Deklarasi KNMM mendapat respons pemerintah

Jakarta (ANTARA) - Tasyakuran dan Deklarasi Komite Nasional Masyarakat Madani (KNMM) yang digelar di Jakarta, Minggu (10/11) mendapat respons dari pemerintah.

“Atas pertimbangan dan kesadaran itulah KNMM mendeklarasikan sebagai organ masyarakat yang berkomitmen ikut andil menata kehidupan masyarakat Indonesia lebih baik,” ujar Ketua Umum KNMM Dr. Amrullah dalam keterangannya, Senin.

Peran pemerintahan sebagai organisasi penyelanggara negara diposisikan sebagai mesin operasional yang mendapat banyak tantangan di masa depan.

Kondisi ini membutuhkan keterlibatan berbagai pihak untuk turut berpartisipasi secara aktif dalam menjawab tantangan tersebut.

Argumentasi tersebut, tegas Dr. Amrullah menjadi titik masuk keterlibatan berbagai pihak untuk menjadi katalisator perubahan.

Antara lain adalah masyarakat awam, kelompok akademisi, seniman dan budayawan, para pelaku usaha dan lainnya.

“Untuk diketahui, KNMM merupakan organ sipil yang lahir dari ragam keilmuan, kelompok sosial dan lintas agama-budaya untuk berupaya sekeras mungkin dalam memberikan dorongan bagi penguatan pemerintahan,” pungkasnya.

Sebagai energi pendorong, tambah Dr. Amrullah, memposisikan KNMM memposisikan diri sebagai mitra setara dengan organisasi pemerintah, sebagai pilar pendukung penegakan tujuan bernegara.

Secara singkat KNMM menggunakan kemampuan dirinya sebagai komunitas keilmuwan, perhimpunan praktisi, komunitas lintas agama, budayawan, dan memperkuat dengan jejaring sosialnya.

“Tujuannya mengembangkan kapasistas masyarakat dan mempercepat pencapaian tujuan bernegara. Inilah upaya moderasi masyarakat sipil dalam pembangunan,” tuturnya

Dalam prakteknya KNMM melakukan berbagai kegiatan sesuai kapasitas anggotanya, antara lain: riset berkelanjutan, pendidikan dalam penguatan kompetensi masyarakat hingga mampu memberikan input konstruktif bagi lembaga-lembaga eksekutif, legislatif maupun yudikatif.

Dalam rangkaian kegiatan deklarasi, juga digelar kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bertema Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Pembangunan Manusia di Era Digital 5.0., yang menghadirkan narasumber; Dr. Muhidin, S.H., M.H dan Dr. Diaz Pramita, M.M.