Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Erika Retnowati menyebut penggunaan quick response code (QR code) cukup efektif untuk penyaluran bahan bakar minyak (BBM) subsidi yang tepat sasaran.
“Penggunaan QR code sendiri kalau menurut kami sebenarnya cukup efektif, di luar dari adanya penyimpangan-penyimpangan (yang terjadi),” kata Erika dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin.
Erika mengatakan, hal tersebut terbukti dari data yang menunjukkan terjadi penurunan konsumsi BBM subsidi terutama Jenis BBM Tertentu (JBT) atau solar pada pertengahan tahun 2022 hingga 2023.
“Terbukti pada tahun 2022 ke 2023 terjadi penurunan konsumsi solar. (Penerapan) QR code dimulai pertengahan 2022, dan itu sudah terjadi penurunan konsumsi solar. Lalu dari 2023 ke 2024 itu ada kenaikan, tapi sangat sedikit pertumbuhannya jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya,” jelas Erika.
Baca juga: Masyarakat Transportasi Indonesia usul ojek di Jakarta dapat BBM subsidi
Baca juga: Menko Luhut sebut penertiban BBM subsidi pakai AI hemat APBN Rp50 triliun
Namun, Erika mengakui bahwa masih ada sejumlah penyimpangan dalam distribusi BBM bersubsidi di berbagai wilayah di Indonesia, seperti pembelian berulang dengan QR code yang berbeda-beda di sebuah mobil dan truk.
Hal seperti ini, lanjut dia, menimbulkan adanya total volume koreksi dan penyaluran BBM subsidi menjadi tidak tepat sasaran.
Untuk itu, Erika mengatakan BPH Migas terus mempererat koordinasi dengan Pertamina untuk mencegah kasus-kasus serupa terjadi lagi di kemudian hari.
“Kami terus koordinasi dengan Pertamina untuk menanggulanginya. Salah satu saran seperti menggunakan PIN, jadi (hak BBM itu) benar-benar hanya digunakan oleh pemilik QR code tersebut,” kata Erika.
“Jadi, kita terus mendorong penggunaan QR code sambil membenahi bagaimana agar (hal tersebut) tidak disalahgunakan,” ujar dia menambahkan.
Baca juga: Menteri BUMN: Pengawasan pengguna BBM subsidi lebih mudah di era digitalisasi
Selain itu, Erika mengatakan pihaknya juga bekerja sama dengan aparat penegak hukum, serta membuka partisipasi masyarakat melalui hotline aduan via WhatsApp resmi.
Sejak dikenalkan pada 2023, Erika menyebutkan sudah menerima lebih dari 3.000 aduan masyarakat, dengan 2.487 di antaranya merupakan aduan terkait potensi penyalahgunaan BBM subsidi pada tahun lalu.
