Bupati Karawang dorong pemerintah pusat perbaiki jalan rusak di jalur Pantura

Karawang (ANTARA) - Bupati Karawang Aep Syaepuloh mendorong agar pemerintah pusat segera memperbaiki titik kerusakan jalan di jalur Pantura menyusul adanya aksi warga yang melakukan penanaman pohon pisang di jalan rusak tersebut.

"Insya Allah sudah konfirmasi, kerusakan jalan segera diperbaiki," kata bupati saat meninjau kerusakan jalan raya Klari-Cikampek yang ditanami pohon pisang oleh masyarakat di wilayah Klari, Karawang, Kamis.

Ia menyampaikan bahwa titik jalan rusak yang ditanami pohon pisang itu adalah jalan nasional. Sehingga kerusakan jalan itu bukan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Karawang, melainkan tanggung jawab pemerintah pusat.

Baca juga: Jalan berlubang membuat Karawang makin bergoyang
Baca juga: Polres Karawang mulai lakukan survei kelayakan jalan di jalur mudik

Meski bukan tanggung jawabnya, pihaknya mendorong agar pemerintah pusat memperhatikan kerusakan jalan di jalur Pantura wilayah Karawang.

"Jadi kami dari pemkab, meski bukan kewenangan, kami berupaya untuk mendorong pemerintah pusat segera melakukan perbaikan jalan yang rusak di wilayah Karawang," katanya.

Bupati menyampaikan bahwa sejumlah titik jalan nasional, termasuk jalur Pantura, di wilayah Karawang yang mengalami kerusakan akan segera diperbaiki.

Bupati berharap agar masyarakat dapat paham dan mengerti mengenai kewenangan status jalan di wilayah Karawang. Artinya, ada jalan kabupaten, jalan provinsi dan jalan nasional.

Baca juga: Pemkab Karawang alokasikan anggaran Rp6 miliar untuk pemeliharaan jalan rusak

"Pemkab tentunya juga tidak ingin melihat jalan rusak. Makanya (kalau itu jalan nasional), segera kita upayakan agar proses perbaikan jalan segera dilakukan," katanya.

Jalan rusak yang ditanami pohon pisang itu merupakan jalur Pantura wilayah Kecamatan Klari, Karawang. Jalan tersebut merupakan salah satu jalur mudik Lebaran setiap tahun.

Bupati menyebutkan bahwa jalur Pantura merupakan jalan nasional yang penanganan perbaikannya dilakukan oleh pemerintah pusat atau perwakilan PPK 1 wilayah Jawa Barat.