pelayanan-kesehatan-depok-perlu-ditingkatkanDepok, 3/12 (ANTARA) - Anggota DPRD Jawa Barat Imam Budi Hartono mengatakan pelayanan kesehatan di Kota Depok masih harus terus ditingkatkan.
"Pada umumnya memang sudah baik tapi masih terus ditingkatkan agar masyarakat merasa puas dengan pelayanan kesehatan yang diberikan," kata Imam usai melakukan reses di Depok, Senin.
Menurut dia dari hasil pertemuan dengan konstituen banyak warga Depok yang masih mengeluhkan pelayanan rumah sakit umum daerah (RSUD) yang masih menggunakan cara-cara lama.
Ia mencontohkan untuk antri melakukan pengobatan dengan cara mengantri orang berdiri secara berbaris. "Bagaimana kalau yang antri orang sakit bisa tambah sakit," kata politisi PKS tersebut.
Mantan anggota DPRD Kota Depok ini berharap pihak RSUD segera melakukan perubahan dengan memakai sistem antrian nomer urut jadi tidak harus orang mengatri berbaris.
Dikatakannya puskemas yang berada di Jalan Kelapa Beji seharusnya sudah bisa digunakan tetapi hingga saat bangunan tersebut tidak berfungsi.
"Bangunannya sudah selesai satu tahun lalu, kenapa belum juga digunakan, seharusnya jika memang ada kekurangan maka pihak pemerintah kota bisa membantunya," ujarnya.
Keberadaan puskesmas tersebut sebenarnya sangat dibutuhkan oleh masyarakat karena jumlah puskesmas masih jauh dari harapan. Seharusnya jumlah puskesmas mencapai 63 bangunan sesuai dengan jumlah kecamatan yang ada di Kota Depok teresebut.
Ia mengakui hasil reses banyak mendapat masukan dari masyarakat untuk bahan mengambil kebijakan nantinya.
Lebih lanjut ia mengatakan kader Posyandu di Depok juga banyak mengeluhkan kurangnya pelayanan kesehatan yang diberikan kepadanya.
"Kader posyandu berharap dapat jaminan kesehatan dari pemerintah karena selama ini dia hanya melayani kesehatan masyarakat, tapi dirinya sendiri tak mendapat pelayanan kesehatan," ujarnya.
Untuk itu ia berharap ada dana insentif dari pemerintah seperti yang diberikan kepada RT dan RW se-Kota Depok yang diberikan.
Feru L
: Naryo
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
