Masyarakat Badui Dalam di pedalaman Kabupaten Lebak, Provinsi Banten menyambut positif penyerahan bantuan program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat ( JKN-KIS) dari pemerintah.
"Kita tentu cukup senang dan banyak terima kasih atas pemberian bantuan program JKN-KIS itu," kata perwakilan warga Badui Dalam Kabupaten Lebak Jaro Nalim di Lebak, Selasa.
Ia mengatakan bahwa masyarakat Badui Dalam maupun Badui Luar tentu sangat terbantu dengan adanya program kartu JKN-KIS , sehingga bisa berobat gratis di puskesmas dan rumah sakit.
Baca juga: UI kenalkan makanan dan minuman sehat atasi gizi buruk masyarakat Badui
Selama ini, kata dia, banyak kasus kejadian yang menimpa warga Badui, seperti digigit ular berbisa maupun sakit parah, sehingga perlu mendapatkan penanganan medis.
Karena itu, dengan adanya penyerahan kartu JKN - KIS oleh pemerintah tentu mereka bisa berobat secara gratis.
"Kami berharap semua warga Badui mendapatkan bantuan kartu JKN-KIS," katanya.
Baca juga: Pemukiman kawasan Badui Banten ramai dikunjungi wisatawan selama liburan sekolah
Nalim mengatakan masyarakat Badui hingga kini dilarang menggunakan transportasi angkutan, sehingga tidak perlu dilakukan rujukan ke puskesmas dan rumah sakit.
Sebab, jika dilakukan rujukan tentu menggunakan ambulans, sehingga dilarang bagi masyarakat Badui Dalam.
"Kami minta pemerintah mendirikan posko kesehatan di Binong dengan dilengkapi peralatan kesehatan karena lokasinya berdekatan dengan masyarakat Badui Dalam," kata Jaro Nalim.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak, Triatno Supiono mengatakan saat ini masyarakat Badui sudah terlayani kesehatan dengan tujuh puskesmas yang berdekatan dengan kawasan permukiman Badui.
Baca juga: Ketika tetua adat Badui minta meniadakan sinyal Internet
Baca juga: Ketika tetua adat Badui minta meniadakan sinyal Internet
Selain itu, juga beberapa posko kesehatan desa untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Badui.
Bahkan, saat ini masyarakat Badui yang sudah memiliki kartu JKN-KIS di atas 4000 KK atau 50 persen, sedangkan sisanya 50 persen tengah dilakukan pengajuan dengan biaya pemerintah pusat, daerah dan provinsi.
"Kami tetap mengoptimalkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Badui,namun untuk Badui Dalam bisa dirujuk ke puskesmas tanpa menggunakan ambulans," demikian Triatno Supiono.
