Jakarta (ANTARA) - Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyarankan kepada pemerintah untuk terus meningkatkan negosiasi dengan China terkait proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB).
“Sebaiknya, pemerintah melakukan negosiasi dengan daya tawar yang lebih tinggi dari China,” kata Bhima saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Kamis.
Menurut Bhima, skema pendanaan proyek KCJB perlu dikembalikan ke kesepakatan awal, yakni dengan sistem bisnis ke bisnis atau B2B (business to business). Artinya, beban kenaikan biaya (cost overrun) proyek KCJB ditanggung oleh konsorsium dan kreditur.
Baca juga: DPR RI nilai investasi KAI di KCJB dan LRT jadi terobosan bisnis
Bhima menyarankan kepada pemerintah sebisa mungkin dapat menjauhkan keterlibatan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dari kenaikan biaya proyek KCJB untuk menjaga kesehatan APBN.
Selain itu, Bhima juga tidak sepakat bila penjaminan utang proyek KCJB dilakukan melalui PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) karena penjaminan lewat BUMN tetap memiliki risiko tak terduga (risk contingency) yang mungkin berimplikasi pada APBN.
Di sisi lain, Bhima berpendapat ide penjaminan utang lewat PT PII belum tentu akan disetujui oleh China. Pandangannya tersebut berangkat dari pengalaman negara lain yang melibatkan keuangan negara sebagai penjaminan utang, misalnya Sri Lanka.
Baca juga: BUMN berupaya percepat penyelesaian proyek kereta cepat
Oleh karena itu, Bhima berharap pemerintah tidak menyetujui penjaminan utang proyek KCJB melalui APBN serta perpanjangan konsesi proyek menjadi 80 tahun untuk menjaga kesehatan keuangan negara ke depan.
