Reformasi subsidi gas elpiji melon

Jakarta (ANTARA) - Kebijakan subsidi LPG 3 kg, atau yang sering disebut sebagai gas melon, di Indonesia masih menjadi permasalahan yang belum terselesaikan. Upaya pemerintah untuk memastikan distribusi yang tepat sasaran seringkali memicu kontroversi baru.

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia yang membatasi penjualan LPG bersubsidi secara eksklusif kepada agen resmi Pertamina mulai 1 Februari 2025 semakin memperburuk keadaan.

Alih-alih menyelesaikan masalah, kebijakan tersebut malah menimbulkan konsekuensi sosial terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Antrean yang panjang serta keluhan masyarakat terkait sulitnya memperoleh LPG untuk usaha dan kebutuhan sehari-hari menandakan kebijakan tersebut diterapkan tanpa persiapan yang matang.

Kebijakan ini telah memicu ketidakpuasan masyarakat. Tabung LPG 3 kg merupakan kebutuhan pokok bagi jutaan rumah tangga dan usaha kecil, dan gangguan apa pun terkait ketersediaannya akan menimbulkan konsekuensi yang signifikan.

Rumah tangga kesulitan memasak makanan, dan banyak pedagang kecil terpaksa menghentikan usaha mereka untuk sementara karena ketidakpastian pasokan gas.

Meskipun Presiden Prabowo Subianto pada akhirnya mencabut kebijakan tersebut hanya empat hari setelah penerapannya, kejadian ini menyoroti kebutuhan mendesak akan reformasi subsidi yang matang untuk memastikan efektivitas program dan meminimalkan kemungkinan adanya gejolak sosial.

Sebelum keputusan menteri tersebut, pemerintah telah menjajaki alternatif mekanisme penyaluran subsidi LPG 3 kg. Pada tahun 2017 telah dibahas rencana penggunaan Kartu Jaminan Sosial (Kartu Sejahtera) yang diterbitkan Kementerian Sosial dan Kartu Kendali (Kartu Kendali) berbasis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Namun rencana tersebut tidak pernah terealisasi sepenuhnya sehingga permasalahan target distribusi subsidi LPG belum juga terselesaikan.

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah telah mengkaji berbagai alternatif kebijakan untuk meningkatkan efektivitas subsidi energi, termasuk subsidi LPG. Salah satu opsi utama yang sedang dipertimbangkan adalah peralihan dari subsidi berbasis produk ke bantuan langsung tunai (Bantuan Langsung Tunai atau BLT).

Pendekatan ini dipandang lebih efisien dalam memastikan bahwa bantuan keuangan menjangkau masyarakat berpenghasilan rendah dan rentan sekaligus mengurangi risiko penyalahgunaan oleh penerima yang tidak memenuhi syarat. Alternatif lain termasuk mempertahankan subsidi berbasis produk atau mengadopsi model hibrida yang menggabungkan bantuan tunai langsung dan subsidi produk.

Meskipun mekanisme BLT menawarkan manfaat yang menjanjikan, keberhasilannya sangat bergantung pada data penerima manfaat yang akurat dan dapat diandalkan.

Saat ini, pemerintah mengandalkan berbagai database, antara lain DTKS Kementerian Sosial, Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) yang dikelola Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) di bawah Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Kurangnya sinkronisasi antar-database menyebabkan tumpang tindihnya daftar penerima manfaat, sehingga mengurangi efisiensi distribusi subsidi.

Menyadari betapa mendesaknya permasalahan ini, Presiden Prabowo Subianto telah menunjuk Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk mengintegrasikan sumber-sumber data tersebut ke dalam satu basis data yang terpadu. Konsolidasi basis data ini akan menjadi acuan bagi seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam upaya penyaluran subsidi.

Basis data yang tunggal dan akurat sangat penting bagi keberhasilan reformasi subsidi energi. Dengan sistem yang terintegrasi, pemerintah dapat memastikan distribusi bantuan yang lebih tepat sasaran, meminimalkan kebocoran anggaran, dan menjamin bahwa subsidi hanya menjangkau kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dan rentan.

*) Ayesha Tantriana dan Lili Retnosari merupakan Statistisi di Badan Pusat Statistik (BPS)