Depok (ANTARA) - Praktik premanisme akhir-akhir ini dilakukan oleh organisasi massa (Ormas) yang semakin menjadi perhatian publik. Sektor ekonomi penting seperti kawasan industri Bekasi, Karawang, dan Batam tidak luput dari praktik premanisme oleh ormas, termasuk di Kota Depok.
Kota ini, yang berdekatan dengan pusat ekonomi nasional, menjadi saksi atas maraknya tindakan intimidasi, pungutan liar, dan aksi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu yang mengatasnamakan ormas.
Depok, sebagai salah satu kota penyangga Jakarta, memiliki potensi ekonomi yang besar. Keberadaan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pusat perbelanjaan, serta kawasan perumahan elit membuat kota ini menjadi target utama bagi praktik premanisme ormas, apalagi ormas di Kota Depok menjadi semakin terorganisir dengan ukuran kelompok yang cukup besar.
Berbagai laporan masyarakat menunjukkan bahwa beberapa ormas di Depok kerap terlibat dalam aksi intimidasi terhadap pelaku usaha dan warga, baik melalui pungutan liar, penguasaan lahan secara ilegal, hingga keterlibatan dalam konflik sosial.
Penulis telah melakukan penelitian melalui observasi, wawancara, dan investigasi. Beberapa sumber di sekitar Terminal Harjamukti Kota Depok menyebutkan bahwa mereka dipungut uang “keamanan”. Setiap tahun 3,5 juta rupiah dan per bulannya Rp 500 ribu. Mereka juga tertekan, apabila melapor akan diusir dari lapaknya. Sungguh ironi.
Fenomena ini bukan hanya meresahkan masyarakat, tetapi juga berdampak langsung terhadap daya tarik investasi di Depok. Investor cenderung menghindari daerah yang memiliki tingkat gangguan keamanan tinggi, karena biaya operasional mereka dapat meningkat akibat tekanan dari kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab. Jika kondisi ini terus dibiarkan, Depok mungkin terancam akan kehilangan daya saingnya sebagai kota yang ramah investasi.
Seperti yang diungkapkan oleh Ketua Himpunan Kawasan Industri (HKI), Sanny Iskandar, premanisme ormas telah menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan investasi di Indonesia.
Para investor bahkan telah mengajukan keluhan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai gangguan yang mereka alami akibat aksi ormas di kawasan industri. Hal yang sama juga terjadi di Depok dengan praktik-praktik serupa yang jika tidak segera ditangani akan menimbulkan dampak serius.
Sementara itu, Pak De Bowo selaku pendiri Komunitas Kampung Kita Depok juga menuturkan bahwa pada awal pendirian, ia berseteru dan “perang dingin” dengan beberapa Ormas.
Depok memiliki potensi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di Jawa Barat. Namun, maraknya praktik premanisme pasti menghambat masuknya investasi yang berkontribusi pada terhambatnya penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi.
Pelaku usaha yang merasa tidak aman atau mendapat tekanan dari ormas cenderung mengalihkan investasinya ke daerah lain yang lebih kondusif. Dampak berantai juga akan terjadi pada perekonomian lokal dan kesejahteraan masyarakat Depok secara keseluruhan.
Pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam menanggulangi praktik premanisme ormas di Depok. Pola pentahelix dapat menjadi alternatif. Sinergi antara pemerintah daerah, kepolisian, media, akademisi, dan masyarakat, serta pengusaha sangat dibutuhkan untuk menegakkan hukum dan memberikan kepastian keamanan bagi warga serta pelaku usaha, khususnya para wong cilik.
Salah satu langkah yang harus segera diambil adalah memperkuat koordinasi antara aparat penegak hukum untuk menindak tegas ormas yang terbukti melakukan tindakan kriminal.
Selain pendekatan represif, pemerintah juga dapat mengadopsi strategi persuasif dengan melakukan pembinaan terhadap anggota ormas.
Menyediakan program pemberdayaan ekonomi yang dapat menjadi salah satu solusi untuk mengalihkan aktivitas mereka ke sektor yang lebih produktif. Dengan memberikan peluang kerja yang layak dan pelatikan teknis, para anggota ormas dapat diarahkan untuk berkontribusi dalam pembangunan kota secara positif.
Selain peran pemerintah, masyarakat juga harus turut serta dalam upaya memberantas premanisme ormas. Warga yang mengalami atau menyaksikan aksi premanisme harus berani melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib. Kesadaran kolektif dalam menolak segala bentuk intimidasi dan pungutan liar sangat diperlukan agar aksi premanisme tidak lagi mendapat tempat di tengah masyarakat.
Di sisi lain, media juga memiliki peran dalam mengedukasi masyarakat tentang bahaya premanisme dan dampaknya terhadap keamanan serta perekonomian. Liputan yang objektif dan investigasi mendalam dapat membuka mata publik tentang ancaman nyata yang dihadapi serta mendorong pemerintah untuk bertindak lebih tegas.
Fenomena premanisme ormas di Depok merupakan ancaman nyata yang tidak boleh diabaikan. Jangan menunggu kota ini kehilangan daya tariknya sebagai wilayah yang aman dan nyaman bagi investasi, hingga menjadi penyesalan besar di kemudian hari. Pemerintah harus segera mengambil langkah konkret untuk memberantas premanisme dan menciptakan iklim usaha yang kondusif.
Ketegasan dari pemerintah serta partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan tindakan premanisme merupakan jalan utama untuk mengatasi permasalahan ini, Depok dapat kembali menjadi kota yang ramah bagi pelaku usaha dan investor. Keamanan dan stabilitas sosial adalah kunci utama dalam menarik investasi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Jangan biarkan premanisme ormas menghambat pertumbuhan ekonomi dan masa depan Kota Depok.
Jessicha Camelita - Peneliti Lembaga Pemilih Indonesia (LPI)
