang sebesar 5,3 persen.
Sejatinya pertumbuhan ini tidak memadai untuk membuat Indonesia menjadi negara kaya. Untuk menjadi bangsa sejahtera pada 2045, dalam proyeksi pemerintah, perekonomian Indonesia perlu tumbuh 8 persen, setidaknya terealisasi pada 2029.
Untuk mencapai pertumbuhan 8 persen, transformasi ekonomi menjadi skenario yang harus dijalankan.
Transformasi ekonomi berarti perencanaan dan kebijakan pembangunan tidak lagi sekadar memberi anggaran.
Negara bakal membuat kebijakan yang jelas, tegas, serta konsisten dalam jangka menengah dan jangka panjang, menyusun sebuah kebijakan yang tidak mudah diubah, bahkan termasuk revisi.
Pemerintah sudah melakukan langkah transformasi ekonomi melalui tindakan afirmasi, salah satunya adalah MBG. Program MBG adalah bentuk langkah afirmasi dengan beberapa tujuan sekaligus, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan rakyat.
Dalam konteks kualitas SDM, Presiden Prabowo sendiri sangat menaruh perhatian pada pemenuhan kebutuhan pangan dalam negeri melalui percepatan peningkatan produksi pangan, khususnya beras.
Kemudian program kesehatan dengan fokus menjaga kesehatan, melalui implementasi pelayanan pemeriksaan gratis bagi semua lapisan masyarakat.
Realokasi anggaran kementerian dan lembaga negara juga direncanakan untuk memperbaiki sejumlah besar gedung sekolah di Tanah Air.
Banyak bangunan sekolah, terutama SD, termasuk fasilitas pendidikan pendukungnya, terlihat sudah tidak layak pakai. Presiden Prabowo ingin meningkatkan kualitas SDM dengan memulai dari fasilitas pendidikan.
*) Dr Taufan Hunneman adalah dosen di UCIC, Cirebon
Baca juga: Ini strategi kepemimpinan ekonomi berbasis etika
Pewarta: Dr Taufan Hunneman*)Editor : Budi Setiawanto
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.