Video viral guru yang digaji Rp250 ribu per-bulan disoroti DPRD NTT

Ketua Komisi V DPRD NTT Yunus Takandewa. ANTARA/Aloysius Lewokeda

Video yang viral itu menunjukkan wajah pendidikan kita yang mesti mendapatkan perhatian serius dari semua pemangku kepentingan.

Kupang (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Timur menyoroti viralnya video yang menampilkan seorang guru honorer di Kabupaten Ende yang hanya digaji Rp250 ribu per bulannya.

“Video yang viral itu menunjukkan wajah pendidikan kita yang mesti mendapatkan perhatian serius dari semua pemangku kepentingan,” kata Ketua Komisi V DPRD NTT Yunus Takandewa kepada ANTARA di Kupang, Sabtu.

Sebelumnya sebuah video yang menggambarkan sejumlah guru dari SMK Negeri 6 Ende, Nusa Tenggara Timur, yang mengaku mendapat gaji Rp250.000 per bulan menyebar di jejaring media sosial.

Video ini menimbulkan berbagai macam reaksi dari nitizen, tidak hanya di wilayah Nusa Tenggara Timur saja, tetapi seluru wilayah Indonesia.

Baca juga: PUPR sebut video viral yang menghina IKN tidak diambil di Nusantara
Baca juga: Universitas Global Jakarta jelaskan video viral kegiatan mahasiswa

Yunus mengaku DPRD NTT khususnya Komisi V sangat mendukung upaya pemerintah guna memberikan terobosan agar beban guru honorer di seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur dapat terpenuhi kesejahteraannya.

“Kami sungguh merasakan bagaimana keluh kesah para guru honorer selama ini, sehingga berbagai upaya mesti dilakukan pemerintah agar rasa adil bisa dirasakan bagi status honorer atas pengabdian dan dedikasi mereka yang sangat luar biasa,” ujar dia.

Dia menambahkan bahwa selain dukungan terhadap pemerintah daerah anggota dewan juga sangat berharap agar kuota CPNS dan jalur P3K dapat diberikan secara maksimal setiap tahun berjalan khususnya di wilayah-wilayah terpencil

Baca juga: Polda Kepri klarifikasi video viral seorang polisi bawa parang kawal tim ukur lahan di Rempang

Lebih lanjut dia menambahkan bahwa selama ini komisi sangat memberikan apresiasi kebijakan tambahan penghasilan (Tamsil) sesuai kemampuan keuangan daerah.

Untuk diketahui sejak tahun 2021 pemerintah membuka 8.000 lebih formasi guru PPPK, namun yang lulus hanya 3.000 lebih. Kemudian, pada tahun 2023 terdapat tambahan 1.443 guru ASN PPPK.

Selanjutnya, pada tahun 2024 Penjabat Gubernur NTT sudah mengajukan tambahan formasi ke Pemerintah Pusat sebanyak 5.300 formasi ASN PPPK.